Dedi Mulyadi Tantang Buzzer usai Disebut Mulyono Jilid II, si Gubernur Cuek Dibenci: Ngebul Dapurnya

TRIBUNJATIM.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menuai banyak kritik atas kebijakannya dan gaya kepemimpinannya.

Baru-baru ini ia memberi tanggapan setelah mendapat julukan Mulyono Jilid II.

Cuek banyak yang menggiring kebencian padanya, Dedi Mulyadi justru memberi tantangan.

Seperti diketahui, Dedi Mulyadi kerap membagikan aktivitasnya turun dan bertemu langsung dengan masyarakat.

Hal ini dianggap sejumlah netizen memiliki gaya politik yang serupa dengan Jokowi.

Sekedar informasi, Jokowi meraih popularitas karena gaya blusukannya hingga bisa menaiki anak tangga pimpinan eksekutif, dari Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta hingga Presiden Indonesia dua periode (2014-2024).

Sejumlah netizen lantas menduga, Dedi Mulyadi akan mengikuti langkah Jokowi.

Pada Senin (19/5/2025), Dedi Mulyadi akhirnya menanggapi sebutan 'Mulyono Jilid II' untuknya.

Ia menilai sebutan tersebut disematkan oleh orang-orang yang selalu memperhatikan segala aktivitasnya.

"Setelah bisa melewati masa-masa sulit, menyelamatkan anak remaja di Jawa Barat dari berbagai problem kriminal yang dialaminya melalui pendidikan disiplin di Barak Militer, kini berbagai pihak mulai mengepung kembali," ucap Dedi Mulyadi, melansir dari TribunJakarta.

"Dengan berbagai stigma, sebagai Gubernur Konten, Mulyono Jilid II, Gubernur Pencitraan dan berbagai tayangan lainnya, yang sengaja dibuat dengan tujuan cuma satu, karena mereka sangat memperihatikan saya," imbuhnya.

Baca juga: Sosok Pejabat yang Pakai Uang Negara Bayar Buzzer Dibongkar Dedi Mulyadi, Pakar Apresiasi Sikap KDM

Dedi Mulyadi menilai netizen yang memberikan pandangan dan komentar buruk soal dirinya, bukan berasal dari Jawa Barat.

Menurut Dedi Mulyadi, mereka adalah buzzer yang memang memiliki tujuan untuk menjelek-jelekkan dan menciptakan citra buruk tentang dirinya.

Ia lalu mengungkit soal videonya saat sedang mengaduk semen yang kini tengah viral kembali.

Gara-gara video tersebut, Dedi Mulyadi ramai disebut sebagai Gubernur Pencitraan.

Padahal menurut Dedi Mulyadi video tersebut direkam sekitar 6 tahun lalu.

"Apapun yang saya lakukan dikomentari, dan ini dilakukan oleh orang di luar Jawa Barat, artinya banyak warga di luar Jawa Barat kesal sama saya," kata Dedi Mulyadi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Beri Tantangan usai KPAI Duga Pelajar Tak Naik Kelas Jika Tak Mau ke Barak

Meski mendapatkan serangan dan sebutan negatif, Dedi Mulyadi mengaku tidak masalah.

Dedi Mulyadi menilai, warga Jawa Barat akan selalu mencintainya.

Ia lalu menantang para buzzer untuk kembali membuat konten negatif soal dirinya.

"Bagi saya enggak ada masalah, terima kasih ya telah berupaya menggiring opini agar saya dibenci oleh warga," ujar Dedi Mulyadi.

"Salam untuk para buzzer tetap semangat, bikin konten negatif sebanyak-banyaknya tentang saya,"

"Agar bapak dan ibu bisa ngebul dapurnya," imbuhnya.

Sementara itu, kepemimpinan Dedi Mulyadi yang bergaya ala Raja Sunda membuat PDIP geram.

Hal itu seperti disampaikan Pakar Komunikasi Politik Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo, usai menganalisis aksi walk out Fraksi PDIP DPRD Jabar di rapat paripurna beberpa waktu lalu.

PDIP mengkritik keras Dedi Mulyadi yang kerap bergerak sendiri mengeksekusi kebijakannya tanpa konsultasi dengan DPRD.

Kunto menjelaskan, kritik Fraksi PDIP terhadap Dedi Mulyadi beralasan.

Sebab, ada kebijakan gubernur yang bisa jalan tanpa DPRD, dan ada yang tidak.

Salah satu yang tidak itu adalah dalam hal perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca juga: Sosok Dedi Mulyadi Ditakuti Anak-anak Gegara Barak Militer, Sang Gubernur Malah Senang: Bagus Dong

Menurut Kunto, akar permasalahan perselisihan PDIP dengan Dedi Mulyadi adalah efisiensi anggaran 

Pemprov Jabar yang mencapai 20 persen lebih.

Efisiensi itu dilakukan tanpa melibatkan DPRD dan hanya menggunakan dasar hukum Peraturan Gubernur (Pergub).

"Ya sebenarnya memang benar ada kebijakan di tangan eksekutif yang bisa langsung dilakukan sendiri. Tapi kan komplainnya anggota DPRD Jawa Barat adalah soal anggaran yang kemarin di awal terjadi efisiensi itu hampir 20 persen."

"Pak Dedi Mulyadi kemudian mengalokasikan anggaran atau melakukan efisiensi lebih dari 20 persen gitu dan itu hanya dengan Pergub. Sebenarnya kan akar masalahnya di situ," kata Kunto di Kompas Petang, Sabtu (18/5/2025).

Selain efisiensi, pernyataan Dedi Mulyadi yang menyebut raja tak perlu menyusun APBD juga menjadi titik kritikan.

Baca juga: Dedi Mulyadi Bakal Datang ke Konser Ayu Ting Ting? Sang Penyanyi Dangdut: Kita Nyanyi Bareng Nanti

Menurut Kunto, Dedi yang seorang gubernur sedang memposisikan diri sebagai Raja Sunda.

"Nah soal yang APBD ini, soal pendanaan ini yang jadi problem. Karena kan pernyataannya Kang Dedi Mulyadi kan juga ada kenapa para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC itu bangun gedung bagus beda dengan SD kan gitu."

"Ini kan yang jadi problem ya, maksud saya akhirnya kan Kang Dedi Mulyadi memosisikan dirinya sebagai raja bukan kepala daerah, dan itu jelas akan apa ya menimbulkan friksi atau ketegangan dengan DPRD," paparnya.

Kunto berpendapat, jika polemik Dedi Mulyadi dengan PDIP terus berlarut-larut, maka yang dirugikan adalah masyarakat Jabar, sebab, peraturan yang seharusnya terbit, seperti soal anggaran, bisa macet.

"Ya saya melihatnya bahkan dalam jangka pendek saja sudah ada yang walk out kan gitu, baru beberapa bulan Kang Dedi Mulyadi memimpin Lalu kan di jangka panjang sangat mungkin pembahasan Perda atau bahkan APBD itu akan berlarut-larut karena ada resistensi dari DPRD dan berlarut-larutnya pembahasan anggaran pendanaan program juga akan terancam keberlanjutannya dan juga kebermanfaatannya bagi rakyat."

"Sekali lagi yang dirugikan adalah rakyat Jawa Barat," paparnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com