Jadi Penyeimbang di Tingkat Pusat, PDIP Jatim akan Kawal Program Pemerintah di Daerah

DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur menegaskan akan turut mengawal berbagai program dalam konteks pemerintahan di Jawa Timur.

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Dwi Prastika
TribunJatim.com/Yusron Naufal Putra
MENGAWAL - Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Sri Untari Bisowarno saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Senin (4/8/2025). Untari yang juga Ketua Komisi E DPRD Jatim itu menegaskan, pihaknya akan terus mengawal berbagai program pemerintah di daerah.  

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur menegaskan akan turut mengawal berbagai program dalam konteks pemerintahan di Jawa Timur.

Sikap ini menjadi tindak lanjut pasca Kongres di Bali yang memutuskan bahwa PDIP bukan partai koalisi maupun oposisi terhadap pemerintah, melainkan penyeimbang.  

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Sri Untari Bisowarno mengatakan, posisi penyeimbang dipilih partainya lantaran sistem demokrasi di Indonesia sebetulnya tidak mengenal istilah koalisi atau oposisi.

Namun, di dalam maupun di luar pemerintahan atau penyeimbang. 

"Jika program-program pemerintah itu bagus, kita akan terus mendukung. Jika ada yang kurang tepat kita memberikan masukan. Itu yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum (Megawati). Bekalnya kami untuk sampai kepada masyarakat," kata Untari saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Senin (4/8/2025). 

Sikap ini akan turut menjadi pegangan PDIP Jatim sebagai pengurus daerah.

Sikap terhadap pemerintahan di tingkat provinsi misalnya, pun akan sama yakni mengawal berbagai program agar tepat sasaran.

Baca juga: Megawati Tegaskan PDIP Bukan Oposisi Pemerintahan Prabowo: Berdiri di Atas Kepentingan Rakyat

Untuk tingkat provinsi, PDIP memang bukan pengusung Khofifah-Emil saat Pilgub 2024 lalu. 

Namun, PDIP memastikan berbagai program akan terus dikawal.

Misalnya, Untari menyoroti terkait program beasiswa yang menyasar keluarga miskin dengan kategori miskin ekstrem.

Untari yang juga Ketua Komisi E DPRD Jatim ini menilai pemberian beasiswa kepada keluarga miskin ekstrem sudah tepat. 

Sebab, untuk mengentaskan kemiskinan memang perlu berbagi intervensi dari pemerintah.

"Suntikannya melalui beasiswa yang bisa dipakai untuk kepentingan anak-anak kita ini supaya bisa sekolah dengan baik. Karena peruntukannya itu untuk kepentingan membeli peralatan sekolah," ujarnya. 

Program lain yang juga disoroti adalah Perempuan Tangguh Mandiri Jatim Sejahtera atau Putri Jawara.

Sumber: Tribun Jatim
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved