Soal Pembakaran Bendera, PW GP Ansor Jatim: Siapapun yang Merongrong NKRI akan Berhadapan dengan NU

Penulis: Aqwamit Torik
Editor: Dwi Prastika
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sekretaris PW GP Ansor Jawa Timur, Ahmad Tamim.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aqwamit Torik

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sekretaris PW GP Ansor Jawa Timur menilai pembakaran bendera oleh Banser yang videonya saat ini viral, esensinya bukan pembakaran bendera, tapi lebih kepada ormas yang memanfaatkan bendera tersebut menjadi simbol mereka.

Sebelumnya, peristiwa pembakaran bendera terjadi saat peringatan Hari Santri Nasional di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Senin (22/10/2018).

Sekretaris PW GP Ansor Jawa Timur, Ahmad Tamim menjelaskan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu bagi Nahdlatul Ulama adalah utuh.

Minta Polisi Proses Hukum Oknum Pembakar Bendera, MUI Juga Berharap Masyarakat Memberi Maaf

DPW PPP Jawa Timur Yakin Bisa Raih Target Minimal 14 Kursi di Jawa Timur

"Jadi kita tidak melihat simbol atas nama agama, tapi apa yang menjadi gerakan dan tujuan dari simbol itu, sehingga bukan kemudian kita anti dengan kalimat tauhid. Bahkan kita tiap saat melafalkan kalimat itu. Tapi bahwa kalimat itu kemudian digunakan simbol yang tujuannya adalah merongrong atau bahkan mengganti terhadap negara kesatuan, maka tentu ini yang menjadi topik pembicaraan," ujar Ahmad Tamim kepada TribunJatim.com, Rabu (24/10/2018).

Ia menambahkan, tidak ada unsur penistaan pada peristiwa pembakaran itu, namun ia menjelaskan, siapapun yang akan merongrong bangsa yang ingin mengganti NKRI, maka harus berhadapan dengan Nahdlatul Ulama.

Permakbodi Siap Kawal Suara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hingga ke TPS

Elektabilitas Terbaru Jokowi-Maruf & Prabowo-Sandi di Pilpres 2019, Berdasar Survei Litbang Kompas

"Karena bagi NU, NKRI itu sudah final, apalagi itu dilakukan oleh kelompok yang memang negara sudah membubarkannya, jadi ini bukan soal pembakarannya tapi kita akan melawan siapapun yang merongrong NKRI, apa lagi kemudian punya niatan jahat kepada NKRI yang nantinya akan merubah dasar negara," tuturnya.

"Maka terlalu kecil jika simbol itu digunakan untuk gerakan agar bisa merongrong dan merubah negara kesatuan kita," pungkasnya.

Berita Terkini