Momen Wapres Gibran ‘Endorse’ Program Dedi Mulyadi Agar Gubernur Sumut Bobby Atasi Narkoba

TRIBUNJATIM.COM -  Momen Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan saran untuk Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution agar bisa mengatasi masalah narkoba di daerahnya.

Sebelumnya, Bobby Nasution yang juga merupakan ipar dari Gibran Rakabuming itu menjelaskan jika wilayah yang ia pimpin menempati provinsi pengguna narkoba terbanyak di Indonesia.

Curhatan Bobby itu disampaikan ke Wapres Gibran pada acara penutupan Muktamar Persatuan Umat Islam (PUI) ke-15 di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (15/5/2025).

Baca juga: Telanjur Girang, Wanita ini Nyosor Nyaris Cium Wapres Gibran yang Kunjungi Desanya, Kini Minta Maaf

Bobby Nasution menyebut, permasalahan narkoba masih menjadi tantangan untuk pihaknya.

Oleh sebab itu, dirinya menargetkan penyalahgunaan narkoba di Sumut bisa menghilang.

Ia ingin Sumut memberikan kontribusi terbaik untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 mendatang.

"Dalam kesempatan kali ini mohon Pak Wapres kami sampaikan kondisi yang menjadi tantangan mendasar kami." 

"Di mana sejak tahun 2024-2025 kami masih jadi pemenang provinsi nomor satu penyalahgunaan narkoba terbanyak di Indonesia," jelasnya, Kamis, dilansir Tribun Medan.

Atas dasar itu, Bobby menilai informasi ini perlu disampaikan kepada Gibran supaya pihaknya bisa dibantu untuk menghilangkan narkoba dari Sumut.

"Ini menjadi tantangan sendiri bagi kami. Sebab Sumut menjadi penyumbang tertinggi pengguna narkoba."

"Padahal seluruh forkopimda, TNI, Polri, Organisasi Keagamaan dan pemuda, kami menargetkan bukan untuk mengurangi tapi menghilangkan narkoba," jelasnya. 

Menurut Bobby, permasalahan narkoba penting diinformasikan dalam acara penutupan muktamar supaya memperoleh dukungan pemberantasan dari presiden, wakil presiden, dan PUI se-Indonesia.

"Poin ini sangat penting kami sampaikan walaupun kondisi yg berbahagia, saya kasih sedikit masalah yang mungkin bisa buat kita berpikir, tapi mudah-mudahan bisa kita selesaikan bersama dengan PUI yg berpusat di Jawa Barat. Ini penyemangat bagi kami dan bisa keluar dari narkoba," ucap Bobby.

Gibran kemudian memberikan tanggapan atas permasalahan tersebut.

Ia meminta Bobby membawa pengguna narkoba ke barak untuk menjalani kegiatan disiplin.

Selain itu, suami Selvi Ananda itu juga meminta anak-anak yang nakal dan pengguna narkoba di kirim ke pesantren PUI.

"Tadi Pak Gubernur, masalah narkoba PUI bisa digandeng. Ada program Gubernur Jabar yang yang mengirim anak anak bandel ke barak." 

"Ini juga bisa bisa dikirim ke pondok pesantren PUI/ barak (anak nakal dan pengguna narkoba)," jelasnya.

Sebagai informasi, kegiatan Muktamar ke-15 PUI dihadiri sejumlah pejabat dan perwakilan PUI seluruh Indonesia. 

Klaim Dedi Mulyadi

Sebelumnya, Dedi Mulyadi sangat yakin program pengiriman siswa nakal ke barak militer akan efektif membentuk kedisiplinan dan memperbaiki perilaku pelajar bermasalah di daerahnya.

Ia menegaskan, program itu bukan sekadar hukuman, melainkan sebagai bentuk pembinaan yang terstruktur dan terpantau.

Hal itu disampaikan Dedi setelah bertemu dengan Menteri HAM Natalius Pigai di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

"Saya sangat yakin 100 persen ini berhasil. Dan kami kan lebih baik punya keyakinan dan melaksanakan daripada melakukan pembiaran," ucapnya.

Dedi menegaskan, dirinya tak akan menjalankan program ini jika tak punya keyakinan berdasarkan pengalaman pribadi.

