Nasib Karier Wenny Myzon Pegawai BUMN usai Hina Honorer, Ternyata Juga Pakai BPJS, PT Timah: Panggil

TRIBUNJATIM.COM - Terungkap nasib karier Wenny Myzon, pegawai BUMN hina honorer pakai BPJS kesehatan.

PT Timah Tbk, perusahaan tempat wanita asli bernama Dwi Citra Weni itu angkat bicara.

Wenny Myzon sendiri membuat pengakuan usai videonya viral di media sosial dan menuai hujatan.

Video ejekan itu diketahui diunggah oleh akun TikTok @wennymayzon1.

"Ngantre ya dek, BPJS ya, hahaha, oh BPJS, masih honorer ya? Kebetulan saya kan (menunjukkan nama perusahaan tempatnya bekerja, PT Timah), saya enggak ngantre dek, pasien prioritas. Hahaha," ucap Wenny dalam video itu.

PT Timah menyampaikan permintaan maaf atas tindakan Wenny karyawannya dan memastikan akan menindak tegas.

"Perusahaan telah memanggil yang bersangkutan dan kemudian akan mengambil langkah tegas sesuai aturan kekaryawanan yang berlaku di perusahaan," tulis Manajemen PT Timah dalam keterangannya, Minggu (2/2/2025), melansir dari Kompas.com.

Perusahaan menegaskan menjunjung tinggi etika, harmoni, dan saling menghormati. Konten yang dibuat karyawan tersebut tidak mencerminkan karakter dan budaya PT Timah.

Manajemen juga berkomitmen meningkatkan edukasi bagi seluruh karyawan dan keluarganya agar lebih bijak dalam bermedia sosial.

Baca juga: Pantas Wenny Myzon Pegawai BUMN PT Timah Berani Hina Honorer, Sudah Siap Resign, Dulu Pernah Ditegur

PT Timah menegaskan bahwa karyawannya turut menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan seperti masyarakat umum.

"Fasilitas dan layanan yang diterima sama dengan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan lainnya sesuai dengan kelas kepesertaan masing-masing," terang Manajemen.

Di sisi lain, Wenny telah memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi.

Dalam video terbaru di TikTok, ia menegaskan kontennya tidak terkait dengan PT Timah.

"Konten-konten yang ada di akun saya tersebut itu adalah murni point of view, sudut pandang saya sendiri yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan tempat saya bekerja. Karena itu adalah akun pribadi saya sendiri yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tempat saya bekerja," ujarnya.

Ia juga meminta maaf kepada yang merasa tersinggung.

"Untuk pihak-pihak yang terganggu atas video atau VT yang saya buat, konten-konten yang saya buat, mungkin saya mau minta maaf karena konten tersebut tidak ada niat buat menyinggung profesi atau organisasi tertentu," katanya.

Berita Lain Terkait Tenaga Honorer

Belasan perwakilan Forum Perjuangan Honorer (FPH) PGRI mengadu ke Komisi A DPRD Tulungagung, Kamis (16/1/2025).

Mereka adalah para guru honorer yang belum terangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau PNS.

Para guru ini menolak status yang diberikan pemerintah, menjadi PPPK Paruh Waktu.

Menurut Ketua FPH PGRI Tulungagung, Candra Dian Rahman, status PPPK Paruh Waktu tidak ada bedanya dengan honorer.

Dengan status ini, para guru hanya akan menerima upah dari pihak sekolah yang besarannya hanya Rp 300.000 per bulan.

"Tidak ada tambahan gaji dari pemerintah. Kalau dari sekolah saja, tentu sangat kurang," keluh Candra.

Baca juga: Hina Honorer Pakai Asuransi BPJS, Wenny Pegawai BUMN Kini Minta Maaf, PT Timah Akan Tindak Tegas

Lanjutnya saat ini ada sekitar 1.300 guru dengan status PPPK Paruh Waktu.

Di antara mereka ada 785 guru dengan status guru kelas.

Candra dan kawan-kawan menuntut agar ada alokasi anggaran dari Pemkab Tulungagung untuk para guru yang masuk PPPK Paruh Waktu ini.

"Misalnya ada tambahan Rp 1 juta. Hanya Rp 300.000 masalah tidak akan selesai," tegasnya.

Usul dari para guru ini ditampung oleh Komisi A DPRD Tulungagung.

Aspirasi ini akan disampaikan ke bupati terpilih sebagai pihak yang memutuskan anggaran.

Masih menurut Candra, saat ini di setiap SD rata-rata masih ada 2-4 guru honorer yang belum lolos PPPK.

"Banyak yang sudah tuntas diangkat jadi PPPK," katanya.

Para guru ini ditemui oleh anggota Komisi A DPRD Tulungagung, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Wakil Ketua Komisi A, Ebin Sunaryo meminta para guru tidak patah semangat.

Pihaknya berjanji akan ikut memperjuangkan aspirasi para guru PPPK Paruh Waktu ini.

"Kami akan membantu. Tapi tolong, tetap berjuang," ujarnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com