Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Ahmad Dhani Ingatkan Fadli Zon soal IQ 78, DPR Buat Tim Pengawas

TRIBUNJATIM.COM - Penulisan ulang sejarah Indonesia yang dilakukan Kementerian Kebudayaan menuai pro dan kontra.

Sebab, sejarah ini akan menjadi acuan publik dan anak sekolah soal Indonesia.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menjelaskan, penulisan sejarah baru Indonesia akan mengutamakan tone positif.

Ini berarti hal-hal buruk akan diulas secara sekilas, sedangkan hal positif berupa keberhasilan para pemimpin bangsa akan ditonjolkan.

Penulisan ulang sejarah Indonesia ini berdampak pada fakta soal pelanggaran HAM berat seperti dugaan pemerkosaan massal pada kerusuhan 12-13 Mei 1998.

Fadli Zon tak setuju ada kata massal pada realita pemerkosaan tersebut.

Baca juga: Mahfud MD Respon Penulisan Ulang Sejarah oleh Menbud Fadli Zon: Tidak Bisa Dihapus

Dia ingin agar kata-kata massal dihapuskan, sebab tak ada data konkret.

Terkait pro kontra penulisan ulang sejarah Indonesia ini, DPR RI akan menugaskan tim untuk melakukan supervisi atau pengawasan.

Penugasan tim itu untuk memastikan sejarah ditulis ulang dengan baik dan benar.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil rembukan dengan pimpinan DPR RI lainnya.

"Setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan sesama pimpinan DPR lainnya, maka DPR  akan membentuk, menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI," ujar Dasco dikutip dari Tribunnews, dikutip dari Wartakotalive pada Minggu (6/7/2025).

Menurut Dasco, tim yang diturunkan terdiri atas Komisi III DPR RI dan Komisi X DPR RI. 

Alat kelengkapan dewan yang diterjunkan ke dalam tim itu dipastikan akan bekerja secara profesional. 

"Yang terdiri dari komisi hukum Komisi III dan komisi pendidikan dan kebudayaan Komisi X untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan," tuturnya. 

Ketua Harian Partai Gerindra itu berharap dengan supervisi ini, penulisan ulang sejarah yang digagas Kemenbud tidak lagi menjadi polemik.

"Sehingga hal-hal yang menjadi kontroversi itu akan menjadi perhatian khusus oleh tim ini dalam melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan tim yang dibentuk oleh Kementerian Kebudayaan," kata Dasco.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan saat ini tengah menyusun versi terbaru sejarah nasional Indonesia yang dijadwalkan akan diluncurkan pada 17 Agustus 2025. 

Penulisan ini melibatkan sekitar 100 ahli sejarah dari berbagai universitas di seluruh Indonesia.

Versi baru ini akan memuat berbagai temuan, mulai dari periode prasejarah, hingga catatan penting dari masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Musisi Ahmad Dhani pun concern pada penulisan ulang sejarah Indonesia.

Ahmad Dhani menyampaikan pesan kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengenai penulisan ulang sejarah Indonesia. 

Suami Mulan Jameela ini membeberkan tiga poin penting yang menurutnya harus diperhatikan dalam penulisan ulang sejarah Indonesia. 

"Untuk Fadli Zon. Tulis sejarah berdasarkan dokumen (dari instansi kredibel), artefak, dan media cetak nasional (bukan dari YouTube, blog, Twitter, IG, TikTok, dan bukan dari media gosip)," tulis Dhani dikutip Tribunnews, Sabtu (5/7/2025).

Ahmad Dhani menambahkan penulisan ulang sejarah tidak boleh berdasarkan beberapa aspek, termasuk sumber di antaranya YouTube, Blog, Twitter, Instagram, hingga TikTok hingga media.

Baca juga: Sosok Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Sebut Tak Ada Pemerkosaan Massal 1998: Kata Siapa Itu?

"Bukan berdasarkan: 1. Katanya-katanya 2. Konon 3. Pernyataan sepihak," ungkap Dhani.

Hal itu juga diungkap Ahmad dalam keterangan unggahan dalam Instagram miliknya.

"Nulis sejarah tidak boleh menggunakan perasaan dan sentimen," tulis Dhani.

Itu sebaiknya dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi masyarakat Indonesia yang membacanya. 

Sebab kementerian Kebudayaan memiliki peran penting dan tanggung jawab kepada publik.

"Negara punya kewajiban mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya. 

"Perlu diingat rata-rata IQ 78 sulit membaca kata, kalimat, dan diksi," sambungnya.