Kakak Ipar Sekdes Kohod sempat Cegah Penyidik Sita Komputer, Kabur saat Dimintai KTP

TRIBUNJATIM.COM - Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, Ujang Karta, pada Senin (10/2/2025) malam.

Penggeledahan dilakukan di rumah Ujang Karta yang terletak di Jalan Kalibaru Kohod, Kelurahan Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

Penggeledahan dilakukan oleh lima anggota Bareskrim Polri, satu Inafis Polres Metro Tangerang Kota, dan dua Binamas.

Baca juga: Prabowo Tolak Siswa SD Minta Tanda Tangan di Seragam, Akhirnya di Sepatu: di Baju Enggak Boleh

Penggeledahan ini berlangsung dari pukul 19.33 WIB hingga 23.00 WIB.

Tim penyidik mencari bukti dugaan keterlibatan dalam pemalsuan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Tim penyidik menggeledah seluruh ruangan yang ada di rumah itu, mulai dari ruang kerja, kamar, ruang keluarga, hingga ruang tamu.

Saat hendak menyita komputer, kakak ipar dari Ujang Karta, Marmadi, sempat melarang penyidik.

Marmadi melarang tim penyidik untuk menyita komputer milik Ujang Karta dengan alasan bahwa perangkat tersebut digunakan untuk bekerja.

"Komputernya memang boleh disita?" tanya Marmadi.

"Boleh Pak, kami boleh menyita apa saja," jawab tim penyidik.

Mendengar jawaban itu, Marmadi langsung melarang dan meminta tim penyidik untuk tidak mengambil komputer milik Ujang Karta.

"Jangan, jangan, itu jangan diambil," ujar Marmadi dengan suara yang mulai meninggi.

Ketika tim penyidik menanyakan alasan larangannya, Marmadi menjelaskan dengan nada terbata-bata.

Sehingga penjelasannya tidak dapat diterima oleh pihak penyidik.

Kanit II Subdit II Dittipidum Bareskrim Polri, AKBP Prayoga Angga Widyatama menegaskan, tindakan Marmadi bisa dianggap menghalangi proses penyidikan.

"Kami boleh melakukan penyitaan. Apalagi di sini sudah ada penetapan dari ketua pengadilan."

"Ketika kamu mengatakan tidak boleh, itu artinya kamu menghalangi penyelidikan," ucapnya, melansir Kompas.com.

Akhirnya, tim penyidik menyita komputer tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong plastik bening berlogo Bareskrim Polri.

Namun, di tengah proses penyelidikan, Marmadi menghilang.

Ia menghilang setelah meminta izin untuk mengambil KTP yang diperlukan tim penyidik untuk dokumentasi.

Meski diminta oleh warga untuk kembali, Marmadi tidak muncul hingga penggeledahan selesai.

Sementara itu, Ketua RT 05/02, Muhammad Sobirin, menunjukkan sikap koperatif dengan langsung memberikan KTP-nya kepada tim penyidik.

Baca juga: Viral Pembeli Tertipu Dapat Tewel, Penjual Durian Pasar Masjid Cheng Ho Pastikan Buahnya Berkualitas

Kasus pagar laut di Tangerang memang membuat Kepala Desa Kohod, Arsin bin Sanip, turut disoroti.

Bahkan kini muncul gerakan tangkap Arsin yang merupakan Kades Kohod.

Kades Kohod itu pun kini dikuliti hingga harta kekayaannya pun menjadi sorotan, pasalnya dirinya disebut punya mobil Jeep Rubicon.

Setelah kasus Pagar laut di Tangerang menjadi perhatian, Bareskrim Polri pun turun tangan untuk melakukan penyidikan.

Terbaru pada Senin (10/2/2025) malam, rumah dan Kantor Desa Kohod digeledah Bareskrim Polri terkait dugaan terbitnya sertifikat palsu pagar laut di Kabupaten Tangerang.

Sementara Arsin yang merupakan Kades Kohod mendadak menghilang, meski polisi menyampaikan sudah melakukan pemeriksaan yang bersangkutan.

Baca juga: Mursiti Nelangsa Rumah Diratakan Jadi Korban Salah Eksekusi Lahan, Kini Tak Bisa Jualan: Sepeser Pun

Kini muncul gerakan untuk tangkap Kades Kohod Arsin bin Sanip, gerakan ini sebut diinisiasi oleh Laskar Jiban.

Ketua kelompok ini, Aman Rizal, menyebut anggotanya sebanyak 400, termasuk warga Kampung Alar Jiban, lokasi pagar laut berada melakukan gerakan tangkap Arsin.

"Tujuannya untuk antisipasi buronnya Arsin karena kami sudah membuat tidak percaya dengan kinerja Arsin dan Ujang Karta sebagai Sekretaris Desa," kata Aman, melansir Kompas.com.

Aman menduga ada pihak yang melindungi Arsin sehingga laporan warga tidak digubris.

Menurut Aman, saat ini Arsin sudah tidak ada di Desa Kohod dan mangkir dari panggilan pemeriksaan, baik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) maupun Kejaksaan Agung.

"Saat ini Arsin tidak diketahui keberadaannya, padahal proses hukum sedang berjalan," ujar dia.

Sementara itu, warga Kohod lainnya, Oman, mendukung upaya penegak hukum dalam pemeriksaan terhadap Arsin.

Warga Kohod, kata dia, akan membantu mencari Arsin jika ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO).

Oman menyebut, warga Kohod saat ini merasa dirugikan oleh tindakan yang dilakukan oleh Arsin.

Tindakan yang dimaksud, satu di antaranya adalah dugaan keterlibatan Arsin dalam pemasangan pagar laut di perairan Kohod.

Arsin juga disebut mencatut nama warga dalam pembuatan SHGB dan SHM di lokasi pagar laut.

Sebelumnya, Kompas.com pernah menyambangi kediaman Arsin di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Selasa (31/1/2025).

Namun, Arsin tidak ada di rumah.

Warga Kohod menyebut, Arsin sudah tidak tampak lagi di Kohod setelah berdebat dengan Menteri Nusron Wahid.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com