Tangis 72 Siswa SMAN Mendadak Diberhentikan Sekolah, 1 Bulan Belajar Tidak Terdaftar di Dapodik

TRIBUNJATIM.COM - Kasus siswa tak terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menimpa siswa SMA Negeri 5 Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

Sebanyak 72 siswa diberhentikan mendadak oleh sekolah meski telah belajar selama sebulan.

Atas hal itu, psikis para siswa terimbas bahkan mereka menangis sepanjang hari.

Para wali murid berusaha mencari sekolah lain, adapula yang memutuskan bertahan di sekolah tersebut.

Adapun 42 wali murid dari siswa yang diberhentikan mengadukan nasib anak-anak mereka ke DPRD Provinsi Bengkulu pada Rabu (21/8/2025).

Mereka mengadu karena memilih untuk tetap bertahan di SMA Negeri 5 Bengkulu.

Sementara itu, 30 siswa lainnya berusaha mencari sekolah lain yang masih memiliki kuota penerimaan siswa baru.

Kekecewaan wali murid dan siswa sangat wajar mengingat mereka telah mengikuti jalur resmi dalam pendaftaran, termasuk mendaftar ulang dan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

"Anak saya down, dia nangis sepanjang hari, malu bercampur sedih," ujar salah seorang ibu dari siswi yang dinyatakan tidak terdaftar di hadapan anggota DPRD, Rabu (20/8/2025), dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Tangis Kepsek SDN Lihat Sekolahnya Diterjang Longsor, Ketakutan Ada Siswa Jadi Korban

Anak Sampai Sakit

Seorang ibu lainnya, yang tidak disebutkan namanya, mengungkapkan anaknya menderita sakit setelah mengetahui bahwa ia tidak terdaftar, meskipun telah belajar selama sebulan dan memiliki teman baru.

"Anak kami sakit, saya juga sakit. Psikis anak saya terkena juga sejak mengetahui ia ternyata tidak terdaftar," jelasnya.

Beberapa wali murid bahkan tak kuasa menahan air mata saat menceritakan kondisi anak-anak mereka yang telah belajar sebulan namun tidak terdaftar.

"Kami mohon kebijakan. Kami mohon pihak sekolah bertanggung jawab," ujar salah satu wali murid dengan nada penuh harap.

Pindah KK hingga Mengkondisikan Nilai

HS, orangtua siswa mengaku pernah memindahkan Kartu Keluarga (KK) ke alamat sekitar SMA Negeri 5 agar anaknya bisa masuk melalui jalur domisili.

"Setahun sebelum anak saya lulus SMP, saya sudah memindahkan KK ke alamat SMA Negeri 5. Kebanyakan orangtua melakukan hal yang sama dan diterima. Namun anak saya akhirnya membatalkan masuk SMA Negeri 5. Modus pindah KK ini memang banyak terjadi," jelas HS, dikutip dari Kompas.com.

Selain memindahkan KK, HS juga mengisahkan tentang praktik menitipkan anak kepada oknum yang dianggap memiliki pengaruh.

"Menitip anak pada orang berpengaruh juga terjadi. Mengenai apakah itu berpengaruh atau tidak, itu soal lain. Namun nyatanya, beberapa rekan saya berhasil," tambahnya.

Strategi lain yang dilakukan orangtua adalah pengondisian nilai di tingkat SMP.

"Pengondisian nilai di SMP juga harus dilakukan," tegas HS.

Sementara itu, PJ, seorang ibu rumah tangga, menyebutkan bahwa ada isu mengenai penggunaan uang untuk masuk ke sekolah-sekolah pilihan.

"Saya sempat mendengar ada yang menggunakan uang, tetapi tidak bisa dipastikan apakah itu ulah oknum calo atau memang tarif tidak tertulis yang dipatok," ungkapnya.

Baca juga: Tangis Murid MTS Disuruh Berhenti Main Drum Band karena Panitia HUT RI Rayakan Ultah Istri Camat

Kepsek Bantah Adanya Titipan Siswa

Kepala SMA Negeri 5, Bihan, menolak tegas dugaan adanya praktik titipan siswa dan penggunaan uang dalam proses penerimaan.

"Saya tidak tahu jika ada permainan uang," tegasnya.

Ia menambahkan dalam seleksi penerimaan siswa baru, pihaknya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) dan Peraturan Gubernur (Pergub).

Bihan menjelaskan, terdapat empat jalur penerimaan siswa baru, yaitu jalur prestasi akademik dan non akademik, afirmasi, jalur pindah tugas orangtua, dan jalur domisili.

"Kami bekerja berdasarkan itu untuk seleksi siswa baru," ujarnya.

Selama proses seleksi, Bihan mengaku mengalami sakit dan harus dirawat.

Pada 21 Juli, ia menyadari adanya kesalahan dalam proses seleksi. Seharusnya, satu kelas diisi 36 murid, namun menjadi 43 siswa.

"Saya menemukan bahwa ada puluhan siswa yang tidak memiliki Dapodik di SMA 5," jelasnya.

Baca juga: Camat Ganti Rugi Rp5 Juta untuk Siswa Drum Band MTsN yang Gagal Tampil, Minta Maaf

Bahaya Suap

PE, seorang ibu rumah tangga lainnya, menceritakan kesedihan anaknya yang bermimpi masuk SMA Negeri 5 namun tidak bisa karena berada di luar wilayah domisili.

"Anak saya sudah enam bulan merengek dan menangis minta dipindahkan, tetapi saya pelan-pelan memberi pengertian bahwa tidak baik mengambil hak yang bukan hak kita," ungkap PE.

Menurut PE, banyak anak yang menjadi korban akibat sistem pendidikan yang tidak profesional.

"Jika orangtua merestui tindakan menyogok atau mengambil hak orang lain, maka anak-anak itu akan tumbuh menjadi koruptor," tegasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Sembiring, menekankan pentingnya perubahan paradigma orangtua.

"Orang tua harus mengubah paradigma, jangan menganggap bahwa tidak diterima di SMA Negeri 5 seperti masuk neraka. Masa depan anak tidak suram hanya karena itu," katanya.

DPRD juga sepakat untuk menuntaskan kisruh di SMA Negeri 5 dan memastikan pihak-pihak yang bekerja di luar aturan harus bertanggung jawab.

"Kami sudah membentuk tim bersama yang terdiri dari DPRD, wali murid, dinas, dan sekolah untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik," tutupnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com