Aktivis Lingkungan Kibarkan Merah Putih di Timbunan Material Tol Probowangi, Protes Kerusakan Hutan

Poin Penting:

• Sebagai bentuk protes, sejumlah aktivis lingkungan dan forester yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sae Patenang mengibarkan bendera merah putih dan menggelar upacara di lokasi timbunan material Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi).
• Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tol Probowangi dinilai mengabaikan beberapa kebijakan.
• Timbunan material Tol Probowangi disebut telah merusak ribuan pepohonan yang hidup di hutan.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Ahsan Faradisi

TRIBUNJATIM.COM, PROBOLINGGO - Sejumlah aktivis lingkungan dan forester yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sae Patenang mengibarkan bendera merah putih dan menggelar upacara di lokasi timbunan material Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) perbatasan Kabupaten Probolinggo dan Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (16/8/2025).

Hutan perbatasan Kecamatan Paiton, Probolinggo, dan Kecamatan Banyuglugur, Situbondo dipilih menjadi lokasi pengibaran merah putih, sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai mengabaikan beberapa kebijakan.

Koordinator Sae Patenang, Syarful Anam menjelaskan, pengibaran bendera ini merupakan bentuk semangat Hari Kemerdekaan.

Namun, dia mengatakan, semangat itu dicederai dengan adanya pelaksanaan PSN yang melanggar perizinan dan semena-mena.

Syarful membeberkan, pelanggaran yang dilakukan salah satunya di lokasi apel pengibaran bendera merah putih itu merupakan kegiatan ilegal, karena di luar dari ketentuan perizinan.

Bahkan timbunan materialnya telah merusak ribuan pepohonan yang hidup di hutan.

"Oleh karenanya, hari ini kita berdiri di atas lahan dengan kegiatan ilegal, kami meminta pertanggungjawaban dari pihak Jasa Marga selaku pelaksana. Momentum ini bukan hanya menyambut kemerdekaan, tapi protes kami sebagai anak daerah yang miris dengan adanya PSN ini," kata Sarful.

Selain merusak lingkungan, lanjut Sarful, adanya PSN tersebut juga tidak memberikan manfaat kepada masyarakat daerah sekitar.

Satu di antara contohnya tidak memberikan kesempatan kepada warga lokal untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

"Ini sangat berbanding terbalik dengan proyek nasional seperti PLTU yang justru bisa memberikan kontribusi. Salah satunya pemberian CSR dan malah juga berani mengeluarkan biaya banyak untuk merawat lingkungan dan pembangunan daerah, meskipun tidak menyeluruh," tutur Sarful.

Baca juga: Rangkaian Acara HUT Ke-80 RI di IKN Undang Band Padi, Prabowo Upacara di Istana Merdeka Jakarta

"BUMN ini harus bertanggung jawab dan kepada Bapak Prabowo bahwa BUMN ajarin pak berahlakul karimah yang benar. Saya siap memberikan semua bukti yang jadi pelanggaran mereka. Sebab, sebelumnya kami sudah melakukan mapping dan kajian," imbuhnya.

Sementara itu, Asisten Perhutani KPH Kabuaran Probolinggo, Mahludin mengatakan, sejatinya proyek tol yang melewati hutan setempat itu sudah mendapatkan izin, namun di beberapa lokasi diperluas secara sepihak, seperti lokasi penimbunan material proyek.

"Ada lebih dari satu hektare hutan yang menjadi tempat penimbunan atau pembuangan material, otomatis ada puluhan ribu pohon, seperti pohon jati, mahoni dan yang lainnya yang tertimbun," tutur Mahludin.

"Kami juga sudah kerap kali memberikan teguran ataupun koordinasi kepada pihak terkait ketika materialnya berada di luar batas perizinan. Namun tetap saja rambu-rambu batas yang telah disepakati tidak diperhatikan," pungkasnya.