Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kondisi Pelabuhan Dungkek Kabupaten Sumenep mendapatkan sorotan setelah lebaran Idul Adha beberapa waktu lalu.
Pasalnya, Pelabuhan Dungkek di Sumenep dianggap berkondisi jauh dari layak lantaran dermaganya jauh dari berhentinya kapal. Sehingga kapal tidak bisa bersandar.
Sehingga pada saat hari raya kurban lalu, banyak hewan kurban seperti sapi yang diturunkan atau diangkaut ke kapal dengan cara yang kurang layak.
Sapi-sapi tersebut diharuskan untuk berenang di lautan lebih dulu sebelum bisa mencapai kapal yang tidak bersandar tepat di dermaga.
Hal tersebut menarik perhatian Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa.
"Kondisinya kapal tidak bisa merapat. Jadi sapi-sapi harus didorong berenang di laut untuk bisa sampai ke kapal," kata Khofifah, Kamis (30/8/2018).
Pihaknya mengaku menerima pengaduan dari sejumlah warga dan relawan. Mereka menginginkan agar ada revitalisasi di Pelabuhan Dungkek.
"Saya sudah kontak dengan penjabat sekda provinsi dan pemerintah Sumenep, saya tawarkan bagaimana kalau diajukan bantuan keuangan daerah," lanjut gubernur terpilih yang berpasangan dengan Emil Elestianto Dardak itu.
Dari koordinasi yang dilakukan, Khofifah mengatakan bahwa pemerintah Sumenep setuju untuk revitalisasi tersebut.
Lantaran program tersebut akan berbentuk bantuan keuangan daerah, lantaran lintas instansi pemerintah, maka dana bantuan keuangan itu akan disalurkan melalui pemkab.
"Peruntukannya spesifik untuk revitalisasi Pelabuhan Dungkeh. Sehingga kalau ada sapi dari Raas, nggak perlu lagi harus berenang sapinya setelah perjalanan lima jam, risikonya sapinya bisa cacat," imbuh Khofifah.
Revitalisasi Pelabuhan Dungkek ini akan dilakukan di APBD 2019 yang sudah disusun pemprov bersama tim navigasi program Khofifah-Emil.
Lebih lanjut Khofifah menyampaikan bahwa format pendanaan seperti bantuan keuangan daerah ini juga bisa diterapkan di wilayah lain di Jawa Timur.
Misalnya ada kampung atau sarana prasana yang ingin diajukan ke pemprov meski kewenangannya ada di Kabupaten Kota.
"Tapi bantuannya tidak bisa langsung ke personalnya, harus lewat pemkab atau pemkotnya," pungkas Khofifah.
(Surya/fatimatuz zahroh)