Bongkar Buruknya ASN, Dedi Mulyadi Kukuh Tak Bolehkan Pemerintah Daerah Rapat di Hotel dan Restoran

"Jangan buang (gunakan) uang di satu daerah ke tempat lain, tapi buanglah uang di tempat itu berada, karena rakyat kita berkeringat, bayar pajak, ingin daerahnya maju," pungkas Dedi.  

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ogah menggelar kegiatan resmi atau rapat di hotel maupun restoran, meski pemerintah pusat telah mengizinkannya. 

Alasan Dedi, masih banyak pemerintah tingkat dua yaitu kota dan kabupaten di wilayah Jawa Barat yang masih kesulitan finansial. 

Bahkan Dedi mengaku, ada sosok kepala daerah yang menangis kesulitan fiskal untuk memenuhi kebutuhannya. 

Lewat akun media sosial Instagram @Dedimulyadi71, dia menyebut sosok kepala daerah itu adalah Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami. 

"Banyak orang bertanya 'Kang Dedi, kenapa sih keukeuh nggak mau rapat di hote-hotel untuk para pejabatnya dan  pegawainya'," ujar Dedi menirukan pertanyaan orang-orang kepadanya yang dikutip pada Minggu (15/6/2025). 

Dedi menyebut, di Jawa Barat terhampar kota dan kabupaten dengan kondisi keuangan yang berbeda-beda. 

Dedi menaruh perhatian besar kepada daerah yang memiliki fiskal sangat rendah, yaitu pendapatan asli daerah (PAD) kecil karena duitnya mayoritas dialokasikan untuk belanja pegawai. 

"Bahkan Kabupaten Pangandaran tuh kasihan banget sama Ibu Bupatinya, kalau ketemu saya selalu nangis. Kenapa? Tunjangan pegawainya sudah lima bulan tidak bisa dibayar," tuturnya. 

Kata Dedi, Pemerintah Kabupaten Pangandaran tidak bisa membayar tunjangan pegawai karena kemampuan anggarannya sudah sangat terbatas. 

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mencari cara dalam menyelesaikan persoalan tersebut. 

"Ibu Bupati sudah ke Jakarta, sudah kemana-mana untuk cari solusi dan saya juga lagi memikirkan untuk menyelesaikan," ucap mantan Bupati Purwakarta ini. 

Atas dasar itulah, Dedi tidak menyarankan kota dan kabupaten di bawah otoritanya tidak menggelar rapat atau kegiatan resmi di hotel maupun restoran. 

Dedi tak ingin, timbul kesenjangan sosial antara kota/kabupaten yang tinggi PAD dengan yang rendah. 

"Saya contoh kalau di daerah dapetin pendapatan misalnya dari gali pasir maka alamnya rusak dan jalannya rusak. Kemudian babatin pohon, alamnya rusak dan jalannya rusak, pendapatannya ya segitu-gitu juga ditambah nggak pernah jujur tuh hitung pendapatannya," jelas dia.