Sikapi Penahanan Ijazah Karyawan di Surabaya, DPRD Jatim Minta Pemerintah Gencar Penertiban

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendesak agar pengawasan di berbagai perusahaan ke depan semakin diperketat. Tujuannya, memastikan agar tidak ada lagi sengkarut penahanan ijazah karyawan. 

Hal ini didorong lantaran berkaca dari kekisruhan di Kota Surabaya beberapa waktu lalu. Meskipun pengusaha sudah meminta maaf kepada Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, namun urusan penahanan ijazah sampai saat ini masih menjadi buah bibir. 

Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas mengungkapkan, seyogianya tak boleh ada penahanan ijazah karyawan.

"Tidak boleh serta merta perusahaan menahan ijazah apalagi sampai harus menebus dan sebagainya," kata Puguh saat dikonfirmasi dari Surabaya, Rabu (16/4/2025). 

Baca juga: DPRD Surabaya Ambil Sikap Soal Dugaan Penahanan Ijazah oleh Perusahaan Diana, Bakal Panggil Karyawan

Merujuk Perda Provinsi Jawa Timur nomor 8 tahun 2016, negara secara tegas melarang pengusaha menahan atau menyimpan dokumen asli yang sifatnya melekat pada pekerja sebagai jaminan. Hal ini tertulis dalam pasal 42. Dalam regulasi yang sama, bahkan diatur sejumlah sanksi. 

Puguh pun menyayangkan penahanan ijazah karyawan. Ia mendorong agar tidak ada polemik semacam ini kembali, maka penertiban harus gencar dilakukan.

Pemprov Jatim melalui Dinas terkait harus lebih proaktif. Misalnya, melakukan pendataan terhadap perusahaan yang saat ini beroperasional. 

"Harus di data, termasuk juga kelengkapan dokumen kontrak kerja, dokumen ketenagakerjaan dari masing-masing perusahaan sehingga kejadian seperti di Surabaya beberapa waktu lalu tidak terulang kembali," ungkap politisi PKS tersebut. 

Baca juga: Gudang UD Sentoso Seal Digeruduk Massa di Surabaya Buntut Kasus Dugaan Penahanan Ijazah