"Ya yakin, kan tidak mungkin saya lakukan kalau saya tidak meyakini. Saya selama ini melakukan riset, keliling, memahami, kemudian menangani," tuturnya.

Dedi pun menceritakan pengalamannya menangani anak-anak dengan perilaku khusus, termasuk saat menitipkan seorang anak yang kerap mencuri ke sebuah pesantren di Cireok.

"Itu anak SD kelas 5, sudah punya perilaku luar biasa. Jadi tidak mudah. Untuk menyelesaikan problem ini kita harus menangani secara bersama," ucap Dedi.

Terkait pengawasan, ia memastikan bahwa para siswa di barak militer tidak dibiarkan begitu saja, melainkan diawasi oleh tenaga profesional dari berbagai latar belakang, termasuk pegawai Dinas Pendidikan yang akan memantau dari hari ke hari.

"Yang piket di situ ada dokter, ada psikolog, ada guru ngaji. Kalau ada indikasi kekerasan, kami pasti melakukan langkah-langkah penanganan. Dan sampai hari ini tidak ada," ungkap Dedi.

Dedi Mulyadi setuju preman dimasukkan ke barak

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi setuju preman bakal dimasukkan ke barak untuk menjalani pendidikan militer.

Sebelumnya, Rocky Gerung menilai jika kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memasukkan anak nakal ke barak militer tidak tepat.

Ia menambahkan sebaiknya preman saja yang dimasukkan ke barak militer daripada siswa.

Menurut Rocky Gerung, para preman yang seharusnya belajar disiplin sebelum diproses pidana.

Baca juga: Dedi Mulyadi Beri Rp25 Juta untuk Siswa Barak Militer, Saya Kasih Hadiah, Gubernur Beri 1 Syarat

"Yang mungkin yang lebih baik adalah preman ini yang dibawa ke barak militer karena dia manusia dewasa mampu untuk berpikir ulang kalau diberi semacam disiplin di barak militer dan mungkin pemasyarakatan awal kalau memang ada pidananya ya untuk dipenjara," kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (9/5/2025).

Namun, Rocky tak sepakat dengan gebrakan Dedi Mulyadi yang membuat program barak militer untuk siswa-siswa nakal. 

Menurutnya, para siswa semestinya dididik di dalam sekolah. 

Rocky lebih setuju preman dibanding anak nakal yang dibawa ke barak militer.

Ia menilai anak-anak nakal itu dalam proses bertumbuh untuk mencari identitas.

"Masa dibawa ke barak militer," katanya.

Rocky mengingatkan bahwa militer merupakan tempat pendisiplinan tubuh terutama watak dengan cara sistem hierarki.

Pasalnya, kata Rocky, tentara hidup di dalam pendisiplinan dan sifatnya hierarkis.

"Nah, anak-anak yang bermasalah itu kalau dibawa ke situ dia akan dibentuk juga mentalnya itu secara hierarkis.  Sepenuh-penuhnya tidak saya setujui dalilnya cara berpikirnya itu atau gubernur siapa Jawa Barat ya yang punya ide yang sama," imbuhnya.

Usulan Rocky Gerung itu seolah diamini Dedi Mulyadi.

Melalui unggahan instagram @dedimulyadi71, politikus Gerindra itu menyinggung persoalan premanisme.

Dedi juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program yang ada di Jawa Barat.

"Saatnya preman masuk barak militer," tulis Dedi Mulyadi dikutip TribunJakarta.com, Senin (12/5/2025).

Prabowo dukung KDM berantas premanisme

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kini punya 'bekingan' kuat untuk melawan segala bentuk premanisme di Jawa Barat. 

KDM, biasa dia dipanggil, mendapat dukungan penuh dari Presiden RI, Prabowo Subianto. 

"Saya mau ucapkan terima kasih, rasa hormat yang tinggi buat Pak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang dengan tegas, memberantas premanisme dan preman yang seringkali berbaju ormas," katanya seperti dikutip dari Instagramnya pada Senin (12/5/2025). 

Menurut Dedi, dukungan penuh Prabowo dan pemerintah ini akan membuat iklim berinvestasi membaik. 

Pasalnya, saat ini pengusaha yang berinvestasi di Jawa Barat 'terusik' dengan kehadiran preman berbaju ormas. 

Mereka terus diganggu dan tak pernah bercerita ke luar karena takut dengan ancaman para preman. 

