Sosok JPU yang Cekcok dengan Nikita Mirzani Gegara Rompi Tahahan, Alumni Universitas di Surabaya

TRIBUNJATIM.COM -  Sidang Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (31/7/2025), viral di media sosial. 

Sosok Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memaksa Nikita Mirzani pakai rompi tahanan, ramai menjadi perbincangan warganet alias netizen.

Kini diketahui, JPU tersebut bernama Inda Putri Manurung. 

Rekaman video Inda Putri Manurung datangi Nikita Mirzani yang duduk di kursi Penasihat Hukum, beredar di media sosial. 

Keduanya tampak beristegang saat JPU tersebut menyodorkan rompi tahanan warna merah ke Nikita Mirzani. 

Nikita Mirzani yang semula duduk, langsung berdiri bak menantang saat Jaksa terus berusaha memakaikan baju tahanan ke tubuh Nikita. 

Saat itu Nikita Mirzani menolak menggunakan rompi dan borgol. 

Cekcok antara Nikita Mirzani dan JPU bermula saat Nikita Mirzani menolak untuk kembali ke Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu.

Untuk diketahui, Nikita Mirzani kini tengah ditahan terkait kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang mencapai Rp4 miliaryang dilaporkan dokter kecantikan Reza Gladys.

Dalam persidangan Kamis (31/7/2025), Nikita Mirzani tak mau meninggalkan ruang sidang sebelum rekaman percakapan yang dijadikan salah satu bukti diputar secara terbuka di hadapan majelis hakim.

Bukti tersebut menurutnya dugaan adanya pihak Reza Gladys memainkan proses sidang dengan membayar JPU dan Hakim.

"Saya minta rekaman itu diputar. Saya enggak mau kembali ke Rutan Pondok Bambu untuk kasus pidana yang konyol kayak begini. Sudah cukup lima bulan saya berdiam diri," ujar Nikita.

Namun bukti tersebut tidak diputar hingga akhirnya majelis hakim menutup persidangan.

Baca juga: Reza Gladys Bayar Rp4 M ke Nikita Mirzani karena Khawatir Reputasi Hancur, Diejek Dokter Abu-abu

Ia juga menyatakan kesiapannya untuk memutar sendiri rekaman yang dimaksud bila tidak diputar oleh pihak yang berwenang.

Nikita kemudian memutar rekaman suara tersebut melalui telepon genggam di ruang sidang tanpa kehadiran pihak jaksa penuntut umum (JPU) dan majelis hakim.