Ujian Nasional Bakal Kembali Diadakan, Hanya Digelar oleh Sekolah yang Sudah Terakreditasi

Sehingga hasil AN, akan kembali ke sekolah lagi sebagai bahan koreksi.

Karena itu komponen utama AN yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

Pada saat itu, AN diterapkan sekaligus sebagai sistem yang tidak menekan siswa dan membuat stres.

Baca juga: Putus Sekolah, Nurdin Tak Malu Jualan Cobek Demi Bantu Ibu, Sebulan Dapat Rp200 Ribu: Nabung

Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menolak Ujian Nasional atau UN diterapkan kembali.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo mengatakan, ada alasan mengapa FSGI justru menolak UN dikembalikan seperti semula.

UN sering kali membuat peserta didik stres karena menjadi penentu nasib kelulusan.

Kondisi itu yang membuatnya menolak rencana penerapan kembali UN.

Kebijakan itu dinilai tidak dapat menjadi rujukan evaluasi pendidikan.

Bahkan alat seleksi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Baca juga: Guru Kecewa Uang Lauk Pauk Tak Dibayar Selama 7 Bulan, Ancam Tutup Sekolah dan Mogok Mengajar

"Tapi kalau UN semata tujuannya sebagai alat evaluasi akhir jenjang, kemudian dipergunakan hasil UN itu sebagai alat seleksi, akan menimbulkan berbagai dampak negatif," ujar Heru, dari rilis yang diterima.

Ia mengatakan salah satu poin penolakan ini berangkat dari pengalamannya dan rekan-rekan sesama guru yang telah merasakan masa-masa UN diberlakukan.

Dia menyoroti, ketika UN menjadi alat penentu kelulusan peserta didik, maka muncul kecurangan-kecurangan yang bertujuan hanya demi mendapatkan kelulusan.

Kendati demikian, menurut Pengamat Kebijakan Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Cecep Darmawan boleh saja UN kembali diadakan namun dengan catatan tidak menggunakan model yang lama dan tidak lagi dijadikan standar kelulusan.

"Jangan pakai UN model lama, harus UN dengan paradigma baru," kata Prof. Cecep dalam siaran Obrolan News Room di YouTube Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Menurut Prof. Cecep, UN seharusnya hanya digunakan untuk melihat kualitas pendidikan di Indonesia secara nasional.