Dedi Mulyadi dan DPRD Saling Sindir, Gubernur Jabar Singgung Zaman Raja, Dibalas Ingin Jadi Kerajaan

TRIBUNJATIM.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan DPRD Jawa Barat (Jabar) kini saling sindir.

Hubungan mereka kian memanas setelah puncaknya saat Rapat Paripurna pada Jumat (16/5/2025), diwarnai aksi walk out sejumlah anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP.

Walk out yang dilakukan DPRD Jabar Fraksi PDIP jadi bentuk kekecewaan soal pernyataan Dedi di Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Cirebon pada 7 Mei 2025.

Dedi membahas soal pembangunan hadapan para Kepala Desa (Kades) se-Jabar.

Baca juga: Sosok Dedi Mulyadi Ditakuti Anak-anak Gegara Barak Militer, Sang Gubernur Malah Senang: Bagus Dong

Dedi mengungkapkan, selama menjalankan kebijakan, ia tidak pernah memikirkan soal anggaran.

Yang paling penting menurutnya adalah program itu bisa berjalan dan terlaksana.

"Duit mah nuturkeun (mengikuti). Rezeki mah mengikuti karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi, dilansir TribunJabar.id.

Ia kemudian menyinggung pembangunan di masa lalu yang tak membutuhkan persetujuan DPR.

"Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC membangun negara di Cirebon ini, tidak ada persetujuan DPR," tutur Dedi.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi IV DPRD Jabar Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, menilai Dedi seolah ingin menjadikan Jawa Barat seperti kerajaan di masa lalu.

Atas hal itu, Doni pun menyebut, apabila Jawa Barat diubah menjadi kerajaan, maka Dedi tak lagi membutuhkan DPRD.

"Kita berpikir, dia bilang dulu zaman kerajaan. Mungkin Pak Dedi mau ini jadi kerajaan, kalau jadi kerajaan memang tidak butuh DPRD," ujar Doni dalam tayangan YouTube Metro TV, dikutip pada Senin (19/5/2025).

Lebih lanjut, Doni menekankan pembahasan kebijakan-kebijakan tak membutuhkan waktu lama apabila memang sudah diniatkan.

Ia lantas menyinggung Dedi yang pernah membahas soal perbaikan jalan di Parung Panjang dan jembatan di Kabupaten Karawang, namun tak kunjung dilakukan.

"Kalau misalnya Pak Dedi Mulyadi memang berpihak ke rakyat, urus itu jalan Parung Panjang, potong birokrasinya," tegas Doni.

"Jembatan rubuh di Kabupaten Karawang, jembatan Cicangor, Pak Dedi Mulyadi dengan gagahnya menyampaikan akan selesai 2025."

"Tapi, sata cek ke lapangan, perencanaannya aja belum dibuat," imbuh dia.

Doni pun mendesak agar Dedi bisa gerak cepat dalam menyelesaikan masalah pokok alih-alih membuat kebijakan kontroversial.

"Maksud saya, gercepnya itu menyelesaikan masalah yang memang pada pokoknya. Ayo dong, cepatnya untuk hal-hal seperti itu," pungkasnya.

Aksi Walk Out dan Sindiran Dedi Mulyadi

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPRD Jabar pada Jumat, diwarnai aksi walk out.

Hal ini bermula saat Doni Maradona Hutabarat mengkritik pernyataan Dedi Mulyadi saat Musrenbang.

Menurut Doni, pernyataan Dedi telah mendiskreditkan DPRD Jabar.

Ia pun menilai Dedi terkesan tidak membutuhkan DPRD Jabar dalam menjalankan kebijakannya.

"Sembilan hari yang lalu, Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi."

"Beliau menyampaikan dan saya berpikiran Beliau mendiskreditkan DPRD Jabar. Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," ujarnya, Jumat.

Sehari berselang, Sabtu (17/5/2025), Dedi mengunggah video di Instagramnya dengan caption, "Renungan akhir pekan".

Dalam video itu, Dedi menyebut tak ada anggota DPRD Jabar yang memenuhi undangan Musrenbang.

Atas hal itu, Dedi pun menilai DPRD Jabar yang dianggapnya ingin dihargai, justru tidak bisa menghargai.

"Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat," tutur Dedi Mulyadi, dikutip Tribunnews.com.

Sindiran menohok pun kembali dilayangkan Dedi.

Menurut Dedi, DPRD Jabar tak mencerminkan sebagaimana mestinya wakil rakyat.

Dedi mengatakan DPRD Jabar justru menyebutnya melanggar konstitusi terkait program-program untuk rakyat.

"Ngaku berpihak kepada rakyat, berjuang utk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi," sindirnya.

Disindir

Sindiran dari anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP kini dibalas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Diketahui, sindiran itu dilontarkan anggota DPRD saat Rapat Paripurna, Jumat (16/5/2025).

Dedi menilai DPRD Jabar bersikap tak seperti seharusnya.

DPRD Jabar disebut tak bisa menghargai pihak lain.

Baca juga: Gubernur Dedi Mulyadi Bikin Putri Karlina Tersipu, Girang Panggil Wabup Garut: Menantu Aing

Pernyataan Dedi tersebut  tayang di YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Sabtu (17/5/2025).

Ia menambahkan, Dedi menyebut tak ada anggota DPRD Jabar yang memenuhi undangan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kabupaten Cirebon, pada 7 Mei 2025.

"Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat," tutur Dedi Mulyadi, dikutip Tribunnews.com.

Sindiran menohok pun kembali dilayangkan Dedi.

Menurut Dedi, DPRD Jabar tak mencerminkan sebagaimana mestinya wakil rakyat.

Dedi mengatakan DPRD Jabar justru menyebutnya melanggar konstitusi terkait program-program untuk rakyat.

"Ngaku berpihak kepada rakyat, berjuang utk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi," sindirnya.

Ia pun mengajak semua pihak merenungi, untuk siapa sebenarnya mereka bekerja.

"Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa?" pungkas Dedi.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPRD Jabar, Jumat, diwarnai aksi walk out dari sejumlah anggota Fraksi PDIP.

Aksi ini diawali pernyataan anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, terkait pidato Dedi saat Musrenbang di Cirebon.

Doni menilai pidato Dedi telah mendiskreditkan DPRD Jabar.

"Sembilan hari yang lalu, Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi."

"Beliau menyampaikan dan saya berpikiran Beliau mendiskreditkan DPRD Jabar. Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," kata Doni, Jumat, dikutip dari TribunJabar.id.

Lebih lanjut, Doni menyindir Dedi.

Ia mengatakan, Dedi sebagai Gubernur Jawa Barat, tidak bisa berjalan sendiri dalam melaksanakan program-programnya.

Apabila Dedi kekeh tak melibatkan DPRD, kata Doni, maka anggaran-anggaran program Gubernur tak perlu dibahas di DPRD Jabar.

"Negara dibentuk berdasarkan trias Politika, dia (Dedi) tidak bisa berjalan sendiri. Bagaimanapun sesama lembaga harus ada etika, saling menghargai, tidak bisa berjalan sendiri," tutur Doni.

"Kalau memang tidak butuh DRPD, ya udah tidak dibahas Raperda di DPRD," tegasnya.

Desak Dedi Mulyadi Klarifikasi

Masih dalam kesempatan yang sama, Doni Maradona Hutabarat mendesak Dedi Mulyadi untuk mengklarifikasi pidatonya saat Musrenbang di Cirebon.

Ia mengancam, Fraksi PDIP ogah terlibat apapun dengan Dedi, sebelum mantan Bupati Purwakarta itu memberikan penjelasannya.

"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apapun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, Fraksi PDIP tidak mau terlibat," ujar Doni.

Diketahui, pada 7 Mei 2025, Dedi menghadiri Musrenbang di Cirebon.

Dalam kesempatan itu, ia membahas soal pembangunan di hadapan para Kepala Desa (Kades) se-Jabar.

Dedi mengungkapkan, selama menjalankan kebijakan, ia tidak pernah memikirkan soal anggaran.

Yang paling penting menurutnya adalah program itu bisa berjalan dan terlaksana.

"Duit mah nuturkeun (mengikuti). Rezeki mah mengikuti karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi.

Ia kemudian menyinggung pembangunan di masa lalu yang tak membutuhkan persetujuan DPR.

"Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC membangun negara di Cirebon ini, tidak ada persetujuan DPR," tutur Dedi.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan kolaborasi dalam memimpin jangan hanya dimaknai berkumpul untuk rapat membahas pleno satu, dua, maupun tiga.

Menurut pendapatnya, kolaborasi adalah semua pihak bekerja sama saat ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, dan rakyat.

"Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati," kata dia.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id