Selusin Kepala Daerah Ditangkap KPK, Gubernur Jawa Timur: Ini Beban dan Kembali pada Integritas

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aqwamit Torik

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo tak anggap 12 kepala daerah yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi kesan buruk baginya.

Seperti yang diketahui, genap selusin kepala daerah di Jawa Timur yang ditangkap oleh KPK akibat beragam kasus korupsi yang menjerat mereka.

Mereka adalah Bambang Irianto (Wali Kota Madiun), Achmad Syafii (Bupati Pamekasan), Mas'ud Yunus (Wali Kota Mojokerto), Eddy Rumpoko (Wali Kota Batu 2017), Taufiqurrahman (Bupati Nganjuk), Nyono Suharli Wihandoko (Bupati Jombang) dan Mochammad Anton (Wali Kota Malang 2018).

• Tindak Tegas Oknum Armada Nakal, Dishub Kabupaten Malang Siap Berikan Sanksi di Tempat

Mustofa Kamal Pasa, (Bupati Mojokerto) Syahri Mulyo, (Bupati Tulungagung) Samanhudi, (Wali Kota Blitar) Setiyono, (Wali Kota Pasuruan) dan Rendra kresna (Bupati Malang 2018).

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu menjelaskan, dirinya tak menganggap hal tersebut menjadi kesan buruk baginya sebagai orang nomor satu di Jawa Timur.

• Laga Timnas Indonesia Vs Hongkong Jadi Pertaruhan Nama Bima Sakti

• Pakde Karwo Belum Tentukan Dukungan pada Pilpres 2019 Meski Relawan Jowo Sudah Terbentuk

Namun, Pakde Karwo menganggap hal itu adalah beban tersendiri bagi pemerintahan, karena integritas yang bermula dari hati, sulit dideteksi oleh mesin.

"Jadi menurut saya menjadi beban, bukan beban saya malu, tapi beban mengapa antara satu kegiatan IT mekanik, dan non IT, yaitu hati sangat bertentangan seperti itu," ujar Pakde Karwo, Senin (15/10/2018).

Ia menambahkan, banyak orang yang jago terhadap sistem IT, namun hal tersebut tak berimbas pada hati masing-masing agar masuk dalam integritas.

• Pakde Karwo Akui Tak Khawatir, Progam Jatimnomisc Bisa Tetap Berjalan di Pemerintahan Khofifah-Emil

• Dituding Remas Payudara Pacar Pelaku, Siswa SMP di Probolinggo Tewas Dibacok

"Ini pekerjaan sulit, kalau yang dilakukan di Uni Eropa menggunakan data historis, kalau sudah melakukan pelanggaran di bidang keuangan, perilaku buruk dan merugikan, mereka gak bisa menjadi pimpinan lembaga keuangan, jadi ini bukan kesan buruk, itu kembali soal integritas," pungkas Pakde Karwo.