Jadi Penyeimbang di Tingkat Pusat, PDIP Jatim akan Kawal Program Pemerintah di Daerah

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur menegaskan akan turut mengawal berbagai program dalam konteks pemerintahan di Jawa Timur.

Sikap ini menjadi tindak lanjut pasca Kongres di Bali yang memutuskan bahwa PDIP bukan partai koalisi maupun oposisi terhadap pemerintah, melainkan penyeimbang.  

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Sri Untari Bisowarno mengatakan, posisi penyeimbang dipilih partainya lantaran sistem demokrasi di Indonesia sebetulnya tidak mengenal istilah koalisi atau oposisi.

Namun, di dalam maupun di luar pemerintahan atau penyeimbang. 

"Jika program-program pemerintah itu bagus, kita akan terus mendukung. Jika ada yang kurang tepat kita memberikan masukan. Itu yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum (Megawati). Bekalnya kami untuk sampai kepada masyarakat," kata Untari saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Senin (4/8/2025). 

Sikap ini akan turut menjadi pegangan PDIP Jatim sebagai pengurus daerah.

Sikap terhadap pemerintahan di tingkat provinsi misalnya, pun akan sama yakni mengawal berbagai program agar tepat sasaran.

Baca juga: Megawati Tegaskan PDIP Bukan Oposisi Pemerintahan Prabowo: Berdiri di Atas Kepentingan Rakyat

Untuk tingkat provinsi, PDIP memang bukan pengusung Khofifah-Emil saat Pilgub 2024 lalu. 

Namun, PDIP memastikan berbagai program akan terus dikawal.

Misalnya, Untari menyoroti terkait program beasiswa yang menyasar keluarga miskin dengan kategori miskin ekstrem.

Untari yang juga Ketua Komisi E DPRD Jatim ini menilai pemberian beasiswa kepada keluarga miskin ekstrem sudah tepat. 

Sebab, untuk mengentaskan kemiskinan memang perlu berbagi intervensi dari pemerintah.

"Suntikannya melalui beasiswa yang bisa dipakai untuk kepentingan anak-anak kita ini supaya bisa sekolah dengan baik. Karena peruntukannya itu untuk kepentingan membeli peralatan sekolah," ujarnya. 

Program lain yang juga disoroti adalah Perempuan Tangguh Mandiri Jatim Sejahtera atau Putri Jawara.

Program ini memberikan bantuan permodalan kepada perempuan kepala keluarga maupun perempuan yang suaminya sedang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Bantuan yang dikucurkan untuk modal usaha dari pemprov. 

Masing-masing dari penerima mendapat bantuan senilai Rp 3 juta.

"Ini kan hal bagus, kalau hal bagus ya harus didukung," jelas legislator asal dari Dapil Malang tersebut. 

Sikap resmi PDIP sebelumnya disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam penutupan Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu (2/8/2025).

Megawati menegaskan, PDIP akan mengambil sikap sebagai penyeimbang dalam pemerintahan Prabowo.

PDIP menyebut akan menjaga arah pembangunan nasional demi kepentingan rakyat.

Megawati pun mengatakan PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat.

PDIP juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial dan amanat penderitaan, hukum yang berkeadilan.

Di sisi lain, Megawati menjelaskan bahwa kerap disalahpahami di ruang demokrasi bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi atau koalisi.

"Oleh karena itu, PDIP tidak memposisikan sebagai oposisi, dan tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan,” ucapnya.