Sekolahnya Tidak Dapat Satupun Murid Baru yang Mendaftar, Kepsek Prihatin, Minta Perhatian Dinas

TRIBUNJATIM.COM - Pelaksanaan SPMB tahun ajaran baru 2025/2026 tingkat SD di Pandeglang mulai dibuka pada 23 Juni hingga 5 Juli 2025.

Pendaftaran dibuka bisa dilakukan melalui daring (online) dan luring (offline).

Namun, ada sekolah yang tidak mendapatkan satu pun calon murid. 

Baca juga: Foto Jokowi Liburan Bersama Cucunya Ramai Disebut Editan, Roy Suryo Beberkan Analisanya: Misteri

Tidak adanya siswa yang mendaftar untuk tahun ajaran baru 2025/2026 ini dialami SDN 5 Kraton yang berlokasi di Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Kepala SDN 5 Kraton, Tati Patmawati, mengaku prihatin dengan kondisi sekolahannya yang tidak mendapatkan satu orang calon siswa yang daftar.

"Iya, kami dari SD 5 Kraton untuk tahun ajaran baru 2025/2026, belum menerima satu pun calon siswa baru yang daftar ke sekolah ini," ujarnya, Senin (7/7/2025).

"Kalau kecewa sih tidak, tapi agak sedih mungkin ya. Melihat kondisi sekolah seperti ini," imbuhnya, melansir Tribun Banten.

"Pihak dinas sepertinya tutup mata," tutur Tati.

Ia mengatakan, dengan kekosongan murid baru dikawatirkan akan berdampak pada masa depan sekolah.

Ia berharap, Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dapat membantu menarik minat siswa baru, dengan memperhatikan fasilitas sekolah.

"Saya ingin dan mudah-mudahan Dinas juga membantu untuk menarik siswa lebih banyak supaya bisa sekolah ke sini," harapnya.

"Dan juga dapat membantu memenuhi fasilitas sekolah juga," ujar Tati.

Ia mengungkapkan, kondisi fisik sekolah yang memprihatinkan menjadi salah satu faktor yang membuat minat pendaftar rendah.

"Dari situ juga mungkin mempengaruhi minat calon siswa, ketika mau masuk ke sekolah ini," ungkapnya.

Kata dia, saat ini SDN 5 Kraton memiliki 31 siswa aktif setelah lima murid lulus tahun ini.

Terlebih, jika tidak ada penambahan jumlah siswa, maka dipastikan stagnan.

"Kalau sampai tidak ada siswa baru juga yang daftar, berarti jumlah siswa tetap segitu."

"Ya syukur-syukur ada tambahnya, walau pun hanya satu atau dua orang, kami tetap akan menerima," katanya.

Ia menambahkan, tren kekurangan siswa sudah mulai terasa sejak tahun 2024. 

"Ya mungkin karena melihat kondisi sekolah juga. Tambah lagi orang tua siswa mungkin ingin anak-anaknya masuk ke sekolah yang lebih baik keadaan fasilitasnya," pungkasnya.

Baca juga: PPATK Ungkap 571.410 Penerima Bansos Gemar Judi Online, Transaksi sampai Rp957 M, Mensos Kesal

Kondisi yang kurang lebih sama dialami SMA Pendidikan Membangun Bangsa (PMB) di Jalan Arcamanik, Kota Bandung.

Sekolah tersebut baru menerima pendaftaran 12 calon siswa baru hingga Sabtu (5/7/2025).

Jumlah ini jauh di bawah harapan pihak sekolah, yang biasanya menerima puluhan siswa setiap tahun ajaran.

Kondisi ini membuat Kepala SMA PMB, Nurlaela, prihatin dan cemas, akan mempengaruhi kinerja guru.

Ia khawatir target kinerja guru yang sudah mengantongi sertifikasi tidak terpenuhi.

"Kami baru menerima 12 murid baru, dan pasti akan kesulitan bagi guru yang sertifikasi untuk memenuhi target kinerjanya," ujar Nurlaela dikutip dari Tribun Jabar.

Menurut Nurlaela, di sekolahnya terdapat enam guru bersertifikasi.

Berdasarkan aturan, mereka wajib mengajar minimal 24 jam per minggu untuk memenuhi beban kerja.

Namun, dengan jumlah siswa yang sangat sedikit, sulit bagi sekolah untuk memenuhi jam mengajar yang diperlukan.

"Tugas sebagai wali kelas, pembina ekstrakurikuler, pembina OSIS, hingga lainnya bobotnya hanya dua jam," jelasnya.

"Tidak mungkin semua tugas itu hanya diberikan kepada satu guru," imbuh Nurlaela.

Oleh karena itu, para guru bersertifikat terpaksa mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain.

Namun, menurut Nurlaela, kondisi sekolah swasta lain di Bandung pun serupa.

Sehingga, baginya, tak mudah bagi guru untuk mendapatkan jam tambahan.

"Kan, sekolah (swasta) yang lain juga kondisinya sama-sama kekurangan murid baru."

"Sehingga tidak mudah untuk mencari jam mengajar tambahan ini," katanya.

Nurlaela menduga, minimnya pendaftar di SMA PMB tahun ini tak lepas dari kebijakan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi menaikkan jumlah rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri, dari sebelumnya 36 menjadi 50 siswa per kelas.

Tahun lalu, SMA PMB masih menerima pendaftaran puluhan siswa baru hingga cukup untuk membentuk dua rombel.

Namun, tahun ini hanya 12 calon siswa yang mendaftar, padahal tahun ajaran baru sudah di depan mata.

"Kebijakan penambahan rombel dari 36 siswa menjadi 50 siswa di sekolah negeri ini seperti memadamkan nasib guru sertifikasi di sekolah swasta," kata Nurlaela.

Ia berharap ada solusi yang bisa menyelamatkan nasib guru-guru swasta yang kini kesulitan memenuhi target kerja karena minim siswa.

Selain itu, Nurlaela juga berharap orang tua murid tetap mempertimbangkan kualitas pendidikan di sekolah swasta yang tetap kompetitif.

"Kondisi ini membuat kami cukup sedih. Kami berharap ada jalan keluar supaya para guru tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik," pungkasnya.