Sosok Elisa Kambu Dicap Gubernur Pembohong di Polemik Tambang Nikel Raja Ampat, Kunjungannya Viral

TRIBUNJATIM.COM - Polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat tengah menjadi perbincangan.

Atas hal itu, sosok Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu turut menjadi sorotan.

Bahkan dirinya dicap sebagai gubernur pembohong terkait polemik tambang nikel di Raja Ampat.

Tudingan keras tersebut diberikan Aliansi Pemuda dan Masyarakat Papua Peduli Demokrasi (APMPPD).

Mereka menyampaikan itu terkait kunjungannya bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Pulau Gag.

Ketua APMPPD, Jansen Kareth menilai kunjungan Gubernur dan Menteri ESDM ke Pulau Gag, yang videonya viral di media sosial, hanyalah sandiwara pencitraan. 

Baca juga: Alasan Aktivis di Sorong Marah Teriak Bahlil Penipu, Tolak Tambang di Raja Ampat: Alam Kami Dirusak

"Video kunjungan itu viral di berbagai platform media sosial. Menurut saya, itu hanya pencitraan untuk menutupi realitas sebenarnya. Gubernur, jangan bohongi kami anak pribumi pemilik kekayaan alam Raja Ampat. Raja Ampat adalah warisan kami yang tersisa, kekayaan laut yang tak ternilai," tegas Jansen dalam rilis pers, Senin (9/6/2025), dikutip dari Tribun Jambi.

Lantas, seperti apa sosok Elisa Kambu sebelum menjadi gubernur pertama untuk Papua Barat Daya?

Elisa Kambu merupakan kelahiran Ayamaru, Irian Barat pada 12 Maret 1964. 

Dia adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Papua Barat Daya periode 2025–2030.

Sebelumnya dia pernah menjabat sebagai Bupati Asmat 2 periode 2016–2021 dan 2021–2025.

Elisa Kambu dan Thomas Eppe Safanpo kembali berpasangan dan mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati dalam Pilbup Asmat 2020. 

Mereka diusung oleh 9 partai politik, yaitu PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, Golkar, NasDem, PKS, PSI, PAN, dan Partai Demokrat.

Pasangan petahana ini kemudian berhasil unggul setelah meraih 43.817 suara (55 persen suara sah), sedangkan pesaing satu-satunya dari jalur perseorangan, Yulianus Payzon Aituru-Bonifasius Jakfu, hanya berhasil meraih 36.132 suara (45 persen suara sah). 

Hal tersebut dikuatkan kembali setelah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak gugatan peselisihan hasil pilkada yang diajukan oleh Yulianus Payzon Aituru dan Bonifasius Jakfu dikarekanakan selisih suara antarcalon lebih dari 2 % sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ketahapan persidangan.