Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menindaklanjuti laporan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi soal dugaan data pemilih tak wajar yang mencapai 17,5 juta nama.
Saat ini, KPU Jatim telah menginstruksikan jajaran di daerah untuk memverivikasi nama-nama yang dinilai tak wajar.
"Terkait data dari BPN, kami telah meneliti data ke kabupaten/kota untuk disisir. Teman-teman (KPU) kabupaten/kota sejauh ini sudah mengumpulkan beberapa hasil," kata Komisioner KPU Jatim, Nurul Amalia kepada jurnalis ketika dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (12/3/2019).
Nurul mengatakam beberapa nama yang memiliki persamaan di tanggal maupun bulan lahir adalah valid. Sehingga, bukan termasuk data ganda.
Beberapa klaim (BPN), ada yang sudah kami cek. Terbukti, (pemilih) tersebut memang ada (bukan ganda)," katanya.
Namun, pihaknya menyebut beberapa pemilih tersebut memang lupa akan tanggal lahirnya.
"Jadi, ada yang memang sudah sepuh. Ingat bulannya, tapi lupa tanggalnya. Ada yang ingat bulannya, lupa tahunnya. Bahkan, ada lupa semuanya," kata Divisi Informasi dan Data KPU Jatim ini.
Tidak mengherankan apabila adanya persamaan tanggal tersebut. Sebab, hal itu mengacu pada aturan. "Kami terus melakukan crosscheck untuk memberikan jawaban yang pasti," katanya.
Untuk diketahui, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo, melaporkan 17,5 juta nama yang menurut mereka tak wajar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).
• Kuasa Hukum Ahmad Dhani Sebut Saksi Ahli Tidak Kompeten, JPU Bakal Datangkan 2 Saksi Ahli Lagi
• Ada Situs Purbakala, Jasa Marga Pandaan-Malang Geser Ruas Jalan Tol KM 37 ke Bantaran Sungai Amprong
• Perubahan Fisik Ani Yudhoyono yang Berjuang Lawan Kanker Darah, Masih Bugar & Segar Saat Tahun Baru
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan 17,5 juta nama itu ke Kantor KPU di Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).
Hashim Djojohadikusumo menyampaikan, pihak BPN menemukan ketidakwajaran tersebut, setelah KPU mengumumkan DPT pada 15 Desember 2018 silam.
Juru Debat BPN Ahmad Riza Patria lantas menyampaikan secara detail penemuan 17,5 juta nama yang tidak wajar tersebut. Menurutnya, ketidakwajaran terjadi pada jumlah pemilih yang lahir pada tiga tanggal, yaitu 31 Desember, 1 Januari, dan 1 Juli.
“Dari 17,5 juta nama yang tak wajar itu terletak pada tanggal lahir, yaitu yang lahir pada tanggal 1 Juli sejumlah 9,8 juta; yang lahir pada tanggal 31 Desember ada 3 juta; dan yang lahir pada 1 Januari sejumlah 2,3 juta nama,” beber Ahmad Riza Patria dikutip dari Wartakotalive.com.
Ahmad Riza Patria mengatakan, perbedaan itu cukup mencolok, karena jumlahnya jauh dari angka rata-rata penduduk yang lahir pada tanggal yang lain.
"Kalau kami hitung rata-rata setiap tanggal dalam satu tahun itu ada 520 ribu nama. Misal, masyarakat yang lahir tanggal 30 Juni ada 520 ribu, kemudian tiba-tiba yang lahir tanggal 1 Juli ada 9,8 juta; kemudian yang lahir 2 Juli kembali 520 ribu, itu menurut kami yang tak wajar,” bebernya.