Berita Viral
Sebut Progres Tidak Ada Imbas Anggaran Pembangunan IKN Diblokir, Menteri PU: Buat Beli Makan Siang
Anggaran Kementerian PU untuk proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN diblokir, Menteri sebut tidak ada progres.
Penulis: Alga | Editor: Mujib Anwar
lihat foto
Hal itu disampaikan oleh Menteri PU Dody Hanggodo, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/2/2025).
"IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada, (kok ditanya) progres," ucap Dody.
Bahkan, ia berkelakar bahwa anggaran yang ada hanya cukup untuk membeli makan siang.
Namun Dody tidak menjelaskan lebih lanjut apa artinya makan siang tersebut.
"Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya," kata Dody, melansir Kompas.com.
Baca juga: Ibu-ibu Tuduh Agen Gas Timbun Elpiji 3 Kg, Pemilik Bantah, Sebut Jatah Buat Warga: Provokasi
Padahal sebelumnya, Kementerian PU telah mengajukan penambahan anggaran untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur IKN sebesar Rp14,87 triliun.
Angka tersebut masuk ke dalam total tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian PU untuk tahun 2025, yakni sebesar Rp60,6 triliun.
"Untuk tahun 2025 sendiri, kami berniat mengajukan tambahan sekitar Rp60,6 triliun," ucap Dody dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).
Secara rinci, pengajuan penambahan anggaran untuk IKN tersebut dibagi untuk sektor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp9,9 miliar.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.
Kemudian untuk sektor Ditjen Cipta Karya sebesar Rp4,969 miliar yang akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Sementara pagu anggaran Kementerian PU tahun 2025 dipangkas sebesar Rp81,38 triliun.
Ini menyusul Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Dengan adanya efisiensi, sisa anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya sebesar Rp29,57 triliun.
Sebelumnya, pagu anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian PU tahun 2025 adalah Rp110,95 triliun.
| Kisah Ridho Terpaksa Berhenti Kuliah karena Tak Punya Biaya, Kerja Paruh Waktu Tak Bisa Mencukupi |
|
|---|
| Sosok Ida Yulidina, Istri Menkeu Purbaya Pernah Jadi Model Majalah, Gaya Hidupnya Jadi Sorotan |
|
|---|
| Apa Itu Nepo Baby? Disorot Mendagri Tito Karnavian saat Bahas Gaya Hidup Pejabat: Jangan Flexing |
|
|---|
| Harta Kekayaan Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Diduga Mandi Air Galon saat Kunjungan Kerja |
|
|---|
| Pengakuan FT Sebar Video Wahyudin Moridu 'Rampok Uang Negara', Kesal Minta Nikah Tak Dituruti? |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.