Alasan 143 Guru Mundur dari Sekolah Rakyat, Mendikdasmen Bantah Persoalan Upah Melainkan 1 Hal

TRIBUNJATIM.COM - Kurang lebih ada 143 guru yang memilih mengundurkan diri dan tidak hadir meski sudah diterima untuk mengabdi di Sekolah Rakyat.

Kemensos mencatat 143 guru dari total 1.469 guru yang telah dinyatakan diterima tidak hadir dan mengundurkan diri melalui aplikasi CASN di BKN, atau sekitar 9,7 persen dari total guru yang diterima.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menjelaskan, mayoritas guru yang tidak hadir tersebut ditempatkan jauh dari domisili mereka, sebagai bagian dari mekanisme optimalisasi penempatan oleh BKN.

“Misalnya, formasi guru mata pelajaran tertentu di satu daerah kosong, maka akan diambil dari calon guru di daerah terdekat. Ini bisa membuat mereka ditempatkan jauh dari domisili asalnya,” kata dia, seperti dikutip TribunJatim.com dari Kompas.com, Jumat (1/8/2025).

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan kegiatan Sekolah Rakyat tetap berjalan seperti biasa meski ada 143 orang guru Sekolah Rakyat yang mengundurkan diri.

"Dapat dipastikan tidak mengganggu proses masa pengenalan lingkungan sekolah atau matrikulasi dan belajar mengajar di Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemensos, Kamis (31/7/2025).

Ia menyebutkan, sebagian besar guru yang tidak hadir berasal dari 23 titik Sekolah Rakyat yang memang belum mulai beroperasi.

Oleh karena itu, kekosongan sementara tidak menimbulkan dampak terhadap proses pendidikan di lapangan.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, juga memastikan bahwa Kementerian Sosial sudah menyiapkan guru-guru pengganti yang telah memenuhi syarat.

Baca juga: Satu Siswa dan Guru Mundur dari Sekolah Rakyat Jombang, Dinsos: Percayakan ke Kepsek

Di sisi lain, Gus Ipul menilai istilah 'mengundurkan diri' kurang tepat.

Menurut dia, ungkapan yang lebih tepat adalah tidak memenuhi panggilan, karena para guru itu sudah dinyatakan diterima tetapi tidak datang ke Sekolah Rakyat.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan bahwa pengunduran diri seratusan guru Sekolah Rakyat bukan karena masalah upah atau insentif.

Menurut Mu’ti, seratusan guru itu mengundurkan diri karena alasan domisili yang terlalu jauh dengan lokasi mengajar.

Hal itu disampaikan Abdul Mu'ti usai kegiatan Rakornas Pembentukan Karakter Anak Bangsa melalui Efektivitas Penerapan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan RA, MI, MTs, MA/MAK di Jakarta pada Kamis (31/7/2025).

"Kalau kemarin yang disampaikan itu sebagian karena domisilinya jauh. Kemudian, yang kedua, ya mungkin ada alasan-alasan lain yang membuat mereka mengundurkan diri," kata Abdul Mu’ti, dikutip dari Antaranews.

Kemudian, dia mengatakan, sudah melaporkan perihal pengunduran diri para guru Sekolah Rakyat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, menurut Mu’ti, masalah pengunduran diri tersebut sudah terselesaikan dan sudah ada penggantinya.

"Soal guru itu kemarin sudah dilaporkan ke Pak Presiden. Soal guru yang mengundurkan diri disampaikan ke kami juga, sudah ada penggantinya, dan sudah dilaporkan Pak Menteri Sosial kepada Pak Presiden. Insya Allah tidak ada masalah," ujarnya.

Baca juga: Kisah Haru di Balik Kepulangan Rachmat Irianto ke Persebaya, Pengen Punya Foto Seperti Itu

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa dari sekitar 1.500 guru, sebanyak 140 guru Sekolah Rakyat tercatat mengundurkan diri setelah melalui proses seleksi dan penempatan di berbagai titik.

Dia menjelaskan, para guru tersebut mengundurkan diri dengan alasan utama jarak lokasi tugas yang terlalu jauh dari domisili.

Namun Mensos memastikan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyiapkan pengganti dari kalangan guru yang belum mendapatkan penempatan.

"Sehingga Insya Allah nanti yang mengundurkan diri itu kita hormati karena sebagian besar alasannya terlalu jauh dari domisili," kata Mensos pada 29 Juli 2025.

Kemudian, Mensos yang karib disapa Gus Ipul ini menyebut bahwa lebih dari 50 ribu guru siap menggantikan guru Sekolah Rakyat yang mengundurkan diri setelah proses seleksi dan penempatan.

"Sudah banyak yang siap untuk menggantikannya, karena ada 50.000 lebih guru yang telah mengikuti proses pendidikan profesi guru yang belum mendapatkan penempatan," kata Gus Ipul.

Diketahui, proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat telah mulai berjalan sejak 14 Juli 2025. Hanya saja, masih dalam masa pengenalan atau orientasi siswa Sekolah Rakyat selama dua pekan.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com