Baca tanpa iklan
“Jadi bisa di pantau bersama,”pungkasnya.
Hal serupa diungkapkan Bangkit Bina Aji,anggota dari Paguyuban Orang Tua Peduli PPDB Jatim 2017 pada 23 Juli lalu juga sempat memberikan surat terbuka pada Gubernur Jawa Timur dan Kepala Dindik Jatim.
Tuntutan agar melaksanakan PPDB sesuai petunjuk teknis yang mereka sampaikan juga telah mendapat respon.
Yaitu dibatalkannya adendum penambahan poin dan juga penerimaan zonasi SMA yang prioritas dalam zona.
“Saya lihat di laman PPDB sudah tidak ada ketentuan prioritas dalam zona 90 persen, tinggal transparansi pendaftar saja nanti secara online,” jelasnya.
Dengan transparansi tersebut, harapannya, orang tua bisa memantau nilai yang mendaftar di sekolah.
Sebab hingga saat ini dalam laman PPDB setiap sekolah tidak ada passing grade sebagai acuan NUN minimum yang diterima.
“Kalau tanggal 3 Juli, tidak muncul data nilai pendaftar dan sekolah asalnya ini bisa jadi masalah. Kami kawal agar muncul kolom nilai dalam laman pendaftaran nantinya,”ujarnya.
Sementara passing grade diharapkan bisa ditampilkan berupa riwayat minimum NUN yang diterima di sekolah pada tahun 2016.
Sehingga orang tua bisa memperkirakan persaingan dalam mendaftar di sekolah yang dituju
Kepala Dindik Jatim, Saiful Rachman ketika dikonfirmasi terkait masukan masyarakat mengungkapkan siap menampung masukan masyarakat sebelum pelaksanaan PPDB.
Terkait persiapan PPDB, menurutnya baru akan kembali dilaksanakan saat staffnya kembali bekerja efektif, yakni pada 1 Juli 2017.
“Untuk batasan luar zonasi sudah tidak ada, jadi tidak ada batasan lagi mau daftar ke sekolah mana. Transparansi pendaftar juga pasti ada di website seperti biasanya, saya pastikan itu,” tegasnya. (Surya/Sulvi Soviana)