Alasan 143 Guru Mundur dari Sekolah Rakyat, Mendikdasmen Bantah Persoalan Upah Melainkan 1 Hal

TRIBUNJATIM.COM - Kurang lebih ada 143 guru yang memilih mengundurkan diri dan tidak hadir meski sudah diterima untuk mengabdi di Sekolah Rakyat.

Kemensos mencatat 143 guru dari total 1.469 guru yang telah dinyatakan diterima tidak hadir dan mengundurkan diri melalui aplikasi CASN di BKN, atau sekitar 9,7 persen dari total guru yang diterima.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menjelaskan, mayoritas guru yang tidak hadir tersebut ditempatkan jauh dari domisili mereka, sebagai bagian dari mekanisme optimalisasi penempatan oleh BKN.

“Misalnya, formasi guru mata pelajaran tertentu di satu daerah kosong, maka akan diambil dari calon guru di daerah terdekat. Ini bisa membuat mereka ditempatkan jauh dari domisili asalnya,” kata dia, seperti dikutip TribunJatim.com dari Kompas.com, Jumat (1/8/2025).

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan kegiatan Sekolah Rakyat tetap berjalan seperti biasa meski ada 143 orang guru Sekolah Rakyat yang mengundurkan diri.

"Dapat dipastikan tidak mengganggu proses masa pengenalan lingkungan sekolah atau matrikulasi dan belajar mengajar di Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemensos, Kamis (31/7/2025).

Ia menyebutkan, sebagian besar guru yang tidak hadir berasal dari 23 titik Sekolah Rakyat yang memang belum mulai beroperasi.

Oleh karena itu, kekosongan sementara tidak menimbulkan dampak terhadap proses pendidikan di lapangan.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, juga memastikan bahwa Kementerian Sosial sudah menyiapkan guru-guru pengganti yang telah memenuhi syarat.

Baca juga: Satu Siswa dan Guru Mundur dari Sekolah Rakyat Jombang, Dinsos: Percayakan ke Kepsek

Di sisi lain, Gus Ipul menilai istilah 'mengundurkan diri' kurang tepat.

Menurut dia, ungkapan yang lebih tepat adalah tidak memenuhi panggilan, karena para guru itu sudah dinyatakan diterima tetapi tidak datang ke Sekolah Rakyat.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan bahwa pengunduran diri seratusan guru Sekolah Rakyat bukan karena masalah upah atau insentif.

Menurut Mu’ti, seratusan guru itu mengundurkan diri karena alasan domisili yang terlalu jauh dengan lokasi mengajar.

Hal itu disampaikan Abdul Mu'ti usai kegiatan Rakornas Pembentukan Karakter Anak Bangsa melalui Efektivitas Penerapan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan RA, MI, MTs, MA/MAK di Jakarta pada Kamis (31/7/2025).

"Kalau kemarin yang disampaikan itu sebagian karena domisilinya jauh. Kemudian, yang kedua, ya mungkin ada alasan-alasan lain yang membuat mereka mengundurkan diri," kata Abdul Mu’ti, dikutip dari Antaranews.