Beda Pendapat Pengibaran Bendera One Piece Antara Pengamat dan Pejabat

TRIBUNJATIM.COM - Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, viral di media sosial menunjukkan aksi pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece. 

Fenomena ini menjadi viral hingga jadi sorotan banyak pihak.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut khawatir.

Ia menilai bahwa pengibaran bendera bajak laut ala One Piece dianggap tindakan yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

Namun, beda pendapat dengan Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie. 

Baca juga: Viral Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI, Dikibarkan di Bawah Merah Putih

Ia memberikan bantahan terhadap anggapan tersebut dan menyampaikan pandangan hukum yang berbeda.

Ekspresi Masyarakat untuk Pemerintah

Menurut Gugun, tidak ada upaya memecah belah bangsa dari pengibaran bendera One Piece.

Gugun menganggap pengibaran bendera bajak laut ala anime One Piece ini merupakan cara masyarakat menyampaikan nasionalismenya, di tengah pemerintah yang tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat.

“Kelihatan bahwa respons masyarakat ketika menyambut kemerdekaan. Ritual 17-an itu akhirnya menunjukkan bahwa masyarakat punya cara-cara untuk menyampaikan nasionalisme dengan cara lain, ketika negara dan pemerintah yang berkuasa itu ternyata tidak responsif terhadap kemauan aspirasi masyarakat,” ujar dia saat dihubungi, Jumat (1/7/2025).

Sebaliknya, ia menilai justru kebijakan pemerintah saat ini cenderung tidak melibatkan masyarakat.

Menurutnya, itulah yang memecah belah bangsa.

Gugun mencontohkan beberapa kebijakan era Prabowo yang justru memberatkan masyarakat, seperti memblokir rekening dan mengambil tanah yang tidak produktif selama 2 tahun.

“Terlibat (pemerintah) keputusan untuk memblokir atau mengambil tanah milik masyarakat yang tidak diproduktifkan tanpa meminta persetujuan masyarakat secara langsung dan tanpa mengindahkan masukan-masukan dari publik itu justru disayangkan,” kata dia.

“Kalau soal bendera One Piece itu dianggap memecah belahkan bangsa, justru kebijakan-kebijakan pemerintah ini yang memecah belahkan bangsa,” katanya lagi.