Dedi Mulyadi Heran Kemana Larinya Uang Pemprov Jabar Era Kang Emil, Gigit Jari Harus Lunasi Rp 3,4 T

TRIBUNJATIM.COM - Betapa terkejutnya Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi mengetahui ketempuhan beban hutang peninggalan era pemerintahan Gubernur Jawa Barat sebelumnya, Ridwan Kamil.

Rupanya saat dipimpin Ridwan Kamil, Pemprov Jabar memiliki hutang Rp 3,4 triliun dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sehingga ketika nanti dirinya memimpin, Dedi Mulyadi wajib membayar cicilan hutang tiap tahun sekitar sebesar Rp 566 miliar sampai 2029  . 

"Hah ? (sampai) saya selesai. saya gak pinjam tiba-tiba punya uang. Dulu dananya dipakai apa ?" kata Dedi Mulyadi.

Dana PEN dipakai untuk pembangunan infrastruktur di Jawa Barat meliputi jalan, pengairan, air limbah, pemukiman, ruang terbuka hijau, sarana peribadatan dan revitalisasi pasar.

Termasuk pembangunan Masjid Al Jabbar yang diklaim Ridwan Kamil dibangun menggunakan APBD sebesar Rp 1 triliun.

"Jadi al jabbar dibangun dari dana PEN," kata Dedi Mulyadi.

Meski memiliki kewajiban membayar hutang, namun Dedi Mulyadi tetap optimis bisa melakukan pembangunan secara masif setelah dilantik sebagai Gubernur Jabar nanti.

Dedi berambisi membangun infrastruktur, termasuk runway atau landasan pesawat.

"Kita ingin membuat runway, pesawat yah. Dibikin juga tuh apa mau nyimpannya di Binamarga, Dishub, di daerah-daerah yang pantai-pantai strategis," katanya.

Ia meminta runway dibuat dalam bentuk jalan beton sepanjang 2 kilometer.

Baca juga: Emosi Dedi Mulyadi Gegara Ulah Ibu di Depok, Diberi Rp40 Juta Malah Beli Motor, Jumlah Utang Bohong

"Dibikinin jalan beton sepanjang 2 kilometer biar lebih panjang," katanya.

Runway pesawat diperuntukan dalam keadaan darurat bencana alam agar mudah mengirim bantuan.

"Untuk runway pesawat dalam keadaan darurat, bencana alam, aksesnya biar cepat, terutama pesawat kecil itu," katanya.

Runway dibuat menyesuaikan jalanan yang kini sudah tersedia.

"Misal tetap pakai badan jalan umum cuma di titik tertentu kita buatkan seperti itu, kan gak usah juga hanya fokus untuk pesawat. Misal jalan Jayanti Sindang Barang kan jalannya udah gede tuh, khusus untuk pinggir laut gedein, perkuat. Jadi mobilisasi kita cepat," katanya  . 

Selain itu Dedi Mulyadi ingin menambah aset untuk Dinas Kelautan.

"Dina Kelautan itu hampir semua muara kapalnya dangkal. Harus dikasih inventaris beko yang bisa ngambang. Jadi kelengkapan kita banyak dan bisa digerakin setiap waktu. Provinsi tuh kaya, belanja asetnya banyak, gagah," kata Demul.

Terakhir, Dedi ingin membeli helikopter sebagai aset Pemprov Jabar.

"Kita harus beli tuh helikopter, bukan untuk gubernur, untuk penanganan bencana BPBD," katanya.

Ia mengatakan jika terjadi kebakaran hutan, tak perlu lagi lama menunggu bantuan dari Basarnas.

"Kalau ada kebakaran hutan, kita harus nunggu Basarnas ? Kalau kita punya udah tinggal digerakin sebelum hutan 4 ribu hektare terbakar bisa tertangani," kata Dedi Mulyadi.

Baca juga: Sosok Ibu di Depok Bikin Dedi Mulyadi Geram, Diberi Rp40 Juta Dipakai Beli Motor & Kasih Anak Yatim

Fakta ini terungkap dalam rapat Dedi Mulyadi bersama stafnya, seperti dilansir dari TribunnewsBogor.com.

