Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ayu Mufidah KS
TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menargetkan seluruh aparatur pemerintahan desa mengikuti program jaminan sosial pada tahun 2018.
Agus Susanto menjelaskan, pentingnya peran serta aparatur pemerintahan desa sudah tertuang dalam peraturan menteri dalam negeri pada UU No 20 tahun 2018 Pasal 19 ayat 4.
"Target kami tahun depan seluruh desa di Indonesia harus sudah dilindungi jaminan sosial ketenagakerjaan," ujar Agus, Rabu (1/8/2018).
Agus menyebut, program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk seluruh aparatur pemerintahan desa ini mendapat sambutan baik.
(VIDEO: Jalani Sidang Kasus Penipuan Usai 3 Kali Mangkir, Dimas Kanjeng Disambut Hangat Pengikutnya)
(Buat Inovasi Metode Baru Pengeringan Gabah, 3 Mahasiswa ITS Harapkan Hal ini Dari Pemerintah)
Dari 74.957 desa di Indonesia, Agus mengatakan bahwa kini sudah ada 25 persen aparatur pemerintahan desa yang telah mengikuti program jaminan sosial ini.
"Sejauh ini mendapat sambutan baik, karena ini untuk kepentingan kesejahteraan aparat desa. Secara nasional, Jateng dan Jatim yang paling banyak," ucap dia.
Menurut Agus, keikutsertaan program jaminan sosial telah banyak diikuti oleh aparatur pemerintahan desa paling banyak diikuti oleh provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Sementara di Jawa Timur sendiri, Tuban menjadi kabupaten dengan aparatur pemerintahan desa paling banyak mengikuti empat program yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan.
"Di Jatim, kabupaten Tuban 95 persen sudah ikut dalam 4 program BPJS ketenagakerjaan," tambah dia.
(Antar Ketua Komplotan Sakaratul Maut Menikah di Mojokerto, Polda Jatim Belikan Peci dan Kemeja)