Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Massa dari koalisi LSM Serikat Rakyat Tolak Umbulan (Seratu) kembali berunjukrasa di depan kantor Bupati Pasuruan, Kamis (20/7/2017).
Aksi dilakukan bersamaan dengan peresmian pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, di Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Koordinator aksi, Lujeng Sudarto, mengatakan, proyek SPAM Umbulan merupakan sumber air yang seharusnya dikuasai dan dikelola negara telah diprivatisasi untuk mengeruk keuntungan dari rakyat.
Dirinya kecewa dengan dua perusahaan swasta yang justru mengambil alih proyek ini.
"Tol dikelola oleh pemerintah, bandara dikelola sama pemerintah, kenapa SPAM ini dikelola swasta. Kenapa, pemerintah sudah tidak sanggupkah. Jika proyek ini dipegang swasta dengan masa konsesi selama 25 tahun, tetap pemerintah dan khususnya masyarakat Pasuruan akan dirugikan. Karena, masyarakat inilah yang merasakan dampaknya langsung," tegasnya.
(Sekolah Berbekal Jagung Goreng Antar Pemuda Ndeso di Lamongan Jadi Lulusan Terbaik Akabri)
Pihaknya, kata Lujeng siap menghadang jika air sumber Umbulan dipaksakan mengalir hingga ke Gresik.
Menurutnya, mega proyek ini diyakini akan merugikan rakyat dan memberikan keuntungan kepada pengusaha yang bersembunyi dibalik pemerintah.
Pihaknya juga siap berjuang ke provinsi, bahkan ke pemerintah pusat, jika memang pemerintah daerah tunduk dengan pemerintah pusat.
"Kami siap ajukan gugatan perpres No 3 Tahun 2016 ke Mahkamah Konstitusi. Kami sebagai masyarakat meminta proyek ini dibatalkan saja, atau dipegang pemerintah jangan swasta," paparnya.
(Wapres JK Resmikan Pengerjaan Proyek Umbulan di Pasuruan, Harga Air Bersih Makin Murah)
Perwakilan massa akhirnya ditemui Asisten I Pemkab Pasuruan, Anang Syaiful.
Menurut Anang, aspirasi masyarakat ini telah disampaikan kepada Pemprov Jatim selaku pengelola proyek SPAM Umbulan.
Mereka juga telah menjanjikan untuk berdialog dengan elemen masyarakat seusai kunjungan Wapres Jusuf Kalla ke Umbulan.
"Kami akan memfasilitasi untuk berdialog dengan Pemprov Jatim. Mereka sudah bersedia untuk berdialog dengan masyarakat semuanya. Untuk waktu, akan kami koordinasikan dulu lebih lanjut, kapan bisa menggelar pertemuan ini," jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Joko Cahyono juga mengaku kecewa kenapa proyek ini tetap dilanjutkan dan dilaksanakan.
"Saya konsisten sejak awal, menolak proyek ini. Karena saya menilai ini akan membawa dampak negatif bagi masyarakat Pasuruan," jelasnya.
Joko menilai pengerjaan proyek ini sangat misterius. Hingga saat ini, pihaknya belum mendapatakan jalan keluar atas diskusi yang sudah dilakukannya dengan Pemkab Pasuruan, dan Pemprov Jatim.
Kedua, pihaknya juga belum mendapatkan salinan amdal dan dokumen lainnya. Ketiga, ia tidak mengetahui project plan proyek ini ke depannya
Untuk itu, Joko akan melihat perkembangan perjalanan proyek ini. Semisal, ada pelanggaran, dan indikasi penyimpangan, pihaknya akan bertindak lebih tegas lagi. (Surya/Galih Lintartika)