Verrell Bramasta Ditantang Bupati Purwakarta usai Kritik Barak Militer Siswa, Om Zein: Turun Deh

TRIBUNJATIM.COM  - Artis sekaligus anggota DPR RI, Verrell Bramasta mendapat tantangan dari Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein.

Verrell ditantang usai kritik pendidikan militer untuk siswa.

Bupati Purwakarta yang akrab dipanggil Om Zein merasa heran dengan Verrel yang dinilainya lebih banyak 'cuap-cuap' terkait program barak militer untuk siswa nakal yang baru dicanangkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

Terlebih, Verrel berasal dari Dapil Jabar VII yang meliputi wilayah Purwakarta, Karawang dan Bekasi pada pileg 2024 lalu. 

"Ya ampun mas, mas. Mas kan dapil sini, mendingan turun deh mas, mendingan lihat deh langsung daripada mas berwacana," kata Om Zein seperti dikutip dari Instagramnya yang tayang pada Jumat (9/5/2025), via Tribun Jakarta.

Ia mempertanyakan terkait kekhawatiran orang tua anak terhadap program tersebut yang dipersoalkan Verrell. 

Baca juga: Verrell Bramasta dan Fuji Gandengan Tangan, Resmi Pacaran? Dulu Venna Keceplosan Sebut Calon Mantu

"Nah, yang mas maksud tuh kekhawatiran orang tua yang mana mas? Ini orang tuanya nitipin di sini semua seneng," jawabnya. 

Om Zain mengusulkan agar Verrel turun lapangan langsung meninjau program tersebut. 

Ia menantang Verrel menangani permasalahan anak nakal dengan caranya sendiri. 

"Nah gini deh mas, ini kan ada yang mau masuk lagi 30 (siswa). Kita bagi dua aja deh mas, mas 15 saya 15. Yang 15 dengan cara mas, yang 15 lagi kita lanjutkan dengan cara di barak militer. Yok, om yang nantangin," katanya. 

Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI, Verrell Bramasta, melayangkan kritik terhadap program pendidikan militer ala Dedi Mulyadi. 

Ia melihat adanya kekhawatiran dari berbagai pihak terutama orang tua terkait program tersebut. 

Banyak yang meragukan program Dedi Mulyadi benar-benar efektif menyelesaikan akar permasalahan siswa yang nakal. 

"Dalam banyak kasus menyimpang bagi anak-anak muda dan remaja ini bukan semata-mata hanya karena disiplin yang lemah, tetapi bisa juga ini merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani," katanya. 

Pendekatan secara fisik, kata Verrell, tanpa menyentuh sisi psikologis dan spiritual tidak akan membentuk anak menjadi tangguh tetapi justru semakin keras. 

"Jangan sampai niat yang baik tidak selaras, karena dengan cara yang tidak tepat. Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, saya rasa kita semua bisa mencermati persoalan ini dengan baik, tentunya mengenai pendekatan yang akan diterapkan," pungkasnya. 

Baca juga: Dedi Mulyadi Beri Kuda Rp 25 Juta ke Siswa SMP di Barak Militer, Tertawa Dengar Alasan Sering Bolos

Di sisi lain, seorang orangtua murid laporkan Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Itu terkait kebijakan Kang Dedi Mulyadi atau KDM, yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer.

Adhel adalah seorang pengacara dari kantor hukum Defacto & Partners Law Office.

Ia pun secara terbuka menyatakan keberatannya terhadap program pendidikan militer untuk siswa nakal.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," ungkap Adhel, Jumat (9/5/2025), melansir dari Kompas.com.

Adhel mengungkapkan tiga alasan utama penolakannya.

Pertama, ia menilai pendekatan militer bertentangan dengan esensi pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia.

"Alasannya adalah saya melihat Dedi Mulyadi ini enggak ngerti atau enggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia, artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang atau bakatnya," tegasnya.

Baca juga: Sosok Satria Arta Kumbara Pecatan TNI yang Bergabung dengan Militer Rusia, Pengamat: Bahaya

Ia juga menyebut, kenakalan siswa sering kali muncul karena mereka tidak mendapat ruang untuk didengar.

Menurutnya hal tersebut merupakan tugas guru dan orangtua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan.

"Bukan ujug-ujug dibawa ke militer," sambungnya. Alasan kedua, Adhel mempertanyakan kurikulum yang digunakan dalam pelatihan militer untuk anak-anak tersebut.

Ia khawatir akan adanya kekerasan atau intimidasi selama proses tersebut berlangsung.

Dia juga mempertanyakan apakah jaminan bahwa kebijakan ini bakal menyelesaikan persoalan kenalakan remaja.

Ketiga, ia menduga Dedi Mulyadi telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Gubernur karena tidak ada payung hukum yang membolehkan militer terlibat langsung dalam pendidikan siswa.

"Enggak ada satu pun payung hukum yang membolehkan militer ikut andil menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu enggak ada satupun pasalnya," ujar Adhel.

"Dilihat dari sini, kami menduga Dedi Mulyadi ini sudah melakukan penyalagunaan wewenang. Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai Gubernur karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar HAM," kata Adhel menambahkan.