Sosok Pejabat yang Pakai Uang Negara Bayar Buzzer Dibongkar Dedi Mulyadi, Pakar Apresiasi Sikap KDM

TRIBUNJATIM.COM - Ternyata tak sedikit oknum pejabat daerah yang menggunakan uang negara untuk kepentingan citra diri.

Belakangan, kabar tersebut dijawab langsung oleh Dedi Mulyadi.

Ada kabar terbaru yang diketahui Dedi Mulyadi terkait uang negara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menceritakan bahwa ada yang memakai anggaran negara pencitraan diri. 

Hal itu dikatakan Dedi Mulyadi dalam video yang diunggahnya di akun Instagram miliknya hari Sabtu, (17/5/2025).

Awalnya Dedi mengaku dirinya hingga kini tidak menggunakan uang negara untuk kegiatan sosial kehidupannya. 

Dedi Mulyadi mengklaim hanya menggunakan kanal media sosial miliknya untuk mengabdi kepada masyarakat. 

“Tapi orang lain bisa jadi menggunakan kekuatan media, menggunakan kekuatan influencer, menggunakan kekuatan buzzer dengan dibiayai oleh uang negara agar dia mengalami peningkatan persepsi publik sehingga kerjanya bisa dianggap baik,” ujarnya.

Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa dirinya dalam media sosial setiap harinya tanpa menggunakan uang negara.

"Yang lain berusaha membangun citra dengan menggunakan uang negara.”

Baca juga: Sudah Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer, Dedi Mulyadi akan Buat Jam Malam: di Luar Godaannya Banyak

Dedi menyebut tindakan pencitraan dengan memanfaatkan uang negara itu bisa dilihat dari jumlah anggaran.

"Gimana cara melihatnya? Lihat saja anggaran Dinas Informasi dan Komunikasinya. Berapa di setiap kabupaten/kota? Berapa di setiap provinsi?

“Bisa dilihat bahwa yang paling gede pasti menggunakan anggaran itu untuk membangun citra dirinya. Itulah hal yang mesti kita pahami."

Sebelumnya Dedi Mulyadi mengklaim ada kekuatan yang mem-framing atau membingkai dia melakukan pencitraan.

“Saya dalam setiap waktu ada kekuatan yang terus mem-framing saya, bahwa saya melakukan pencitraan. Apa yang dilakukan saya hanyalah pencitraan,” kata Dedi. 

Dedi menyebut framing itu dilakukan oleh media dan buzzer atau pendengung.

“Pertanyaannya, buzzer dan media mem-framing saya itu dibayar sama siapa? Bayarnya pakai uang pribadi atau uang negara?" tanya Dedi.

Baca juga: Sosok Dedi Mulyadi Ditakuti Anak-anak Gegara Barak Militer, Sang Gubernur Malah Senang: Bagus Dong

Sementara itu, beberapa waktu lalu pakar komunikasi politik Universitas Indonesia Effy Z. Rusfian mengungkapkan pendapatnya mengenai tindakan Dedi.

Menurut Effy, dia sudah memperhatikan perilaku Dedi, termasuk sepak terjangnya lewat media-media sosial.

"Di situ kita melihat, menurut pendapat saya, Kang Dedi ini tidak melakukan yang namanya disebut pencitraan," kata Effy Z Rusfian dalam tayangan Youtube TV One, Rabu, (9/4/2025).

Effy menyatakan yang dilakukan Dedi adalah political branding yang dibentuk melalui interaksi sosial antara KDM dan masyarakat.

"Yang dilakukan (KDM) adalah political branding lewat political impression management, itu dibentuk dengan interaksi-interaksi sosial," kata Effy.

Dia mengatakan bahwa dalam hal ini gebrakan memang dibutuhkan.

"Yang diperlukan adalah sebenarnya monitoring, evaluasi, karena kalau kita membiarkan sesuatu perlakuan atau suatu tindakan dari pejabat publik yang tidak ada evaluasinya, apakah kita mau seperti kejadian yang berulang kali yang buruk-buruk terus," kata Effy.

"Jadi singkatnya menurut saya, political branding dari Kang Dedi itu saya harus akui, saya apresiasi bener ya," katanya.

Hal itu, kata Effy, juga dilihat dari rekam jejak Dedi mungkin sejak sebelum menjadi Gubernur Jawa Barat.

