Hotel Mewah Nyaris Bangkrut Tak Bisa Bayar Pajak Nunggak Rp 3 Miliar Terdampak Efisiensi

Poin penting:

• Hotel di Bekasi menunggak pajak Rp 3 miliar akibat omzet anjlok karena efisiensi anggaran pemerintah.
• Bisnis perhotelan terpukul, terutama hotel mewah yang dulu jadi lokasi acara pemerintah.
• Banyak hotel dijual di Jawa Tengah, bahkan ada yang seharga Rp 200 miliar, karena sepi pengunjung.
• PHK massal terjadi, ribuan pegawai hotel di Jateng dan Batu terkena dampaknya akibat krisis di sektor pariwisata.

TRIBUNJATIM.COM - Sektor pariwisata para pengusaha pemilik hotel tampaknya harus terus memutar otak.

Pemilik hotel harus bisa memutar otak untuk bertahan dengan kondisi yang ada saat ini.

Kebijakan efisiensi anggaran rupanya berpengaruh buruk bagi pengelola hotel, termasuk hotel mewah di Kota Bekasi.

Di tengah kesulitan pemerintah dan usaha efisiensi, ternyata sektor pariwisata seperti hotel menjadi bidang yang paling terdampak.

Hal itu terbukti dengan ditemukannya sebuah hotel mewah di kawasan Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, diduga menunggak pajak hingga Rp 3 miliar.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pajak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Robbie Arfiansyah membenarkan kalau hotel tersebut kesulitan membayar pajak lantaran omzet menurun imbas kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Kini, hotel bintang empat itu, katanya ditempeli stiker tak patuh pajak oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

"Peristiwa menunggak pajak itu karena efisiensi ini mempengaruhi. Terkadang dari kementerian membuat acara di sana, pemkot dulu buat acara di sana, jadi itu mempengaruhi sekali, intinya akumulatif tunggakan pajak resto dan hotelnya yaitu Rp 3 Miliar," kata Robbie, Selasa (29/7/2025), seperti dikutip TribunJatim.com dari Wartakotalive.com, Rabu (30/7/2025).

Robbie menjelaskan hotel kategori mewah itu kerap disebut menjadi 'Primadona' kegiatan pemerintah pusat maupun Pemkot Bekasi.

Hanya saja penilaian itu justru perlahan sirnah usai pemerintah mengetuk palu untuk menghemat anggaran. 

Baca juga: Senyum Semringah Jemingan, Motor yang Hilang kembali Didapatkan

Walhasil Kebijakan tersebut justru memukul bisnis perhotelan.

Tidak hanya efisiensi anggaran, lesunya kondisi perekonomian nasional dinilai juga mempengaruhi iklim bisnis perhotelan di Kota Bekasi.

"Terus sekarang ekonomi lagi lesu. Kota Bekasi ini kan bukan kota wisata ya, artinya yang datang ke sini memang sambil kerja, kalau Sabtu-Minggu keluar kota," jelasnya.

Robbie menuturkan berkaitan dengan hal itu, pihaknya akan memperkenankan pihak hotel untuk menyicil tunggakan dalama kurun waktu dua tahun ke depan.

Jika kelak tunggakan lunas, stiker tak patuh pajak dapat dilepas.

"Kalau sudah mulai membayar, nanti stikernya akan kita cabut," pungkasnya.

Fenomena banyaknya hotel yang mulai bangkrut kemudian dijual pemiliknya memang tampaknya tak bisa ditutupi lagi.

Sejumlah hotel itu dijual di marketplace dengan harga mencapai Rp 200 miliar.

Hotel-hotel di Jawa Tengah itu kena imbas kebijakan efisiensi anggaran yang membuat okupansi hotel sepi.

Melansir dari Kompas.com, di situs jual-beli properti, ditemukan cukup banyak bangunan hotel di Jawa Tengah yang dijual.

Seperti di Kebumen, terdapat hotel seluas tiga hektar yang dijual di marketplace senilai Rp 200.000.000.000 (Rp 200 miliar).

