Baca tanpa iklan
Rencananya, partainya baru akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada awal Desember untuk memutuskan sikap politik PBB dalam Pilpres 2019.
Rakornas akan dihadiri seluruh pimpinan DPC dan DPW se-Indonesia.
"Kami akan mendengar masukan dari seluruh pelosok tanah air dan kemudian memusyawarahkannya. Hasil Rakornas itulah yang akan menjadi sikap resmi PBB," tegas Caleg DPR RI ini.
Sementara itu, terkait usulan pengurus dari Jatim, DPW PBB Jatim baru akan menggelar pertemuan pada akhir pekan mendatang.
"Kami akan menggelar pertemuan, namun pada prinsipnya sikap DPW Jatim juga menunggu hasil Rakornas tersebut," pungkas Caleg dari Dapil Jatim XI (Madura) ini.
Untuk diketahui, Yusril Ihza Mahendra pada Senin (5/11/2018) bersedia menjadi kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin meski tak dibayar.
"Pak Erick Thohir (Ketua Timses Jokowi-Ma'ruf) mengatakan bahwa jadi lawyer Pak Jokowi dan Kiyai Ma’ruf ini pro deo alias gratis tanpa bayaran apa-apa. Saya bilang saya setuju saja," katanya kepada Kompas.com, Senin (5/11/2018). (bob)