Siapa yang Salah Dalam Polemik Pagar Laut? Pakar Hukum Singgung Pelanggar Administratif: Belum Jelas

TRIBUNJATIM.COM - Siapa yang sebenarnya salah dalam kasus pagar laut di Perairan Tangerang?

Pertanyaan ini mengikuti pembahasan seputar sanksi kepada pihak yang memancang pagar laut hingga memberikan dampak besar bagi nelayan sekitar.

Kasus pagar laut yang ada di perairan Tangerang dan Bekasi masih menjadi perhatian publik. 

Perdebatan pun masih terjadi apakah pemasangan pagar laut ini masuk pidana atau pelanggaran administratif. 

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pancasila, Profesor Agus Surono, mengatakan untuk menentukan sifat hukum dari kasus pagar laut ini, diperlukan analisis terhadap dua konsep hukum, yaitu mens rea dan actus reus.

"Untuk menentukan sifat hukum dari peristiwa pagar laut, perlu dilakukan analisis terhadap mens rea (niat jahat) dan actus reus (tindakan nyata)," kata Agus dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/1/2025), seperti dikutip TribunJatim.com via Wartakota.

"Mens rea mengacu pada niat jahat yang mendasari tindakan, sedangkan actus reus adalah perbuatan yang nyata dan bersifat strafbaar karena menyimpang dari asas doelmatigheid,"

Ia sendiri menilai bahwa terkait pagar laut belum ditemukan adanya actus reus yang bersifat pidana dalam kasus ini.

"Kasus pagar laut di wilayah Tangerang dan Bekasi lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif, karena belum ditemukan adanya actus reus yang bersifat strafbaar atau melanggar asas doelmatigheid dalam pemberian izin pemanfaatan ruang laut," jelasnya.

Terkait sanksi yang diberikan, Agus menegaskan, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri KP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan harus dipastikan terlebih dahulu. 

Baca juga: Presiden Prabowo Minta Pagar Laut Dicabut, TNI AL Kesulitan, Menteri KKP Malah Tak Setuju: Itu Bukti

Sehingga apabila terdapat pelanggaran administratif maka bentuk sanksi administratif bagi mereka yang melakukan pelanggaran administratif dapat diberikan sanksi yang tepat agar penyelesaiannya komprehensif.

"Dengan demikian tujuan akhirnya dalam pemanfaatan/pengelolaan ruang laut agar memberikan manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat di sekitar kawasan ruang laut tersebut yaitu di sekitar perairan Tangerang dan Bekasi, serta wilayah lainnya sebagaimana tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan ruang laut," ucapnya.

Menurutnya, merujuk pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan jo Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

Dapat dimaknai bahwa “Setiap Orang” baik individu ataupun korporasi (swasta, koperasi ataupun lainnya) dapat melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil dengan terlebih dahulu mempunyai izin lokasi dan izin pengelolaan. 

Kemudian, ia mengungkapkan untuk dapat memanfaatkan ruang laut, maka dalam pelaksanaannya pemberian izin pemanfaatannya harus sesuai  ketentuan Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang,

Baca juga: Presiden Prabowo Minta Pagar Laut Dicabut, TNI AL Kesulitan, Menteri KKP Malah Tak Setuju: Itu Bukti

“Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) diberikan setelah dilakukan kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan : rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata ruang wilayah provinsi, RTR KSN, RZ KSNT, RZ KAW, RTR pulau/kepulauan; dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.”

Sementara itu di media sosial tengah ramai dibicarakan sosok nelayan yang bersuara terkait dampak Pagar Laut di Tangerang.

Sosok nelayan bernama Kholid kini mejadi sorotan dan viral di media sosial.

Nelayan asal Banten itu disorot karena kecakapan bicaranya ketika tampil di acara Indonesia Lawyer Club (ILC)

Ia tampil sebagai perwakilan nelayan.

Berprofesi sebagai nelayan, Kholid justru dipuji karena punya wawasan dan kecakapan bicara. 

Baca juga: Padahal Rugikan Nelayan, Menteri KP Malah Minta TNI AL Berhenti Bongkar Pagar Laut, Kenapa?

Video nelayan Kholid saat berbicara di ILC pun beredar hingga viral dibagikan oleh berbagai akun media sosial.

Kini, kecakapannya saat berbicara menuai pujian dari banyak orang.

Dalam video yang beredar salah satunya diunggah oleh akun @undercover.id, Minggu (19/1/2025), Kholid hadir dalam sebuah acara debat terkait pagar laut.

Saat Kholid berbicara itu lah menjadi momen Kholid sebagai nelayan disorot.

Berikut isi ucapan Kholid Nelayan yang viral di media sosial.

"Saya sempat baca buku namanya itu logika penjajah karangan Yaimidi. Yaimidi itu adalah seorang orang tua di Banten yang sempet bikin buku Logika Penjajah. 

Salah satu di dalam buku Logika Penjajah itu percis dengan apa yang dikatakan si penelepon tadi ke saya, 'hey Kholid kamu orang Serang, orang Pontang, nggak boleh ngurusin Tangerang.'

Padahal kalau menurut saya sebagai nelayan harusnya mempunyai pandangan tidak boleh parsial.

Nah ciri-ciri penjajah itu yang mempunyai pandangan parsial, sampai tingkatannya kita nggak boleh nolongin tetangga kita yang sedang kelaparan atau tetangga kita yang sedang dijajah.

Begitu juga di laut, kalau orang laut itu hakikatnya, ketika Tangerang menangis ya orang Serang juga harus menangis. Ketika Rempang menangis, ya orang Serang juga harus menangis, harus cepet sakit. 

Ketika pesisir Manado utara menjerit, ya orang Serang juga harus menjerit. Artinya Ketika saya ngomong, bahwa ini adalah dampak yang sangat berbahaya buat kami sebagai nelayan dan petani.

Justru ketika saya melihat kejadian-kejadian di laut, pemagaran laut, tanah diurug, kali diurug, ya saya bilang tadi, saya ini seperti dikelola oleh orang-orang yang kerangka berpikirnya cacat."

Sosok Nelayan Kholid

Kholid merupakan seorang nelayan dari Desa Kronjo, Kecamatan Pontang, Serang, Provinsi Banten.

Dia merupakan nelayan yang menyuarakan secara keras terkait keberadaan pagar laut. 

Dia hadir di acara Indonesian Lawyer Club (ILC) untuk menjadi salah satu pihak yang menyuarakan pendapatnya terkait kontroversi pagar laut.

Penampilannya saat itu lah, Kholid membuat orang terperangah karena kecakapan wawasannya saat berbicara.

Dikutip dari Tribun Sumsel, Kholid mengaku sempat ditelpon oleh seorang meminta untuk tidak mengurusi masalah di Tangerang.

Tak membuatnya ciut, hal itu Kholid ungkap secara blak-blakan dalam acara ILC tersebut.

Berikut beberapa komentar netizen usai videonya viral di media sosial.

"Bukan orang sembarangan bapak ini"

"Selamanya Buku adalah jendela dunia"

"Ketahuan kalo rajin baca buku. Nalarnya jalan. Berpikirnya kritis. Kalo malas baca buku jadi..... *silakan isi sendiri*"

"Berasa di kuliahin sama Seorang Insinyur"

"Si bapak ini suka baca buku bkn komik"

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com