Lebih dari 6.000 Anak di Kediri Kembali Bersekolah, Bupati Mas Dhito Dorong Akses Pendidikan Merata

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Isya Anshori

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Upaya menekan angka anak tidak sekolah yang dilakukan Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana membuahkan hasil positif.

Lebih dari 6.000 anak di Kabupaten Kediri yang sebelumnya terputus akses pendidikannya, kini berhasil kembali duduk di bangku sekolah.

Capaian itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mochamad Muhsin, sebagai bentuk komitmen lintas sektor di bawah arahan langsung Mas Dhito, sapaan Hanindhito Himawan Pramana.

Berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik), angka anak tidak sekolah yang semula hampir menyentuh 12 ribu jiwa pada 2024 kini turun signifikan menjadi 5.027 anak per awal Mei 2025.

"Ini merupakan hasil kerja keras bersama. Atas instruksi Mas Bup (Mas Dhito), kita percepat langkah-langkah agar anak-anak bisa kembali sekolah," ungkap Muhsin, Senin (16/6/2025).

Menurut Muhsin, beragam program telah dijalankan untuk mendukung percepatan penurunan angka anak tidak sekolah.

Mulai dari pemberian beasiswa, gerakan guru kunjung (home visit), hingga pendekatan budaya dengan menggandeng pelaku seni seperti jaranan dan karawitan. 

Tak hanya tampil, kegiatan kesenian ini juga dimanfaatkan untuk sosialisasi pentingnya pendidikan.

"Dalam pertunjukan seni, jika ditemukan anak-anak yang tidak sekolah, petugas langsung mendata dan membantu proses pendaftarannya kembali ke sekolah," imbuh Muhsin.

Baca juga: Akibat Status Pernikahan Kedua Orang Tuanya, Anak Berusia 8 Tahun Terancam Tak Bisa Sekolah: Ditolak

Lebih lanjut, Muhsin menyebutkan, dari 5.027 anak yang kini tercatat belum bersekolah, sebagian besar berasal dari kelompok difabel hingga anak yang mondok di pesantren, namun belum terdaftar di sekolah formal.

Untuk mengakomodasi anak-anak berkebutuhan khusus, Pemkab Kediri memberikan perhatian khusus melalui kebijakan inklusif.

Hingga saat ini, lebih dari 270 sekolah di Kabupaten Kediri telah membuka akses pendidikan bagi siswa difabel.

Pemkab juga telah melatih 300 guru sebagai pendamping anak berkebutuhan khusus.

Tahun 2025 ini, direncanakan akan ada tambahan 300 guru lagi yang mengikuti pelatihan serupa.

Mas Dhito juga telah menginstruksikan agar seluruh satuan pendidikan, termasuk saat Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025-2026, wajib memberikan ruang bagi anak-anak berkebutuhan khusus. 

"Sekolah wajib menerima anak-anak difabel saat proses penerimaan murid baru," tegas Muhsin.