Pegawai KUA Naik Perahu Terjang Ombak Tinggi Selama 3,5 Jam Demi Nikahkan Warga

TRIBUNJATIM.COM - Kisah pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menerjang ombak demi nikahkan warga.

Perjalanan panjang itu dilakukan demi pelayanan akad nikah di Pulau Gersik, salah satu wilayah terluar di Kecamatan Selat Nasik.

Kepala KUA Selat Nasik, Lutfi Alawi bersama rombongan berangkat pada Kamis (21/8/2025) pukul 13.00 WIB. 

Perjalanan tak semudah yang dikira meski cuaca cerah.

Baca juga: Pengantin Kaget Kantor KUA Kosong saat Datang untuk Akad Nikah, Penghulu Hanya 2, Sempat Terlantar

“Ombak cukup besar, bahkan kapal sempat mogok tiga kali sekitar satu jam. Kami juga harus melewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang ramai dilintasi kapal besar. Risiko cukup tinggi, tetapi bisa kami lalui dengan selamat,” ujar Lutfi dilansir dari laman Kemenag.go.id.

Setelah menempuh perjalanan tiga jam, rombongan masih harus berganti perahu kecil lantaran Pulau Gersik tidak memiliki pelabuhan.

Mereka akhirnya tiba pukul 16.30 WIB.

“Kalau tanpa kendala, biasanya hanya dua jam. Tapi kami tetap semangat karena masyarakat sangat menantikan kehadiran kami,” tambahnya.

Safari Dakwah Perdana yang Disambut Antusias

Safari dakwah ini menjadi yang pertama kali digelar KUA Selat Nasik.

Ke depan, kegiatan serupa akan dijadwalkan secara rutin bekerja sama dengan pemerintah desa.

Selain itu, pelayanan akad nikah tetap akan dilaksanakan sesuai permintaan warga, rata-rata tiga hingga empat kali dalam setahun.

“Safari dakwah ini tidak hanya soal pencatatan nikah, tapi juga pembinaan keluarga sakinah. Kami ingin masyarakat di pulau terpencil mendapat hak yang sama dalam bimbingan agama dan layanan resmi negara,” jelas Lutfi.

Kegiatan dimulai dengan tausiyah selepas Magrib dan Subuh, dilanjutkan pembinaan keluarga sakinah yang menekankan pentingnya membangun rumah tangga harmonis berlandaskan agama.

Puncaknya adalah pelaksanaan akad nikah sesuai syariat Islam dan prosedur negara.