Saat itu ia menggali informasi pengeluaran yang wajib dibayar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari APBD.

Satu di antaranya yakni pemeliharaan Masjid Al Jabbar.

"Masjid Al Jabbar biaya pemeliharaan per tahun berapa?" tanya Dedi Mulyadi, melansir tayangan di kanal YouTube KANG DEDI MULYADI CHANNEL.

Terungkap biaya yang mesti dikeluarkan Pemprov Jabar per tahunnya sebesar Rp42 miliar untuk pemeliharaan Masjid Al Jabbar.

Dedi Mulyadi pun tak begitu merespons besaran anggaran tersebut.

Ia kembali melanjutkan anggaran lain yang mesti dikeluarkan pemerintah.

"Ada utang enggak yang dibayar?" tanya Dedi Mulyadi.

Rupanya Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki utang dalam bentuk Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PPEN) di tahun 2021.

Pinjaman terbagi dalam dua termin, pertama sebesar sekitar Rp2 triliun dan kedua Rp1,1 triliun.

Dengan total pokok utang sebesar Rp3,4 triliun.

Untuk mengembalikan utang ini, Pemprov Jabar wajib membayar cicilan per tahun sebesar Rp566 miliar.

Cicilan tersebut wajib dibayar sampai tahun 2029.

Dedi sempat melongo saat tahu beban cicilan tersebut harus dibayarkan selama ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

"Hah? Sampai saya selesai? Saya enggak minjam, tapi tiba-tiba punya duit, tapi tanggung jawab pemerintah. Dulu dipakai apa?" kaget Dedi Mulyadi.

Dijelaskan stafnya, utang dipakai untuk pembangunan infrastruktur yang meliputi jalan, pengairan, air limbah, pemukiman, ruang terbuka hijau, sarana peribadatan, revitaslisasi pasar.

Selain itu, Masjid Al Jabbar juga termasuk pembangunan yang memakai dana utang tersebut.

"Masjid Al Jabbar dari dana PPEN? Jadi Al Jabbar itu dibangun dari dana pinjaman sebagian? Berapa yang dibangunkan ke situ dulu?" tanya Dedi.

Sayangnya, staf tak bisa menjelaskan rincian jumlah anggaran utang yang dipakai untuk membangun Masjid Al Jabbar.

Baca juga: Sopir Truk Harus Bayar Pungli sampai Rp100 Ribu, Penghasilan Habis: Orang Susah Tambah Susah

Dedi Mulyadi lantas menegaskan bahwa utang tersebut wajib dibayarkan.

"Bukan saya yang nyicil, pemerintah, saya punya duit dari mana?" ucap Dedi.

Ia mengatakan, tak menjadi soal atas utang yang dipinjam saat era Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tersebut.

"Ya enggak ada masalah, kan karena itu untuk kegiatan pembgangunan," tuturnya.

Walau demikian, Dedi berharap agar utang tersebut bisa dihapuskan.

"Bisa minta penghapusan enggak ya ke pusat, utang?" tanya Dedi.

"Ya Allah, untuk Jawa Barat utangnya berapa? Rp3,4 triliun sekarang sudah cicilan tahun ke-4, hapusin ya, saya mau bangun jalan sama sekolah-sekolah," tambahnya.

Para staf menganggap bahwa utang tersebut menjadi beban berat bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Ah elah, jangan anggap beban berat, semua beban ringan. Enggak ada masalah utang PPEN Rp500 miliar, mudah-mudahan ke depan pendapatan kita meningkat," katanya.

Agar tak menjadi beban, Dedi Mulyadi akan menggenjot penghasilan pajak kendaraan bermotor.

"Enggak apa-apa PPEN Rp500 miliar asal pajak kendaraan bermotornya dari Rp9 triliun naik ke Rp11 triliun, lunas segitu mah Pak, harus optimis," kata Dedi Mulyadi.

"Harus mulus-mulus, awas siah ku aing jalan alus sia teu mayar," tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait peninggalan hutang Pemprov di masa pemerintahannya tersebut masih terus coba dilakukan oleh tim Tribun Network. 

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com