Selain itu, juga ada bangunan bekas hotel 15 lantai di Kota Semarang yang juga terlihat dijual di marketplace.

Penasehat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Tengah, Benk Mintosih, mengatakan bahwa kondisi perhotelan di Jawa Tengah sedang terpuruk.

"Yang terpengaruh banget itu bintang tiga ke atas. Terutama owner yang bisnisnya itu single, hanya hotel doang," kata Benk saat ditanya soal banyak hotel yang dijual di marketplace, Selasa (10/6/2025).

Dia tak mebantah bahwa banyak karyawan hotel yang sudah dilakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK karena penghasilan hotel menurun drastis.

"Lebih 1.000 (pegawai PHK). Jawa Tengah sudah lebih (dari seribu)," ucapnya.

Baca juga: Badai PHK di Kota Batu, Disnaker Catat 143 Kasus hingga Mei, Mayoritas Sektor Unggas dan Pariwisata

Menurutnya, pegawai perhotelan yang terkena PHK sudah tak bisa dihitung. PHK sudah rata-rata terjadi di semua hotel Jawa Tengah.

"Pokoknya sudah banyak, terutama yang punya meeting room," ujarnya.

Selain itu, hampir semua hotel di Jawa Tengah juga sudah tidak memperkerjakan tenaga harian karena pemasukan sepi.

"Sudah enggak ada (tenaga harian). Di hotel mana pun sudah enggak ada," ungkapnya.

Namun, dia tak memungkiri masih ada sejumlah hotel yang tak tega melakukan PHK kepada pegawainya, tapi jumlahnya tak banyak.

"Terus kemudian mereka itu kalau masih bijaksana ya masih enggak tega itu jadi main hari ini masuk besok libur gitu," ungkap Benk.

Baca juga: Gelombang PHK Masih Terus Bergulir di Sidoarjo, Upaya Disnaker Mengedepankan Pemberdayaan

Dia menambahkan bahwa wisatawan umum tidak bisa sepenuhnya menggantikan pendapatan dari tamu MICE (Meetings, Incentives, Convention, and Exhibitions).

Hal ini disebabkan karena wisatawan biasanya hanya menyewa kamar, sedangkan kegiatan MICE mencakup paket lengkap mulai dari kamar, ruang rapat, hingga layanan restoran.

"Segera belanjakan atau relaksasi lah," harap Benk.

Sementara itu, pekerja di Kota Batu, Jawa Timur saat ini juga tengah dihantui badai pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Pasalnya dari data Disnaker Kota Batu sejak Januari hingga pertengahan Mei 2025, ratusan orang kena PHK dari beberapa perusahaan yang ada di Kota Batu.

Diketahui perusahaan yang melakukan PHK berasal dari perusahaan unggas dan pariwisata.

“Ada 143 orang yang kena PHK. Itu data dari Januari hingga Mei. Kalau terkait penyebab PHK yang dilakukan perusahaan faktornya macam-macam. Karena kondisi keuangan perusahaan tersebut sedang tidak baik-baik saja ataupun juga karena kesalahan fatal yang dilakukan pekerja,” kata Kabid Hubungan Industrial Diisnaker Kota Batu, Suyanto, Selasa (27/5/2025).

Suyanto menjelaskan jumlah tersebut hampir sama dengan jumlah PHK di Kota Batu di tahun 2024 lalu. PHK dilakukan perusahaan untuk dialihkan sebagai tenaga outsourching.

“Tahun lalu 145 orang. Mayoritas dari perusahaan peternakan unggas di Giripurno Batu, tahun ini juga,” ujarnya.

Terkait PHK ini lanjut Suyanto, pekerja yang terkena gelombang PHK bisa mengajukan tuntutan supaya haknya terpenuhi.

“Disnaker berperan sebagai mediator antara karyawan dengan perusahaan, dengan perhitungan pesangon yang ada di UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP No. 35 Tahun 2021,” pungkasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com