Verifikasi KKS Nasional 2025, Nganjuk Siap Buktikan Komitmen Menuju Kabupaten Sehat

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Danendra Kusuma

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk mengikuti verifikasi lanjutan penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) tingkat nasional 2025 melalui daring. 

Hal tersebut menunjukkan komitmen Pemkab mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih. Pemkab optimistis meraih penghargaan Swasti Saba. 

Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mengatakan verifikasi lanjutan ini merupakan tahap penting dalam proses penilaian untuk meraih penghargaan Swasti Saba dari Kementerian Kesehatan RI. 

Penghargaan ini menjadi simbol pengakuan atas upaya nyata pemerintah daerah dalam membangun kesehatan berbasis partisipasi masyarakat.

“Program Kabupaten/Kota Sehat bukan sekadar memenuhi aspek administrasi. Tapi mencerminkan keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dengan partisipasi aktif masyarakat," katanya, Selasa (5/8/2025). 

Baca juga: Sederet Upaya Bupati Subandi Wujudkan Sidoarjo Jadi Kabupaten Sehat

Dia mengungkapkan saat ini Kabupaten Nganjuk didukung 304 kelembagaan Forum Kabupaten Sehat.

Selain itu, dukungan luas juga datang dari masyarakat. 

"Masyarakat membantu dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pola hidup bersih dan sehat," jelasnya. 

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan program ini. 

Marhaen menginstruksikan seluruh OPD agar segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan tim verifikator nasional dalam waktu dua hari. 

Baca juga: Kang Marhaen Melantik 21 Pejabat, Sebut Langkah Strategis Percepat Pembangunan Nganjuk

"Setiap OPD harus segera menyelesaikan dokumen dan pelaporan sesuai dengan tatanan masing-masing. Ini komitmen nyata kita dalam mewujudkan Nganjuk sebagai Kabupaten Sehat," paparnya. 

Penghargaan Swasti Saba terdiri dari tiga kategori, yakni Swasti Saba Padapa (pemantapan), Swasti Saba Wiwerda (pembinaan), dan Swasti Saba Wistara (pengembangan). 

Sementara itu, sembilan tatanan utama Kabupaten Sehat meliputi pemukiman dan fasilitas umum, satuan pendidikan, pasar, perkantoran dan perindustrian, pariwisata, transportasi dan tertib lalu lintas, perlindungan sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta kehidupan masyarakat sehat mandiri.