"Karena dilihat dari track record-nya, bagaimana dia berinteraksi dengan masyarakat sekitar, bukan hanya sekadar studi banding," ungkap Effy.

Belakangan Dedi Mulyadi juga menjawab sindiran yang dialamatkan padanya dari anggota DPRD.

Diketahui, sindiran itu dilontarkan anggota DPRD saat Rapat Paripurna, Jumat (16/5/2025).

Dedi menilai DPRD Jabar bersikap tak seperti seharusnya.

DPRD Jabar disebut tak bisa menghargai pihak lain.

Baca juga: Gubernur Dedi Mulyadi Bikin Putri Karlina Tersipu, Girang Panggil Wabup Garut: Menantu Aing

Pernyataan Dedi tersebut  tayang di YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Sabtu (17/5/2025).

Ia menambahkan, Dedi menyebut tak ada anggota DPRD Jabar yang memenuhi undangan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kabupaten Cirebon, pada 7 Mei 2025.

"Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat," tutur Dedi Mulyadi, dikutip Tribunnews.com.

Sindiran menohok pun kembali dilayangkan Dedi.

Menurut Dedi, DPRD Jabar tak mencerminkan sebagaimana mestinya wakil rakyat.

Dedi mengatakan DPRD Jabar justru menyebutnya melanggar konstitusi terkait program-program untuk rakyat.

"Ngaku berpihak kepada rakyat, berjuang utk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi," sindirnya.

Ia pun mengajak semua pihak merenungi, untuk siapa sebenarnya mereka bekerja.

"Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa?" pungkas Dedi.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPRD Jabar, Jumat, diwarnai aksi walk out dari sejumlah anggota Fraksi PDIP.

Aksi ini diawali pernyataan anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, terkait pidato Dedi saat Musrenbang di Cirebon.

Doni menilai pidato Dedi telah mendiskreditkan DPRD Jabar.

"Sembilan hari yang lalu, Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi."

"Beliau menyampaikan dan saya berpikiran Beliau mendiskreditkan DPRD Jabar. Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," kata Doni, Jumat, dikutip dari TribunJabar.id.

Lebih lanjut, Doni menyindir Dedi.

Ia mengatakan, Dedi sebagai Gubernur Jawa Barat, tidak bisa berjalan sendiri dalam melaksanakan program-programnya.

Apabila Dedi kekeh tak melibatkan DPRD, kata Doni, maka anggaran-anggaran program Gubernur tak perlu dibahas di DPRD Jabar.

"Negara dibentuk berdasarkan trias Politika, dia (Dedi) tidak bisa berjalan sendiri. Bagaimanapun sesama lembaga harus ada etika, saling menghargai, tidak bisa berjalan sendiri," tutur Doni.

"Kalau memang tidak butuh DRPD, ya udah tidak dibahas Raperda di DPRD," tegasnya.

Desak Dedi Mulyadi Klarifikasi

Masih dalam kesempatan yang sama, Doni Maradona Hutabarat mendesak Dedi Mulyadi untuk mengklarifikasi pidatonya saat Musrenbang di Cirebon.

Ia mengancam, Fraksi PDIP ogah terlibat apapun dengan Dedi, sebelum mantan Bupati Purwakarta itu memberikan penjelasannya.

"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apapun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, Fraksi PDIP tidak mau terlibat," ujar Doni.

Diketahui, pada 7 Mei 2025, Dedi menghadiri Musrenbang di Cirebon.

Dalam kesempatan itu, ia membahas soal pembangunan di hadapan para Kepala Desa (Kades) se-Jabar.

Dedi mengungkapkan, selama menjalankan kebijakan, ia tidak pernah memikirkan soal anggaran.

Yang paling penting menurutnya adalah program itu bisa berjalan dan terlaksana.

"Duit mah nuturkeun (mengikuti). Rezeki mah mengikuti karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi.

Ia kemudian menyinggung pembangunan di masa lalu yang tak membutuhkan persetujuan DPR.

"Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC membangun negara di Cirebon ini, tidak ada persetujuan DPR," tutur Dedi.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan kolaborasi dalam memimpin jangan hanya dimaknai berkumpul untuk rapat membahas pleno satu, dua, maupun tiga.

Menurut pendapatnya, kolaborasi adalah semua pihak bekerja sama saat ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, dan rakyat.

"Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati," kata dia.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com