Pecalang Tolak Kehadiran Ormas GRIB Jaya di Pulau Dewata, Khawatir Rusak Tatanan: Kami Tidak Butuh

TRIBUNJATIM.COM - Organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya berniat melakukan ekspansinya di Bali.

Namun, kehadiran ormas GRIB Jaya tersebut mendapatkan penolakan keras dari para pecalang.

Mereka mengaku tidak butuh kehadiran pecalang di Bali.

Baca juga: Aksi Ormas GRIB Jaya Tutup Paksa Pabrik Alasan Belum Bayar Rp1,4 M, Gubernur & Polisi Bereaksi Keras

Diketahui, kabar ini berawal dari unggahan viral yang memperlihatkan acara pelantikan DPD GRIB Bali.

Atas ramainya unggahan tersebut, pecalang atau petugas keamanan adat tradisional di Bali pun buka suara.

Video penolakan pecalang atas kehadiran ormas pimpinan Hercules ini dibagikan di Instagram Senator RI, Ni Luh Djelantik, pada Minggu (4/4/2025).

Awalnya, video tersebut memperlihatkan sosok bernama Rahmat yang memperkenalkan diri sebagai Panglima Satgas GRIB DPD Bali.

Lalu, video berganti menampilkan perwakilan pecalang Bali pun menjawab perkenalan tersebut dengan menolak kehadiran ormas dari mana pun.

"Saya pecalang, kami bukan penjaga biasa," ucap pecalang yang tidak diketahui namanya.

"Kami adalah bagian dari sistem adat yang sudah diwariskan, turun temurun untuk menjaga Bali," katanya.

"Kami tidak butuh ormas dari luar, kami tidak butuh pihak asing yang datang membawa agenda," lanjut dia.

Pecalang tersebut menjelaskan kekhawatiran akan rusaknya tatanan hidup di Bali apabila ormas hadir.

Sedangkan, masyarakat Bali sudah memiliki tatanan hidup dan sistem keamanan sendiri yang diwariskan secara turun temurun.

"Dan merusak tatanan hidup di Bali. Kami sudah punya sistem sendiri, dan sistem itu terbukti berjalan, kuat, dan dihormati rakyat," terangnya.

Ia juga mengatakan, ribuan pecalang di Bali sudah cukup bagi mereka untuk menjaga dan melindungi desa adat Pulau Dewata.

"Di seluruh Bali ada 1500 desa adat, dan di setiap desa adat, pecalang hadir," ungkap dia, seperti dikutip dari Tribun Jabar.

"Kami ada di akar rumput, tahu apa yang kami jaga, dan apa kami lindungi," lanjutnya.

Dengan tegas, pecalang menyatakan bahwa tidak membutuhkan pihak luar untuk menjaga Bali.

"Kami tidak digerakkan oleh politik. Kami digerakkan oleh rasa tanggung jawab oleh adat dan tanah kelahiran kami," tegas dia lagi.

"Bali tidak butuh pengaruh luar untuk aman. Bali cukup dengan rakyatnya sendiri. Dan selama pecalang masih berdiri, Bali tetap terjaga," pungkasnya.

Baca juga: Dikira Cuma Patung, Wisatawan Digigit Buaya di Taman Mangrove, Nekat Terobos Masuk ke Kolam Mau Foto

Selain itu, Ni Luh Djelantik juga membagikan unggahan surat terbuka mengenai penolakan ormas GRIB Jaya di Bali.

Surat tersebut ditulis oleh Ketua Pacalang DA Sulanyah, Kecamatan Seririt, Buleleng, bernama Wayan Darmaya.

Wayan menuliskan surat terbuka tersebut untuk Gubernur Bali, Bandesa Agung MDA Provinsi Bali, dan Manggala Agung Pasikian Pacalang Provinsi Bali.

Ia menyatakan keresahannya atas kehadiran ormas luar di Bali.

"Mewakili keresahan masyarakat Bali khususnya Angga Pasikian Pacalang sejebag jagat Bali atas hadirnya ormas luar di Pulau Dewata," tulisnya.

Wayan juga menuliskan referensinya terkait Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat.

"Di mana kelembagaan adat memiliki struktur jaga baya atau pacalang di bawh baga pawongan yang memiliki fungsi dan peran yang penting untuk menajga keamanan wewidangan di Bali," kata dia.

