Pembahasan P-APBD Jatim 2025 Berjalan Alot, Anggota DPRD Ramai-Ramai Minta Pembatalan : Percuma

Poin Penting : 

• Rapat paripurna DPRD Jatim pembahasan P-APBD 2025 ditunda, setelah sejumlah anggota dewan melayangkan interupsi karena aspirasi komisi tidak diakomodir oleh TAPD
• Anggota dewan menilai pembahasan anggaran di komisi menjadi percuma, jika hasilnya tidak masuk dalam rancangan TAPD, sehingga fungsi budgeting dan pengawasan DPRD melemah
• Wakil Gubernur Emil Dardak menghormati dinamika tersebut, menyebutnya sebagai bagian dari proses demokrasi untuk memastikan APBD benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Suasana rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (25/8/2025) siang mendadak riuh dengan protes sejumlah anggota dewan.

Sedianya, rapat paripurna itu beragenda pembahasan P-APBD Jatim 2025 yakni laporan masing-masing komisi.

Namun, para anggota dewan ramai-ramai meminta pembatalan paripurna. 

Protes ini dilayangkan melalui interupsi saat paripurna baru saja dibuka.

Anggota Dewan memprotes lantaran merasa berbagai pembahasan anggaran yang dilakukan komisi dengan OPD terkait dinilai percuma. 

Baca juga: P-APBD Jatim 2025 Naik Rp2,7 Triliun, Gubernur Khofifah Fokuskan untuk Belanja Berkualitas

Lantaran hasil pembahasan yang dilakukan mental saat Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD rapat di Banggar DPRD. 

Anggota Komisi B DPRD Jatim Hadi Setiawan termasuk yang melayangkan interupsi. Sebab ia menegaskan, dewan memiliki fungsi budgeting dan pengawasan.

Namun, saat pembahasan anggaran di komisi tidak diakomodir, ia merasa fungsi tersebut tidak berjalan. Bahkan secara tidak langsung bisa melemahkan fungsi dewan. 

Sehingga, ia minta rapat paripurna dibatalkan untuk kembali dilakukan pembahasan anggaran di masing-masing komisi bersama OPD yang menjadi mitra. "Jadi mohon maaf kalau bisa ditunda sampai pembahasan komisi selesai," kata politisi Partai Golkar yang akrab disapa Cak Hadi ini. 

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono dan turut dihadiri oleh Ketua DPRD Musyafak Rouf. Dari unsur eksekutif, hadir Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak beserta jajaran Pemprov Jawa Timur lainnya. Seusai rapat paripurna, Cak Hadi menjelaskan detail mengenai interupsinya. 

Menurutnya, setiap pembahasan di komisi ia membawa aspirasi dari masyarakat untuk selanjutnya dirumuskan melalui politik anggaran di P-APBD. Namun, TAPD memiliki semacam rancangan program tersendiri. Sehingga, saat anggaran berbeda maka ini yang membuat protes anggota dewan. 

Baca juga: Viral Pilih Diam Tak Ikut Anggota DPR Joget, Pasha Ungu Ternyata Punya 2 Gelar Sarjana

Cak Hadi mengatakan, dewan khawatir jika aspirasi masyarakat ini tidak diakomodir melalui anggaran, berbagai program yang diturunkan menjadi tidak tepat sasaran. Sehingga, yang dirugikan adalah masyarakat. Apalagi, banyak aspirasi yang ditampung para anggota dewan. 

Aspirasi lain muncul dari Anggota Komisi A DPRD Jatim Ubaidillah. Politisi muda ini mengatakan, sejatinya eksekutif dan legislatif harus memiliki harmoni yang baik sebagai unsur Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini sebagaimana ketentuan dalam regulasi yang mengatur tentang pemerintah daerah. 

Termasuk dalam proses penganggaran ini, Ubaidillah meminta agar dilakukan pembahasan secara tuntas. "Harapan saya kalau memang ini masih belum ada titik temu ya sudah selesaikan pembahasan di komisi sampai tuntas kami minta waktu untuk rapat paripurna pembahasan komisi hari ini ditunda," jelasnya. 

Anggota DPRD lainnya, Nur Aziz dari Fraksi PAN turut menyampaikan interupsi.

"Selama ini kita seolah-olah dijadikan tukang stempel dengan waktu rapat yang begitu mepet. Saya pikir pola kita menjalankan tugas harus sehat dan tidak perlu terburu-buru. Jangan buru-buru mengesahkan dengan alasan waktu mepet," ucapnya. 

Aspirasi ini pun ditangkap oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono yang memimpin jalannya rapat.

Lantaran seluruh anggota dewan yang hadir menginginkan rapat paripurna dibatalkan, maka Deni memutuskan bahwa rapat paripurna pembahasan P-APBD Jatim 2025 bakal dijadwal ulang. 

Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak menghormati aspirasi dewan yang muncul dalam rapat paripurna. Menurutnya, ini menjadi cermin dari proses demokrasi.

Emil menilai dinamika dalam forum paripurna ini semata untuk memastikan penyusunan APBD bisa menjawab kebutuhan masyarakat. 

"Nah, apabila komisi merasa membutuhkan waktu karena ada hal-hal yang dianggap dalam kaitan dengan teknis ini perlu di matangkan ya sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentu kita semua semua harus saling menghormati," jelas Emil.