Berita Viral
Beda dari Dedi Mulyadi, Alasan Mendikdasmen Bolehkan Wisuda Sekolah Tetap Digelar
Mendikdasmen Abdul Mu’ti tak sependapat dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi soal pelarangan wisuda sekolah
"Sudah jelas TK, SD, SMP, SMA, tidak boleh ada wisuda, sudah. Kenaikan kelas, kenaikan kelas. Kelulusan, kelulusan," tegas Dedi Mulyadi.
Ia juga berpendapat bahwa uang yang biasanya digunakan untuk wisuda akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk keperluan lainnya, terutama bagi keluarga yang kurang mampu.
Dedi juga menambahkan bahwa banyak orangtua yang menyambut baik kebijakan tersebut.
Dedi Mulyadi debat
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dibuat pusing dengan calon mahasiswi yang viral karena protes rumahnya di bantaran sungai digusur.
Video keluhan siswi SMA bernama Aura itu sebelumnya viral di media sosial.
Dalam unggahan videonya di TikTok, Aura menyebut pembongkaran rumahnya terjadi tanpa komunikasi atau pemberitahuan yang layak.
Selain itu, ia juga menyoroti proyek-proyek besar pemerintah yang menurutnya justru menyulitkan rakyat kecil.
Terbaru, Aura akhirnya bertemu dengan Dedi Mulyadi bersama warga lain, yang terdampak proyek pelebaran sungai di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Sabtu (26/4/2025).
Di momen itu, selain protes penggusuran rumahnya, ia juga mengkritik soal kebijakan larangan study tour dan perpisahan sekolah.
Aura yang merupakan calon mahasiswi Universitas Indonesia itu meminta Dedi Mulyadi mengkaji kembali larangan tersebut.
Pasalnya perpisahan merupakan kenangan terakhir dirinya dan teman-temannya di masa SMA.
Saat menyuarakan pendapatnya, Dedi Mulyadi menyinggung kondisi ekonomi keluarga Aura.
"Tinggal aja di bantaran sungai, tapi gaya hidup begini (tinggi) ini kan harus diubah rakyatnya.
Sekarang teriak-teriak minta penggantian, saya kalau tega-tegaan saya layak ganti gak?
| Istri Kasubag Gadai SK Anggota Satpol PP Bentak Korban saat Ditagih Utang Suami |
|
|---|
| Warganya Seberangi Pipa Berbahaya Demi Berangkat Sekolah, Wali Kota: Dulu Saya Juga Gitu |
|
|---|
| Deretan Masalah Hery Susanto Ketua Ombudsman RI yang Bantu Penambang Nikel Nakal |
|
|---|
| Alasan Guru PPPK Paruh Waktu Belum Terima Gaji Selama 4 Bulan Sejak Pelantikan |
|
|---|
| Wali Murid Sambat Disuruh Bayar Outing Class Rp 1,8 Juta, DPR Khawatir ada Penahanan Ijazah |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jatim/foto/bank/originals/Mendikdasmen-Abdul-Muti-beda-pendapat-dengan-Gubernur-Jawa-Barat-Dedi-Mulyadi.jpg)