Isi Secuil Telur Dadar & Wortel 2 Iris, Menu MBG Diduga Nasinya Diganti Mie Jadi Sorotan

TRIBUNJATIM.COM - Menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, menjadi viral di media sosial Instagram.

Dalam unggahan foto yang kini viral beredar tersebut menampilkan porsi MBG yang dinilai tidak layak.

Yakni tanpa nasi dan hanya berisi lauk pauk yang minim.

Baca juga: Penjelasan Dedi Mulyadi Sebut Masyarakat Sama Koruptifnya dengan Pemimpin

Sontak foto tersebut menuai sorotan tajam dari netizen. 

Dalam unggahan di akun @insta_kendal, tiga hari lalu tersebut, terlihat menu MBG hanya seadanya.

Terdiri dari mi instan, dua iris wortel, sepotong kecil telur dadar, empat buah kelengkeng, dan susu kemasan.

Namun, unggahan tersebut tidak menyebutkan lokasi sekolah di Kabupaten Kendal yang menerima menu MBG tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kendal, Ferinando Rad Bonay, mengaku belum menerima laporan resmi dari sekolah maupun orang tua murid.

Ia mengatakan, pihaknya belum bisa bertindak lebih jauh karena satuan tugas (satgas) pengawas program MBG tersebut belum terbentuk.

"Tapi Bupati sudah menginstruksikan supaya dibuat satgas MBG. Tugasnya untuk memantau pelaksanaan MBG tersebut," kata Feri saat dihubungi Kompas.com melalui telepon, Senin (25/8/2025).

Senada dengan Kepala Disdikbud, Ketua Komisi D DPRD Kendal, Dedi Ashari Setyawan, juga belum menerima aduan resmi.

Meski demikian, ia menyayangkan jika menu MBG tersebut benar-benar diberikan kepada siswa.

"Saya juga menyayangkan jika ada menu MBG yang cukup memprihatinkan tersebut," ujarnya.

Dedi menegaskan, menu MBG seperti yang viral di Instagram tersebut jelas tidak sesuai standar.

Menurutnya, program ini memiliki petunjuk teknis (juknis) yang harus ditaati oleh para pengelola atau penyedia katering.

"Nah, dari Badan Gizi Nasional (BGN) kan sudah ada standar. Harapannya pengelola harus patuhi standar itu," pintanya.

Sebagai tindak lanjut, Dedi berjanji akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memeriksa kondisi sebenarnya di lapangan.

"Saya akan kroscek di sekolah dan dapur MBG," tegasnya.

Baca juga: Arif Syok PBB Tanah Milik Ortunya Naik 3000 Persen, Harus Bayar Rp9,5 Juta

Polemik pelaksanaan MBG tidak hanya di situ saja.

Kini sejumlah guru di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, juga mengaku keberatan dengan kebijakan mencicipi MBG sebelum dibagikan kepada siswa.

Mereka menilai, kebijakan ini muncul mendadak pascakejadian keracunan di Kapanewon Mlati, dan belum melalui kajian matang.

Salah satu guru SMP berinisial J mengatakan, instruksi mencicipi MBG baru muncul setelah insiden keracunan makanan di Mlati.

"Sebelum itu belum ada, adanya setelah kejadian di Mlati," kata J saat dihubungi, Senin (25/8/2025).

Menurut J, sejauh ini belum ada surat resmi terkait kewajiban mencicipi MBG, namun kepala sekolah sudah menyampaikan arahan tersebut.

"Kami belum menerima suratnya, cuman kemarin baru dari kepala sekolah," ujarnya.

J menyebut, kebijakan ini menjadi perbincangan hangat di kalangan guru.

"Menjadi gaduh di tempat kami. Gaduh karena dampak dari keracunan itu."

"Seolah-olah kami ini kemudian menjadi korban dari kebijakan yang belum matang untuk distribusi makanan," tegasnya.

J menilai kebijakan ini kurang tepat karena seharusnya pengecekan dilakukan oleh pihak penyedia makanan (SPPG) yang memiliki standar operasional prosedur (SOP).

"Harusnya dari sana yang mengecek. Kita kalau mau ngetes (mencicipi) itu mengurangi jam pelajaran. Distribusi itu saja sudah mengurangi jam pelajaran," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa jika guru yang mencicipi MBG mengalami gejala keracunan, proses belajar mengajar akan semakin terganggu.

"Itu kan justru menimbulkan masalah baru, memindahkan masalah ke sekolah," katanya.

Meski keberatan, J mengungkapkan para guru di sekolahnya sudah mulai melaksanakan instruksi ini.

"Yang mencicipi, ini tadi sudah dimulai," tuturnya.

Baca juga: Gelar Acara Halal Bihalal, Mbah Endang Syok Didenda Bayar Rp115 Juta

Guru SD berinisial A juga menilai kebijakan ini tidak tepat meski niat pemerintah sebenarnya baik.

"Tapi mungkin niat itu perlu dikaji lagi. Kalau saya kurang setuju dengan itu, guru suruh mencicipi dulu," kata A.

Menurut A, pencegahan harus dilakukan oleh pihak katering, bukan guru.

"Pihak katering harus memastikan dulu masakannya kualitasnya baik, atau antara waktu masak dan pendistribusian jangan terlalu lama supaya tidak basi," ujarnya.

A menambahkan, solusi utama adalah memperketat SOP pengolahan dan distribusi makanan, bukan membebankan risiko pada guru.

"Kalau guru sampai keracunan, pembelajaran makin terganggu," katanya.

Baca juga: Bertaruh Nyawa Demi Rp7.500, Syamsul Rela Panjat Pohon 25 Meter, Tak Pernah Dapat Bantuan Pemerintah