Punya Sekolah Bibit Unggul, Pemkot Surabaya Siap Buka Sekolah Rakyat Pertengahan Tahun 2025

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemkot Surabaya memastikan kesiapan pembukaan Sekolah Rakyat mulai tahun ajaran baru 2025/2026.

Namun berbeda dengan konsep dengan pemerintah pusat, ada beberapa modifikasi ide yang akan dilakukan Pemkot Surabaya.

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Melalui Kementerian Sosial (Kemensos), Sekolah Rakyat menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari kelompok ekonomi rentan ekonomi dari desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengungkapkan, Pemkot Surabaya akan melakukan beberapa modifikasi dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.

Tujuannya sama, yakni tetap memberikan pendidikan gratis kepada seluruh siswa.

Saat ini, Pemkot Surabaya telah menggratiskan pendidikan siswa bagi seluruh sekolah SD-SMP negeri di Kota Pahlawan.

"Kalau bicara pendidikan gratis, Surabaya sudah gratis dari SD hingga SMP. Bahkan, untuk SMA juga demikian melalui intervensi dari pemerintah provinsi," kata Cak Eri, sapaan Eri Cahyadi di Surabaya, Minggu (16/3/2025).

Selain itu, Pemkot Surabaya melalui Dinas Sosial juga telah lebih dahulu meluncurkan program Sekolah Bibit Unggul.

Bukan hanya menjangkau pendidikan hingga tingkat SMA seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Bibit Unggul juga menjangkau siswa kurang mampu untuk disekolahkan hingga perguruan tinggi.

Namun, berbeda dengan Sekolah Rakyat yang menyelenggarakan pendidikan secara eksklusif, Sekolah Bibit Unggul merekrut siswa dari keluarga miskin untuk bersekolah di sekolah umum.

Setelah sekolah, mereka tinggal di asrama yang disiapkan pemkot.

Baca juga: DPRD Kabupaten Kediri Beri Catatan Soal Rencana Sekolah Rakyat, Minta Kualitas Sesuai Standar

"Sebab menurut kami, kalau pendidikan bagi siswa rentan ini harus dipisahkan dengan siswa yang lain, justru akan membuat peserta didik semakin tidak percaya diri," kata Cak Eri yang juga peraih gelar Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Universitas Airlangga Surabaya ini.

"Karenanya, mereka tetap bersekolah di sekolah umum, seperti dengan siswa pada umumnya, namun biayanya ditanggung pemkot. Termasuk, dengan memberikan perlengkapan sekolah dan akomodasi lainnya," katanya.

Tantangan lainnya, Pemkot Surabaya tak memiliki cukup lahan untuk membuka sekolah baru.

Mengingat, luasan lahan yang dibutuhkan mencapai 5 hektare untuk tiap sekolah seperti yang disyaratkan pemerintah provinsi.

"Untuk lahan di perkotaan, luas tersebut tentu cukup besar," katanya.

Karenanya, Pemkot Surabaya akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait usulan tersebut.

"Kami akan instruksikan Dinas Sosial untuk mendata jumlah kelompok rentan (miskin) serta berkoodinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A-PPKB) untuk mematangkan konsep ini," kata mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Kepala Dinas Sosial Surabaya, Anna Fajriatin, menjelaskan, pihaknya akan terlebih dahulu mendata target keluarga rentan ekonomi dari desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Kami akan cocokkan dengan data Dinas Pendidikan untuk mengetahui mana yang masuk usia SD, SMP, dan seterusnya," kata Anna saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (16/3/2025).

Nantinya, pihaknya juga akan melaporkan evaluasi program Sekolah Bibit Unggul yang saat ini sudah berlangsung di UPTD Kampung Anak Negeri (KANRI).

Total, ada 164 orang yang telah mendapat intervensi untuk pendidikan hingga perguruan tinggi.

"Pada prinsipnya, kami siap untuk melaksanakan Sekolah Rakyat sesuai dengan arahan pemerintah pusat, namun dengan sedikit modifikasi seperti petunjuk bapak wali kota. Kami akan menambahkan beberapa yang belum ada di program pemkot," kata Anna.

Satu di antara penyesuaian lainnya ada pada penguatan nilai-nilai kebangsaan.

"Kami sudah bertemu dengan Menteri Sosial juga terkait teknis Sekolah Rakyat ini. Termasuk, satu di antaranya terkait dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan dan nilai Pancasila," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menargetkan pendirian Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten/kota sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.

"Satu kabupaten satu Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul sebelumnya.

Indikator kemiskinan yang digunakan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem asrama, tetapi tetap memungkinkan orang tua untuk menengok anaknya, terutama bagi siswa tingkat SD.

Pemerintah juga akan menjamin sekolah ini sepenuhnya gratis, termasuk asrama, seragam, perlengkapan sekolah, hingga kebutuhan lainnya.