Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Adeng Septi Irawan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - PWNU Jawa Timur beserta pimpinan PCNU se-Jatim berencana menggelar aksi bersama sebagai wujud penolakan terhadap kebijakan full day school yang diterapkan oleh Mendikbud, Muhadjir Efendi baru-baru ini.
Ketua PWNU Jatim, KH M Hasan Mutawakkil Alallah mengatakan bahwa peraturan menteri atau Permen No. 23 Tahun 2017 terkesan dipaksakan dalam penerapannya.
( Tolak Full Day School, Mahasiswa Demo Kantor Dinas Pendidikan Surabaya )
Apalagi, menurut Hasan Mutawakkil Alallah, peraturan menteri tersebut dikeluarkan tanpa ada komunikasi dengan perwakilan pesantren.
"Keputusan Mendikbud ini tidak partisipatoris, NU dan pesantren di Jatim menolak Permen tersebut," ujarnya dalam rilis yang diterima TribunJatim.com, Rabu (9/8/2017).
Jika Permen tersebut tak segera dicabut, tambah Hasan, akan mematikan madrasah diniyah (madin), TPQ, dan pesantren yang selama ini menjadi basis utama di Jawa Timur.
( SMKN 1 Boyolangu Tulungagung Mulai Uji Coba Full Day School )
"Jangan sampai kiai-kiai di Jawa Timur melakukan aksi dan protes keras, apalagi mufaraqah dengan pemerintah pusat," ujar pengasuh Ponpes Zainul Hasan Genggong ini.
Jika kebijakan full day school masih tetap berlanjut, Hasan Mutawakkil Alallah menyebut bukan tidak mungkin nahdliyin dan pesantren akan turun ke jalan melakukan aksi serentak.
"Kami akan koordinasikan dengan PWNU bila diperlukan untuk menggelar aksi di Istana Negara dan serentak se-Indonesia," ujarnya.
Hasan Mutawakkil Alallah mengatakan aksi di daerah termasuk 10.000 santri di Pasuruan dirasa diabaikan oleh pemerintah, Lumajang dengan 17 ribu santri turun ke jalan juga diabaikan, demikian juga aksi serupa di Semarang yang tidak ditanggapi serius.
"Kiranya sesekali perlu jutaan nahdliyyin dan santri melakukan aksi di depan istana untuk menyuarakan aspirasi agar full day school dicabut," pungkas Hasan Mutawakkil Alallah.