Warga Palang Jalan karena Tak Terima Hasil Seleksi CPNS, Bupati Anggap Wajar: Hasil Murni Peserta

TRIBUNJATIM.COM - Sejumlah warga palang jalan karena tak terima hasil seleksi CPNS atau Calon Pegawai Negeri Sipil.

Mereka merasa tak puas dengan hasil yang diumumkan Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

Imbasnya, mereka memalang akses jalan dan jembatan di kawasan Warpramasi atau Distrik Warmare, Prafi, Masni, dan Sidey pada Sabtu (10/5/2025), sebagai bentuk protes.

Warga mengumpulkan potongan ranting pohon di jembatan jalan utama Distrik Warmare sembari membakar ban bekas karena tidak puas dengan hasil CPNS yang diumumkan.

"Kita dari Distrik Warmare lakukan pemalangan, jadi kita minta Bapak Bupati sendiri yang turun buka palang," kata seorang warga di depan lokasi pemalangan di Distrik Warmare, melansir dari Kompas.com.

Setelah pemalangan, Pemda sempat melakukan pertemuan dengan para pencari kerja (pencaker) di Kantor Bupati Manokwari.

"Kenapa hasilnya tidak diumumkan di tahun 2024 bulan September sehingga kami bisa puas? Ini sudah berjalan satu tahun dan hasilnya pun tidak memuaskan," kata Ullo, melansir dari Kompas.com.

Pemerintah daerah menyebut bahwa hasil tes CPNS Tahun 2021 sebanyak 308 telah diumumkan dan telah diketahui publik.

"Ada anak-anak kita yang lulus, tetapi ada juga yang belum lulus. Tapi ini menjadi hal yang wajar," kata Bupati Hermus Indou kepada wartawan.

Proses seleksi CPNS kuota Tahun 2021 digelar pada Tahun 2024, seharusnya diumumkan pada akhir tahun lalu, namun diundur hingga Mei 2025 baru diumumkan.

Baca juga: Jabatan yang Bisa Dilamar di Seleksi CPNS 2025 hingga Usia 40 Tahun, Apa Saja?

Sebelumnya, warga sempat melakukan aksi demo di depan Kantor Bupati menuntut hasil seleksi segera diumumkan.

Bupati Hermus menyebut dalam pelaksanaan tes, dilaksanakan secara online sehingga hasil yang diterima murni dari peserta.

“Sistem tes dilakukan secara online (CAT) yang berarti tidak ditentukan oleh kepala daerah. Hasil masing-masing murni dari peserta," ujarnya.

Pemda Manokwari memberi alokasi kuota 80 persen untuk orang asli Papua (OAP) dan 20 persen untuk suku Nusantara yang lahir besar di Manokwari. Persentase OAP yang mendaftar telah memenuhi persyaratan.

"Formasi yang tersedia 308, kami menyampaikan permohonan maaf kepada peserta yang belum berhasil,” tutur Bupati.