Apresiasi Opini WTP 10 Kali Berturut-turut, DPRD Jawa Timur Siap Kawal Rekomendasi BPK
DPRD Jawa Timur mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat Provinsi Jawa Timur dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Dwi Prastika
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Jawa Timur mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat Provinsi Jawa Timur dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Terlebih, WTP pada tahun ini menjadi kali ke-10 secara beruntun yang didapat oleh Provinsi Jawa Timur terhitung sejak 2015 lalu.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono mengatakan, hal ini menjadi tradisi baik yang patut disambut baik.
"Karena pemprov bisa menjaga tradisi 10 tahun atau 10 kali berturut-turut WTP," kata Deni saat dikonfirmasi dari Surabaya, Kamis (24/4/2025).
Meski demikian, Deni menyoroti sejumlah catatan yang mengiringi opini WTP tersebut. Di antaranya adalah penatausahaan keuangan kegiatan Unit Pelayanan Jasa (UPJ) SMKN yang belum berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum memadai. Total ada 4 catatan BPK.
Deni memastikan, DPRD Jatim akan mengawal sejumlah catatan tersebut.
Terlebih, ada tenggat waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK yakni maksimal 60 hari.
"Ini jadi fokus kita. Tidak kemudian pasca WTP selesai. Tapi rekomendasi ini harus kita selesaikan," ucapnya.
Deni tidak ingin rekomendasi BPK ini diabaikan.
"Karena ada beberapa catatan krusial dan ini harus diselesaikan. Jika tidak, bisa menjadi masalah yang berlarut-larut. Tapi bagaimanapun juga tradisi WTP ini merupakan tradisi baik yang perlu dipertahankan," ucap politisi PDI Perjuangan ini.
Sementara itu, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, pihaknya bersyukur Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 2024.
Terkait beberapa rekomendasi yang disampaikan BPK, Khofifah memastikan akan menindaklanjuti.
Sebab, dia telah meneken beberapa catatan rekomendasi.
Baca juga: Pemkab Ponorogo Dapat WTP 12 Kali Berturut-turut, Bupati Kang Giri: Ini Kewajiban
Selain itu, Inspektorat disebut juga melakukan koordinasi dengan BPK Jatim.
DPRD Jawa Timur
Badan Pemeriksa Keuangan
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Deni Wicaksono
Khofifah Indar Parawansa
TribunJatim.com
berita Jatim terkini
Tribun Jatim
Wali Kota Malang Imbau ASN Kenakan Pakaian Bernuansa Arema untuk Meriahkan HUT Arema ke-38 |
![]() |
---|
CFD Kota Malang Digeser ke 18 Agustus 2025, Pengunjung Diimbau Pakai Dresscode Merah Putih |
![]() |
---|
Alasan Suami di Berau Bunuh Istri Sedang Hamil dan Dua Anaknya, Firasat Jelek Kakek Benar |
![]() |
---|
Alasan Kopda Bazarsah Divonis Mati usai Tembak 3 Polisi Hingga Tewas saat Gerebek Sabung Ayam |
![]() |
---|
Sheraton Surabaya Luncurkan Mezzanine Meeting Rooms Baru, Cocok untuk Acara Bisnis Hingga Konferensi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.