Pesan Prabowo Subianto Tak Boleh Ada Lagi Preman Berkedok Ormas, Bisa Ganggu Iklim Usaha: Meresahkan

TRIBUNJATIM.COM - Kehadiran banyak preman berkedok ormas membuat Prabowo Subianto merasa resah.

Pasalnya, preman berkedok ormas tersebut mengganggu iklim usaha.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo resah karena maraknya premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang membuat iklim usaha menjadi tidak kondusif.

Prasetyo pun menegaskan bahwa Prabowo berpesan agar tidak boleh ada lagi aksi-aksi premanisme berbungkus ormas yang menganggu iklim usaha.

"Tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

"Jadi Pak Presiden, pemerintah, betul-betul resah," imbuh dia.

Baca juga: VIRAL TERPOPULER: Dedi Mulyadi Bakal Kirim Preman ke Barak Militer - Pengantin Dibacok Jelang Akad

Prabowo pun sudah berkoordinasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencari jalan keluar atas permasalahan preman berkedok ormas.

Salah satu jalan keluar yang dibicarakan adalah kemungkinan pembinaan kepada ormas agar tidak mengganggu iklim usaha dan keamanan ketertiban masyarakat.

Namun, jika ditemukan tindak pidana, pemerintah bersama aparat penegak hukum tak segan-segan memberikan sanksi.

"Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasikan," ucap Prasetyo.

Lebih lanjut ia menyatakan, pemberantasan aksi premanisme tidak hanya bergantung pada Satuan Tugas (Satgas) anti premanisme.

Menurutnya, fungsi itu turut bisa dijalankan oleh Polri dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), salah satunya melalui pembinaan.

"Kalau itu berada di daerah-daerah, di kabupaten atau di provinsi, kemudian kalau misalnya itu sudah mulai masuk ke tindak kriminal, bisa teman-teman polisi sudah masuk menangani di situ. Jadi ya sudah berjalan, tidak perlu menunggu adanya Satgas atau tim khusus," tandasnya.

Baca juga: Polisi Ringkus Preman Kampung di Mojokerto yang Anaiaya Pegawai PLN, Motifnya Kesal Tak Dihargai

Sebelumnya diberitakan, aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas tertentu marak terjadi.

Sejumlah ormas meminta Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran hingga mengganggu pembangunan pabrik mobil listrik PT BYD di Subang, Jawa Barat.