Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Kota Malang Siap Jalankan Program Sekolah Rakyat, 100 Siswa SMP Sudah Terdaftar

Pemerintah Kota Malang menyatakan kesiapannya dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat. 

Penulis: Rifki Edgar | Editor: Ndaru Wijayanto
TRIBUNJATIM.COM/RIFKY EDGAR
SEKOLAH RAKYAT - Wali Kota Malang Wahyu Hidayat saat menyampaikan kesiapannya kalau Kota Malang sudah siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat bagi masyarakat miskin ekstrim 

Lapoaran Wartawan Tribun Jatim Network, Rifky Edgar

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pemerintah Kota Malang menyatakan kesiapannya dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat. 

Masuk sebagai daerah gelombang pertama pelaksanaan, Kota Malang telah menyiapkan fasilitas dan sumber daya yang memadai, terutama untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa sebanyak 100 siswa SMP telah siap mengikuti program ini dan akan menempuh pendidikan di gedung Politeknik Kota Malang (Poltekom) yang telah diperbaiki oleh Kementerian PUPR.

“Alhamdulillah, insyaAllah bisa. Kita masuk dalam gelombang pertama. Ini juga dari Kementerian PUPR sudah tinggal finishing aja perbaikannya,” kata Wahyu kepada Surya pada Selasa (17/6/2025).

Demi memastikan kesiapan Sekolah Rakyat, Pemkot Malang juga menantikan kunjungan dari Kantor Staf Presiden (KSP).

Rencananya KSP ini akan datang pada Jumat (20/6/2025) mendatang sebagai bagian dari proses evaluasi kesiapan. 

Baca juga: Dari Tak Dapat Siswa, SDN Jatimulyo 4 Kota Malang Kini Sambut Harapan Baru, Perjuangan Tak Sia-sia

“Hari Jumat besok kita akan ditinjau langsung oleh KSP,” tambahnya.

Sementara itu, untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Wahyu menjelaskan bahwa jumlah siswa belum mencukupi untuk satu rombongan belajar (rombel). 

“Kalau SD ini ada beberapa, tapi tidak satu rombel. Mungkin akan dilaporkan dulu apakah diteruskan atau tidak,” katanya.

Untuk jenjang SMA, Pemkot Malang menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi karena kewenangan pengelolaannya berada di tingkat provinsi.

“Kalau SMA, itu kan di ranahnya provinsi,” ungkapnya.

Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito juga mengakui kalau pihaknya cukup terkendala dalam menjaring siswa SD.

Jumlahnya belum mencapai angka 50 siswa yang nantinya akan masuk di Sekolah Rakyat ini.

"Memang kesulitannya pada anak-anak yang akan sekolah SD,"

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved