Mendadak Semua Anggota Dewan di Bondowoso Dites Urine Narkoba, Berawal dari Check Up di RS

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sinca Ari Pangistu

TRIBUNJATIM.COM, BONDOWOSO - Seluruh anggota DPRD Bondowoso yang berjumlah 45 orang mengikuti tes urine di RSUD dr Koesnadi pada Senin (28/4/2025).

Pantauan di lapangan, tes ini dilakukan dua sesi hari ini dan esok Selasa (29/4/2025).

Dengan masing-masing terlebih dahulu diambil darahnya dan diikuti memasuki kamar mandi bergantian. Mereka kemudian menyerahkan urine yang telah mereka wadahi dengan botol kecil dari pihak Rumah Sakit.

Kasat Reskoba Polres Bondowoso, Iptu Nuruddin, menyebut tes urine dilakukan dengan mendadak dengan agenda awal hanya tes kesehatan.

Baca juga: Respon Pengurus Ijen Geopark Jatim Soal Kebijakan Wisata di Bondowoso Saja

"Ini tes urine harus dadakan ya, karena kalau kita bocorkan kemungkinan besar pencegahan," ungkapnya.

Ia menerangkan, tes ini merupakan upaya untuk memastikan tak ada seorang pun anggota legislatif yang terlibat narkoba. Meski belum pernah ada legislator di Bondowoso yang terlibat kasus narkoba. Namun, sebagai baian antisipasi.

Disinggung tentang eksekutif, kata Nuruddin,  rencananya juga akan dilakukan tes urine kepada eksekutif. Hanya saja untuk waktunya masih dirahasiakan.

Hasil tes narkoba sendiri akan disampaikan setelah semuanya tuntutas. Kata Nuruddin, pihaknya akan mengambil tindakan tegas jika ada anggota dewan yang tes urinenya menunjukkan hasil positif.

Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, mengatakan sebenarnya hari ini terjadwal check up rutin anggota dewan. Dan dilakukan dengan tes unrine untuk memastikan tak ada anggota yang terlibat barang haram itu.

"Kita buktikan bahwa anggota DPRD dari semua fraksi sebagai wakil rakyat, bahwa kita bersih, kita narkoba," ujarnya.

Baca juga: Kecelakaan di Bondowoso, Motor Listrik Bersenggolan dengan Mobil Xenia, Seorang Wanita Luka Parah

Ia mengharapkan hal serupa juga dilakukan pada jajaran eksekutif hingga kepala desa. Sebagai bentuk upaya memberantas narkoba di lingkungan pemerintahan.

Karena, narkoba pun disebutnya bisa menjadi pemicu korupsi. Yakni, jangan sampai APBD digunakan membeli narkoba.

"Bayangkan kalau APBD dibelikan narkoba, jangan sampai ya," terangnya.

Dirinya pun siap memberikan dukungan kepada penegak hukum dalam memberantas Narkoba. Makanya, agenda ini akan dilakukan rutin setahun dua kali.

"Iya agenda rutin. Bisa dua kali. Kami memulai dari diri kami," pungkasnya.