Perketat Aturan, Pemkab Lumajang Minta Pengelola Urus Izin sebelum Buka Destinasi Wisata

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Erwin Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Pemerintah Kabupaten Lumajang mewajibkan pengelola untuk mengurus izin terlebih dahulu sebelum membuka kunjungan pariwisata.

Ketika dikonfirmasi pada Senin (10/2/2025), Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata (Dispar) Lumajang, Ricko Dharma Putra menjelaskan, regulasi tersebut diberlakukan setelah melihat pada dinamika yang terjadi.

Kata Ricko, tak sedikit pengelola wisata lebih memilih untuk menjalankan usahanya terlebih dahulu sebelum mengurus legalitas.

Menurutnya, kepemilikan izin usaha wisata begitu penting guna memastikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung.

Baca juga: Aksi Emak-emak di Lumajang Terekam CCTV,  Curi Kalung Emas Senilai Rp15 Juta, Pura-pura Jadi Pembeli

Selain itu pengelola tempat wisata juga mendapatkan kepastian hukum terkait legalitas mengelola usaha wisata.

"Fenomenanya memang seperti ini. Masih ada pelaku usaha yang kurang paham alur pendirian wisata. Kebanyakan mereka membuka wisata dulu, izinnya belakangan," ujar Ricko.

Ricko menambahkan, data pada tahun 2024 menujukkan hanya ada 2 destinasi wisata yang secara resmi mengurus izin usaha.

Sementara jumlah wisata yang disinyalir belum memiliki izin disinyalir tak sedikit.

Guna menanggulangi polemik tersebut, Pemkab Lumajang melalui Dispar sedang gencar melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha, agar mau urus izin wisata

Baca juga: Pria ini Santai Embat Motor Tepat di Belakang Pemilik di Toko Fotocopy Lumajang, Polisi: Tak Kembali

"Fokus kami saat ini adalah mendorong perizinan usaha untuk menjamin keamanan dan mengurangi risiko. Kita juga memahami bahwa pelaku usaha membutuhkan waktu untuk mengenalkan wisata mereka, sehingga pendekatan yang kita lakukan lebih ke arah fasilitasi dan pendampingan," jelas Ricko

Terakhir, Ricko memastikan jika proses perizinan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.

"Legalitas usaha juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan serta keberlanjutan sektor pariwisata di daerah," tutupnya.