Bupati Kediri Mas Dhito Tegaskan Efisiensi Anggaran Tak Berimbas pada 4 Sektor Layanan Dasar Ini

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Isya Anshori

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat tidak akan berpengaruh signifikan terhadap empat sektor pelayanan dasar.

Keempat sektor tersebut tetap menjadi prioritas utama dalam periode kepemimpinannya yang kedua.  

Mas Dhito, sapaan akrab Bupati Kediri, menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi ini lebih banyak berdampak pada anggaran perjalanan dinas.

Kendati demikian, ia memastikan bahwa pelayanan publik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial akan tetap berjalan sebagaimana mestinya.  

Baca juga: Ribuan Pelanggar Ditindak Selama Sepekan Operasi Keselamatan Semeru 2025 di Kediri, 225 Terekam ETLE

"Total sekitar Rp39 miliar harus diefisiensi, termasuk dalam anggaran perjalanan dinas. Namun, hal ini tidak akan mengurangi alokasi program-program penting yang telah direncanakan untuk periode kedua," kata Mas Dhito, Selasa (18/2/2025).

Mas Dhito menekankan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki peran vital dalam pembangunan daerah, terutama dengan semakin berkembangnya Bandara Dhoho di Kediri.

Bandara ini tengah melakukan berbagai terobosan, termasuk rencana penerbangan langsung ke Jeddah yang dijadwalkan pada 3 Maret mendatang. 

Mas Dhito berharap rute penerbangan internasional ini dapat menarik lebih banyak maskapai untuk beroperasi di Bandara Dhoho.

Keberlanjutan operasional bandara secara reguler, menurutnya, memerlukan sinergi dengan kepala daerah di sekitar Kediri serta Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa.

Baca juga: Sempat Tertunda, Ribuan Pelajar di Kediri Akhirnya Nikmati Program Makan Bergizi Gratis 

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri, Erfin Fatoni, memastikan bahwa sejumlah proyek pembangunan yang telah direncanakan tetap akan berjalan. Beberapa di antaranya termasuk pembangunan Pasar Ngadiluwih dan stadion yang menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur daerah.  

Selain itu, Erfin juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan berdampak pada pengurangan gaji pegawai.

Pemerintah Kabupaten Kediri memastikan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pegawai, sehingga stabilitas kerja dan pelayanan tetap terjaga.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Kediri tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat maupun pegawai pemerintahan. 

"Kami pastikan bahwa efisiensi ini tidak menyentuh belanja gaji pegawai. Jadi, tidak ada PHK bagi pegawai Pemkab Kediri," kata Erfin.