Karena kondisi 'horor' itu lah, banyak pengusaha yang kabur dan ogah menanamkan modalnya di Jawa Barat.

"Para pengusaha ini banyak yang hari ini terintimidasi, dia tidak mau bercerita ke luar tapi dalam setiap waktu dia harus memberikan konsensi baik uang, pekerjaan maupun produksi, ini yang terjadi dan mereka tidak mau bercerita ke luar," katanya. 

Ia pun mendorong kepada para pengusaha untuk tidak takut melaporkan jika diusik oleh preman-preman berkedok ormas. 

Hal itu diharapkan agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi skala UMKM maupun perusahaan besar yang menjadi penggerak ekonomi. 

"Saya sejak lama selalu memberikan supporting pada industri yang ada di Indonesia, para pedagang dimanapun berada untuk memiliki rasa nyaman," katanya.

Presiden resah

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo resah karena maraknya premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang membuat iklim usaha menjadi tidak kondusif.

Prasetyo pun menegaskan bahwa Prabowo berpesan agar tidak boleh ada lagi aksi-aksi premanisme berbungkus ormas yang menganggu iklim usaha.

"Tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

"Jadi Pak Presiden, pemerintah, betul-betul resah," imbuh dia.

Prabowo pun sudah berkoordinasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencari jalan keluar atas permasalahan preman berkedok ormas.

Salah satu jalan keluar yang dibicarakan adalah kemungkinan pembinaan kepada ormas agar tidak mengganggu iklim usaha dan keamanan ketertiban masyarakat.

Namun, jika ditemukan tindak pidana, pemerintah bersama aparat penegak hukum tak segan-segan memberikan sanksi.

"Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasikan," ucap Prasetyo.

Lebih lanjut ia menyatakan, pemberantasan aksi premanisme tidak hanya bergantung pada Satuan Tugas (Satgas) anti premanisme.

Menurutnya, fungsi itu turut bisa dijalankan oleh Polri dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), salah satunya melalui pembinaan.

"Kalau itu berada di daerah-daerah, di kabupaten atau di provinsi, kemudian kalau misalnya itu sudah mulai masuk ke tindak kriminal, bisa teman-teman polisi sudah masuk menangani di situ. Jadi ya sudah berjalan, tidak perlu menunggu adanya Satgas atau tim khusus," tandasnya.

Maraknya premanisme 

Sebelumnya diberitakan, aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas tertentu marak terjadi.

Sejumlah ormas meminta Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran hingga mengganggu pembangunan pabrik mobil listrik PT BYD di Subang, Jawa Barat.

Terkait masalah BYD, Indonesia baru mengetahui setelah Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendapat aduan dari markas besar BYD di Shenzhen, China, saat kunjungan beberapa waktu lalu.

Menurut Eddy, segala bentuk investasi yang masuk ke Indonesia, termasuk BYD, seharusnya mendapatkan perlindungan dan dukungan penuh dari pemerintah, terutama dalam hal keamanan.

Ia menekankan pentingnya menjamin rasa aman bagi investor, agar tidak terjadi kekhawatiran yang dapat memperlambat proses industrialisasi dan hilirisasi di dalam negeri.

"Saya mendengar bahwa sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas, yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," ujar Eddy dalam unggahan di akun Instagram resminya, dikutip Selasa (22/4/2025).

Banyaknya ormas meresahkan lantas berujung pada penolakan warga terhadap ormas.

Terbaru, ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya ditolak di Pulau Dewata.

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengatakan, ormas dari luar tidak diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Bali.

Sebab, Bali sudah memiliki sistem keamanan berbasis kearifan lokal melalui keberadaan pecalang atau petugas keamanan desa adat.

Selama ini, pecalang ini sudah terbukti membantu aparat kepolisian dan TNI untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat adat.

"Jadi prinsipnya kami melihat bahwa di Bali ini kita sudah memiliki aparatur negara, baik itu TNI maupun Polri, bertalian dengan keamanan dan ketertiban masyarakat itu satu. Yang kedua, dari 1.400 lebih desa adat, itu sudah memiliki pecalang desa adat.

Nah, pecalang desa adat ini mempunyai peran untuk menjaga estetika wilayah adat itu sendiri," kata dia saat ditemui di Kantor Gubernur Bali, pada Senin (5/5/2025).

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com