Dengan demikian, kata Wayan, kehadiran pecalang sudah cukup dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah di Bali.

"Oleh sebab itu, melalui surat terbuka ini kami memohon pihak terkait untuk menolak adanya ormas luar di Pulau Dewata," kata dia.

"Serta memohon untuk diperkuat kelembagaan Pasikian Pacalang Bali dengan alokasi anggaran yang wajar. Demikian kami sampaikan," tukasnya.

Sebelumnya, video yang menayangkan aksi GRIB Jaya Kalteng menutup paksa pabrik di Kabupaten Barito Selatan, viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, terlihat spanduk terpasang di pagar balkon bangunan pabrik.

Spanduk tersebut bertuliskan, "PABRIK DAN GUDANG INI DIHENTIKAN OPERASIONALNYA OLEH DPD GRIB JAYA KALTENG".

Sontak aksi penutupan paksa oleh ormas GRIB Jaya Kalteng tersebut membuat netizen geram.
 
Lantas, seperti apa peristiwa selengkapnya?

Dilansir dari Kompas.com, pabrik yang ditutup paksa oleh GRIB Jaya Kalteng ini adalah PT Bumi Asri Pasaman (BAP) di Kabupaten Barito Selatan.

Sekretaris DPD GRIB Jaya Kalteng, Erko Mojra, mengatakan bahwa penyegelan dilakukan untuk membantu seorang warga Barito Timur.

Warga tersebut, kata Erko, menuntut Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang telah dihukum karena wanprestasi.

Menurut Erko, PBS tersebut belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar Rp1,4 miliar kepada Sukarto Bin Parsan yang merupakan pemberi kuasa.

"PBS tersebut telah melanggar cedera janji atau wanprestasi terhadap Sukarto," ujar Erko dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/5/2025).

"Karena tidak membayar keseluruhan harga karet yang telah disepakati sebesar Rp778 juta," lanjutnya.

Menurut Erko, wanprestasi tersebut telah diatur dalam beberapa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ia menegaskan bahwa DPD GRIB Jaya Kalteng akan mengambil langkah hukum lebih lanjut jika PBS tidak memenuhi kewajibannya. 

"Jika tidak diindahkan, DPD GRIB Jaya Kalteng akan melakukan langkah hukum dan upaya-upaya lainnya demi mendorong agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan secara sukarela oleh perusahaan," tegas Erko.

Baca juga: Terlanjur Setor Rp17 Juta, Maslichah Gagal Masukkan Anak Kerja Kejaksaan, Kaget Dicky Digerebek

Sementara itu, Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menegaskan bahwa ormas tidak boleh bertindak seolah berada di atas negara.

"Ormas harus tunduk dan patuh terhadap keputusan negara, terutama menyangkut investasi daerah," ujar Agustiar saat memberikan tanggapan di rumah jabatannya, Sabtu (3/5/2025). 

"Jadi enggak ada yang namanya ormas di atas negara," lanjut dia.

Agustiar menambahkan, pihaknya akan melakukan penertiban melalui aparat penegak hukum (APH).

"Ini bukan negara ormas ya, negara itu ada konstitusi," tegasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa kepolisian telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut.

Saat ini pihaknya masih menunggu laporan konkret dari pihak kepolisian. 

"Saya mengimbau agar ormas-ormas taat dan patuh atas peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah," ujar dia.

Kendati demikian, Agustiar mengaku masih tetap mengapresiasi keberadaan ormas.

Ia mengakui secara umum banyak ormas yang memiliki tujuan baik dan berperan aktif dalam membantu masyarakat.

"Saya tetap mengapresiasi eksistensi ormas yang membantu masyarakat," pungkasnya.

Namun, tidak dipungkiri bahwa dalam praktiknya, bisa saja ada oknum tertentu yang bertindak di luar koridor hukum.

"Tentunya kan ormas-ormas ini banyak yang baik juga, mungkin terkadang hanya ada personalnya yang kurang bagus."

"Semua ormas ini kan tujuannya bagus untuk membantu masyarakat," tambahnya.

Gubernur Kalteng pun berharap semua pihak dapat menyelesaikan persoalan melalui jalur yang benar.

Yakni dengan mematuhi hukum dan menjunjung asas musyawarah serta keadilan.