Deretan Kebijakan yang Dikeluarkan Dedi Mulyadi Meski Belum Resmi Dilantik, Ijazah hingga Study Tour

TRIBUNJATIM.COM - Berikut ini beberapa kebijakan yang dikeluarkan Dedi Mulyadi.

Meski dirinya belum resmi dilantik, Dedi Mulyadi sudah mengeluarkan banyak kebijakan termasuk soal ijazah hingga study tour.

Di bidang pendidikan, Gubernur terpilih yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini sempat melarang sekolah swasta menahan ijazah siswa yang sudah lulus 

Meski saat ini belum ada kejelasan soal penyerahan ijazah dari sekolah swasta, KDM sudah mengeluarkan kebijakan baru yakni pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikelola oleh tim administrasi khusus hingga larangan sekolah menggelar study tour ataupun renang. 

Semua kebijakan itu disampaikan KDM melalui platform media sosialnya, baik Instagram, TikTok, dan YouTube.

Baca juga: Dedi Mulyadi Malu Lihat Sosmed Pendidik di Jabar, Konten TikTok Disorot, Dindik Diminta Seleksi Guru

Melalui unggahan terbarunya di media sosial Instagram yang dilihat Tribun Jumat 7 Februari 2025, KDM menyampaikan beberapa poin terkait pendidikan, mulai keuangan BOS yang tidak lagi dikelola Kepala Sekolah, larangan menjual buku, seragam, hingga studi tour. 

"Pertama, seluruh pengelolaan keuangan diserahkan sepenuhnya kepada tim administrasi di setiap sekolah dan kami akan melakukan pendampingan administrasi, dengan Bupati Walikota agar setiap sekolah disiapkan pengelola keuangan. BOS tidak dikelola oleh kepala sekolah, karena ini sangat memberikan pembebanan yang cukup berat bagi seorang kepala sekolah," ujar KDM, dalam akun Instagramnya, Jumat (7/2/2025).

KDM pun melarang guru melakukan kegiatan media sosial saat berada di sekolah yang dapat menggangu kegiatan belajar mengajar.

"Misalnya tiba-tiba joget-joget di ruang kelas, memperlihatkan sepatu yang dipakainya, memperlihatkan kecantikan yang ada dalam dirinya agar menarik perhatian netizen, menurut saya itu tidak penting fokuskan guru pada apa yang menjadi kebutuhan dari siswa-siswa dan memposting kegiatan siswa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan," katanya.

Tak cuma itu, KDM pun melarang adanya proses transaksi atau perdagangan di sekolah seperti menjual buku sekolah, seragam dan berbagai kegiatan lainnya, termasuk studi tour dan renang.

"Sekolah tidak boleh menyelenggarakan kegiatan study tour yang di dalamnya ada pemungutan termasuk kegiatan-kegiatan seperti renang sejenisnya, yang di dalamnya ada pungutan pada siswa karena ini akan selalu menimbulkan kecurigaan," katanya. 

"Mari kita bersama-sama menatap menjadi lebih baik dengan satu komitmen dari saya bahwa anggaran bantuan Provinsi untuk sekolah-sekolah akan difokuskan pada apa yang menjadi kebutuhan di sekolah, bukan kegiatan-kegiatan dengan tujuan lain," tambahnya.

Baca juga: Anggaran Dihapus Demi Bangun Jabar, Dedi Mulyadi Beda Sendiri Rapat Pakai Sandal Jepit: Tak Penting

Dedi Mulyadi Ingin Kepala Sekolah Tak Kelola Keuangan, Termasuk BOS

Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi menyampaikan ingin menata Jawa Barat istimewa dengan melahirkan generasi yang bermutu melalui pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, kata dia, ada beberapa hal yang nanti menjadi komitmen bersama antara Pemprov dengan kepala sekolah se-Jawa Barat.

"Saya paham kepala sekolah sering dihadapkan pada aspek-aspek psikologi yang bersifat tekanan yang diakibatkan pengelolaan keuangan. Untuk itu ada beberapa hal yang mesti disampaikan," kata Dedi pada unggahan di akun TikTok Kang Dedi Mulyadi dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Jumat (7/2/2025).