Hasil Kongres PDIP Sejalan Dengan Visi Misi Pemkab Trenggalek

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek menyampaikan hasil bimbingan teknis (Bimtek) dan kongres DPP PDI Perjuangan di Sanur, Bali.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Trenggalek, Doding Rahmadi menyebutkan dalam Bimtek tersebut ditekankan agar DPRD punya peran yang lebih signifikan dalam pemerintahan dengan tujuan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Secara umum visi-misi Kabupaten Trenggalek itu sudah sama dengan kemauan dari DPP PDI Perjuangan yaitu agar menjaga alam kita," ucap Doding, Kamis (7/8/2025).

Kabupaten Trenggalek sendiri sudah mencita-citakan agar mencapai daerah dengan net zero carbon pada tahun 2045. Selain itu Pemkab Trenggalek juga gencar mendorong ekosistem ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Selain itu DPP PDI Perjuangan juga menekankan peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang mana hal tersebut selaras dengan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Trenggalek.

Baca juga: Megawati Rangkap Jabatan Sekjen PDIP, Menangis Sambut Hasto di Kongres

Lebih lanjut, Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek tersebut menjelaskan hasil kongres PDI Perjuangan mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum hingga tahun 2030.

"Setelah ini kita juga akan melakukan pemilihan di tingkat wilayah, lalu di tingkat cabang, tingkat kecamatan, dan tingkat desa," ucap Doding.

DPP PDI Perjuangan memberikan batas akhir pelaksanaan pemilihan tersebut harus selesai pada akhir tahun 2025. Batas waktu tersebut juga sudah sesuai dengan masa kerja pengurus DPC PDI Perjuangan Trenggalek yang habis pada akhir tahun 2025.

"Makanya akhir tahun 2025 kita harus selesai," tegasnya.

Lebih lanjut dalam kongres tersebut, juga dibahas arah politik PDI Perjuangan dalam pemerintahan yaitu sebagai penyeimbang.

Sesuai dengan ideologi partai, PDI Perjuangan akan mendukung program pemerintah jika itu memang untuk rakyat. 

"Sebaliknya jika kebijakan tersebut dianggap kurang tepat dan tidak berpihak pada masyarakat maka PDI Perjuangan akan mengkritisinya," pungkasnya